YLBHI Sebut Sanksi PPKM Darurat Pakai UU Kekarantinaan, Penerapan Kekarantinaan Pakai Yang Lain

YLBHI Sebut Sanksi PPKM Darurat Pakai UU Kekarantinaan, Penerapan Kekarantinaan Pakai Yang Lain
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati

HARIANNKRI.ID – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mempertanyakan alasan pemerintah menggunakan UU Kekarantinaan untuk menerapkan sanksi pada pelanggar aturan PPKM Darurat. Di sisi lain, kewajiban dalam penanganan pandemi Covid-19 yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan tersebut didak dilaksanakan.

“Kalau sanksi kenapa menggunakan UU Kekarantinaan Kesehatan, tapi ketika penerapan kekarantinaan kenapa pakai yang bukan UU (yang sama-red),” kata Asfin dalam konferensi pers daring “Koalisi Warga Akses Kesehatan”, Minggu (18/7/2021) seperti yang dikutip dari kompas.com.

Padahal, dalam UU Kekarantinaan Kesehatan diatur soal karantina wilayah ketika terjadi kedaruratan kesehatan. Menurutnya, dalam UU tersebut juga disebutkan bahwa selama karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang ada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Baca Juga :  Himpunan Mahasiswa Islam dan Mabes Polri Gelar Diskusi Tangkal Hoax dan Radikalisme

Lanjutnya, hal ini memberikan kesan pemerintah menghindari kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Kesan ini terlihat dari berbagai istilah kebijakan pembatasan yang diterapkan pemerintah. Seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Jadi ketika pembatasan, pemerintah gunakan yang lain. Dan jelas itu maksudnya untuk mengakali hukum agar kewajiban yang ada di UU 6/2018 tidak dipenuhi pemerintah dan tidak diberikan kepada masyarakat,” tegas Ketua Umum YLBHI.

Ia juga mencermati, pendekatan pemerintah dan aparat terhadap warga selama pandemi ini cenderung represif. Pemerintah, menurut Asfin, menggunakan paradigma kuno. Yaitu menganggap situasi darurat kesehatan ini sama dengan darurat sipil atau militer.

Baca Juga :  Tiba di Palangkaraya Sandiaga Uno Disambut Upacara Adat

“Kami menyesalkan ketika UU 6/2018 itu sudah demikian maju, itu UU yang sangat progresif, kok tiba-tiba pejabat publik mengembalikan kedaruratan dalam kacamata kuno. Dalam kacamata keamanan atau bahkan pertahanan negara,” ujarnya.

Seharusnya, lanjut Asfin, pada kedaruratan kesehatan, masyarakat harus didekati dengan persoalan kesehatan.

‚ÄúTidak akan berhasil dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, selain argumen HAM terkait kebebasan pastinya,” tutupnya. (OSY)

Loading...