HARIANNKRI.ID – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) Diko Nugraha menyebut kebijakan serta pelaksanaan PPKM Darurat dirasa sangat memberatkan rakyat. Masyarakat ekonomi kecil seolah dihadapkan pilihan antara melanggar aturan atau menyaksikan keluarganya kelaparan.
Menurut Diko, kebijakan PPKM Darurat serta pelaksanaanya sangat memukul perekonomian rakyat kecil. Kebijakan ini, mungkin tidak berdampak pada pembuat kebijakan atau pelaksana kebijakan yang rata-rata adalah ASN dengan penghasilan tetap. Bahkan mungkin mendapatkan insentif karena menjadi pelaksana kebijakan tersebut.
“Sedangkan rakyat apalagi yang pekerja harian atau pekerja lepas, tidak dapat berbuat apa-apa. Seluruh akses ditutup, seluruh kegiatan ekonomi kelas bawah tidak bisa bergerak. Otomatis mereka tidak dapat penghasilan untuk menghidupi anak keluarganya,” kata Diko saat dihubungi hariannkri.id, Senin (19/7/2021) malam.
Ia mengingatkan pemerintah selaku pembuat kebijakan PPKM Darurat untuk mengawasi tingkah laku para petugas pelaksana. Berdasarkan apa yang ia lihat di berbagai media massa, petugas pelaksana kadang terlihat arogan dalam menegakkan kebijakan. Ketum PP GPI ini mengingatkan, sebelum bertindak sewenang-wenang, sebaiknya pikirkan dulu dampaknya terhadap rakyat kecil.
“Para aparatur PPKM Darurat yang hari ini bekerja terkadang mengobrak-abrik barang dagangan mereka. Ya pada rusak. Dia masih dapat gaji waktu ngobrak-abrik, sedangkan orang yang diobrak-abrik itu dapat apa?” cetusnya.
Petugas PPKM Darurat Harus Kedepankan Rasa Kemanusiaan
Kepada para petugas pelaksana, Diko berharap mereka lebih menggunakan rasa kemanusiaan dalam bertugas. Ia pun mempertanyakan apakah para petugas pelaksanan PPKM Darurat akan melakukan hal yang sama jika yang ditertibkan masih punya hubungan kekerabatan.
“Kita hari ini menunggu apakah pelaku kebijkan punya hati atau tidak. Apakah yang ditertibkan saat ini adalah saudaranya atau bukan? Saudara, ayah, ibu? Apakah yang ditertibkan itu kerabatnya? Tinggal itu saja kok. Coba yang ditertibkan itu bagian dari kerabatnya, apa yang akan dilakukan? Bagaimana hati dan perasaannya? Tidak adil gitu loh kalau rakyat seperti dihabisi betul mata pencariannya,” tegas Ketum PP GPI ini.
Diko juga menyayangkan kejadian pemilik kedai kopi di Tasikmalaya Jawa Barat yang lebih memilih di penjara daripada membayar denda PPKM Darurat sebesar 5 juta. Lebih menyakitkan lagi, lanjutnya, ternyata pemilik kedai kopi tersebut dipenjara di lapas Tasikmalaya, bukan di Mapolsek atau Mapolres setempat.
Kejadian warga di sejumlah wilayah yang terlibat ribut dengan petugas PPKM Darurat juga tak lepas dari perhatiannya. Seperti kejadian Satpol PP yang memukul wanita hamil di Gowa Sulawesi Selatan, petugas disiram air panas di Medan Sumatera Utara, hingga anggota Paspamres yang diperlakukan secara tak layak.
Ketua Umum PP GPI ini pun mengingatkan, pelaksanaan PPKM Darurat ini seakan menekan rakyat untuk berani memakan buah simalakama. Pilihan sulit antara keluar mencari makan dengan resiko berhadapan petugas atau membiarkan keluarga di rumah kelaparan. Pilihan apapun, menurutnya, image buruk yang muncul cenderung akan memojokkan rakyat sebagai pihak yang bersalah.
“Muncul kesan rakyat seperti lebih memilih dipejara atau ribut dengan Petugas PPKM Darurat daripada anak istri kelaparan,” tegas Diko Nugraha.
Ketua Umum PP GPI mengaku tidak mempermasalahkan pemerintah menetapkan kebijakan PPKM Darurat atau tidak, selama kebijakan tersebut memnuhi rasa keadilan. Andaipun, katanya, kebijakan tersebut ternyata tidak tepat atau tidak relevan, itu pun tidak masalah selama pemerintah jujur kepada rakyat.
“Saya tidak mempermasalahkan urusan diperpanjang atau tidaknya PPKM Darurat ini. Tapi yang terlihat, proses penerapan PPKM Darurat ini sudah tidak adil. Kalau memang diperpanjang berarti jelas memang ada itikad tidak baik. Atau memang kebijakan yang sangat tidak tepat atau tidak relevan. Jujur saja,” tuturnya.
Namun ia mengingatkan, sangat wajar bagi masyarakat untuk mempertanyakan alasan penetapan kebijakan yang diambil. Pasalnya, menurutnya, saat ini nampak jelas, yang terdampak adalah rakyat ekonomi kecil. Jika perhitungan kebijakan yang dibuat adalah menjaga terjadinya korban karena Covid-19, seharusnya pemerintah memperhitungkan berapa persen masyarakat yang mencari nafkah secara harian dan berapa yang tidak.
“Jauh. Hingga pasti korbannya akan lebih banyak masyarakat pekerja harian. Masyarakat tidak hanya dirugikan secara materi, tapi juga dirugikan secara psikologis loh. Karena tindakan di lapangan yang berlebihan itu mempunyai dampak kekerasan psikologis secara struktural. Ini siapa yang bertanggungjawab?” seru Ketua Umum PP GPI.
PP GPI Dukung PPKM Darurat, Asal Penuhi Rasa Keadilan
Ia menegaskan, PP GPI tidak menolak kebijakan PPKM Darurat yang sudah diterapkan pemerintah termasuk juga jika harus diperpanjang. Namun ia menekankan, pelaksanaan kebijakan juga harus dengan pendekatan kemanusiaan dan kebijakan itu sendiri tidak menabrak aturan lain.
“Kami juga akan mendukung kalau kebijakannya total. Misalkan, lockdown? Ya sudah, mari lockdown, gak masalah. Tapi jelas dong. Kasih makan rakyat selama dilockdown. Sedangkan di negara-negara maju mereka sudah bebas, seperti yang kita lihat di perhelatan Piala Eropa,” ujarnya.
Terkait dengan berbagai kejadian negatif terkait pelaksanaan vaksinasi massal, Diko meminta pemerintah untuk berlaku jujur dan bertindak tegas. Hal ini diperlukan agar masyarakat juga tidak bertambah ragu untuk divaksin. Selain itu, tindakan tegas juga akan membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah tetap terjaga.
“Jangan sampai kejadian vaksin kosong yang ramai itu kemudian tidak dilakukan tindakan tegas terhadap pelakunya. Ini kan menggelitik rasa keadilan. Itu kan terlalu. Sudah biayanya pakai uang rakyat, masyarakatnya merasa ditekan habis-habisan, setelah itu dibohongi dengan vaksin kosong. Kasihan masyarakat ini,” kata Diko Nugraha.
Potensi Chaos
Menurut aktivis kelahiran Garut ini, pemerintah seharusnya bersyukur karena saat ini masih sanggup menahan kesabaran. Ia mengingatkan pemerintah untuk menjaga agar situasi yang terjadi saat ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Pasalnya, harus diakui, saat ini rakyat harus berhadapan dengan segala macam aturan yang dirasa jelas-jelas memberatkan mereka untuk menghidupi keluarganya.
“Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi saat pelaksanaan PPKM Darurat ini berpotensi untuk dimanfaatkan oknum-oknum tertentu terutama politisi agar terjadi chaos. Kita juga menjaga situasi seperti itu tidak terjadi. Karena ini berpotensi membuat kesabaran masyarakat mengikis,” sebut Diko Nugraha.
Karenanya, Diko Nugraha meminta pembuat dan pelaksana PPKM Darurat bijaksana dan faham benar kondisi psikologis masyarakat. Ia mengingatkan, menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintah adalah hal yang sangat penting.
“Kalau sampai masyarakat sudah diambang jenuh, sudah pasti masyarakat akan mengalami distrust terhadap pemerintah. Kalau sudah hilang kepercayaan, ya tahu sendiri lah. Stop dan hentikan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang tidak adil. Kami minta stop atau masyarakat tidak akan percaya,” tutup Ketua Umum PP GPI. (OSY)
