Wanita Riau Gugat DPP PAN dan PUAN, Tuntut Ganti Kerugian 100 Miliar

Wanita Riau Gugat DPP PAN dan PUAN, Tuntut Ganti Kerugian 100 Miliar
Ilustrasi Wanita Riau Gugat DPP PAN dan PUAN, Tuntut Ganti Kerugian 100 Miliar

HARIANNKRI.ID –  Gugatan Elidanetti dengan tergugat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Amanat Nasional (DPP PUAN) sebagai tergugat I dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) sebagai tergugat II dikabarkan telah resmi bergulir. Pada gugatan tang di daftarkan di Pengadilan negeri (PN) Jakarta Selatan tersebut, Elidanetti menuntut ganti kerugian sebesar 100 miliar rupiah.

Kabar ini dibenarkan oleh Eggi Sudjana Mastal selaku salah satu kuasa hukum Elidanetti dalam pernyataan rsminya, Sabtu (31/7/2021). Elidanetti adalah Ketua Pengurus Harian DPW PUAN Provinsi Riau periode 2017-2022. Ia menegaskan, jabatan tersebut secara resmi disandang kliennya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PUAN/Kpts/KU-SI/005/III/2017 tertanggal 29 Maret 2017.

“Objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh DPP PUAN bersamaan dengan DPP PAN,” kata Eggi.

Ia menjelaskan, perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah dikeluarkannya Surat Nomor : PUAN/A/AKU-SJ/001/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 Perihal : Instruksi Segera Melaksanakan MUSWIL dan MUSDA PUAN yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Amanat Nasional (DPP PUAN) dan Surat Nomor : PAN/B/WKU-SJ/021/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 Perihal : Periodesasi Kepengurusan PUAN dan Status Demisioner untuk DPW dan DPD PUAN seluruh Indonesia, pada pada tanggal 2 Juli 2021 Jo. SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/250/IV/2021 tentang PENGANGKATAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PEREMPUAN AMANAT NASIONAL PERIODE 2020-2025.

Baca Juga :  Pangdam Pimpin Acara Tradisi Korps dan Serah Terima Pejabat Kodam

Menurutnya, Intan Fauzi tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama DPP PUAN. Pasalnya, struktur DPP PUAN yang sah untuk periode 2017-2022 adalah dibawah Kepemimpinan Evi Mafriningsianti. Penunjukan Intan berdasarkan SK DPP PAN tersebut dinilainya tidak sah.

Eggi menjelaskan, DPP PAN bukanlah organ pengendali organisasi PUAN yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan struktur kepemimpinan PUAN pada semua jenjang dan tingkatan. Penunjukan Intan sebagai Ketua DPP PUAN melalui SK DPP PAN dianggapnya bertentangan dengan AD/ART PUAN tentang pergantian pimpinan.

“Klien Kami masih sah, legal dan konstitusional bersatus sebagai Ketua Pengurus Harian DPW PUAN Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : PUAN/Kpts/KU-SI/005/III/2017 untuk periode 2017-2022,” tegasnya.

Alasan Elidanetti Menuntut DPP PAN dan DPP PUAN Ganti Kerugian 100 Miliar

Eggi menegaskan, gugatan yang dilayangkan klien Elidanetti tidak didasari motif materi, sensasi atau ajang aktualisasi dan eksistensi diri. Gugatan dilayangkan lebih karena kliennya ingin menjaga marwah pribadi dan organisasi. Dikatakan, wibawa organisasi tidak boleh dilecehkan oleh oknum pejabat yang membuat keputusan semaunya. Tanpa mengindahkan aturan main yang telah tertuang dalam AD ART organisasi.

Baca Juga :  Junjung Tinggi Tradisi TNI, Prabowo Siap Menghadap Senior Meski Sudah Dilantik Jadi Presiden

“Adapun tuntutan ganti kerugian sebesar 100 miliar rupiah adalah untuk mengkonfirmasi betapa besarnya wibawa diri yang dicederai. Kehormatan yang dipermalukan, marwah yang dihinakan dan direndahkan.

Selain itu, gugatan tersebut diajukan sebagai pelajaran kepada elit organisasi. Sehingga para elit organisasi tidak mengambil tindakan gegabah dan sekehendak hati dalam mengelola organisasi kepada kader lainnya.

“DPP PAN sebagai induk organisasi PUAN semestinya bertindak Arif, bijak, dan bermartabat dengan mengambil sikap sebagai orang tua, bukan malah mengumbar fitnah keji dan tuduhan yang sangat jahat sebagaimana disampaikan oleh Saudara Viva Yoga Mauladi,” tegas Eggi. (OSY)

Loading...