Pimpinan DPR RI Digugat Rakyat Tak Datang, Eggi Sudjana: Pengadilan Rakyat InsyaAllah Terjadi

Pimpinan DPR RI Digugat Rakyat Tak Datang, Eggi Sudjana: Pengadilan Rakyat InsyaAllah Terjadi
Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana menyebut akan muncul logika rakyat dengan pengadilan rakyat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2021)

HARIANNKRI.ID – Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana menyebut ketidakhadiran pimpinan DPR RI saat digugat rakyat secara hukum akan memicu munculnya pengadilan rakyat. Karenanya, ia meminta kelima tergugat datang secara gentle sebagaimana saat mereka kampanye door to door ke rakyat.

Sidang gugatan rakyat terhadap pimpinan DPR Ri atas kinerjanya dalam mengawasi pemerintah kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2021). Sidang ditunda Selasa depan (3/8/2021) karena TPUA menolak dilanjutkan dengan alasan hanya dihadiri kuasa hukum Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Dalam kesempatan ini gugatan kita kepada DPR RI, wakil rakyat seluruh Indonesia, ada kekurangan administratif. Yaitu hanya Puan Maharani yang tandatangan basahnya ada kita lihat. Jauh lebih maju daripada Presiden yang tidak pernah beri tandatangan basahnya untuk beri kuasa kepada Jaksa Agung atau kepada Mensegneg. Nah Puan Maharani memberi kuasa pada biro hukumnya,” kata Eggi Sudjana.

Ia menjelaskan, rakyat menggugat DPR RI atas kinerjanya selaku pengawas pemerintah (eksekutif). Karena sistem kelembagaan DPR RI adalah kolektif kolegial, maka TPUA pun secara eksplisit menggugat lima pimpinan DPR RI, tidak hanya Ketua DPR RI.

“Yang kita gugat ini kolektif. Termasuk Wakil Ketua dan kita sebut satu-satu Wakil Ketuanya. Oleh karena itu, para Wakil Ketua DPR seperti Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco kemudian Rahmat Gobel, Muhaimin Iskandar. Sudi kiranya hargai diri kalian sendiri. Kalian ngasih kuasa kepada siapa?” tegas Ketua TPUA.

Baca Juga :  Satgas Nemangkawi Kembali Terlibat Kontak Tembak Dengan Kelompok Teroris OPM

Eggi Sudjana: Datang Sendiri, Lebih Gentle

Ia menegaskan, jika memang tidak memberikan surat kuasa kepada pihak tertentu, artinya memang tidak mewakilkan kepada siapapun. Artinya, seharusnya mereka datang sendiri ke PN Jakarta Pusat untuk menjawab gugatan yang diajukan rakyat kepada mereka.

“Kalau nggak, sini datang sendiri. Lebih gentle. Anda kan Wakil Rakyat, masa ketemu rakyat saja nggak mau. Kan kalian yang mewakili klaim kami sebagai rakyat. Datang dong sini, kita berdebat secara ilmu hukum. Peran kalian itu digfungsional. Harusnya ngawasi jalan pemerintahan, tapi kalian mendukung terus pemerintahan. Apa yang kalian lakukan itu?” tegasnya.

Ia mengingatkan mereka yang langsung mendatangi rakyat saat kampanye pencalonan anggota DPR RI.

“Kalian waktu kampanye datang ke rakyat. Door to door, bagi-bagi sembako bahkan amplop. Kita tahu lah, kalian kan hasil hasil transaksional, bukan punya kapasitas. Bahkan nggak kampanye, duduk saja tapi duit kalian yang jalan,” imbuhnya.

Karenanya, jika saat ini rakyat menggugat melalui TPUA, sudah selayaknya mereka datang untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan selama menjadi wakil rakyat di Senayan. Menurutnya, saat ini para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dianggap sudah tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Sekarang jangan begitulah, datang ke sini. Mari kita adu argumentasi. Anda wakil rakyat, saya rakyat, ayo kita berdebat. Karena Anda sudah disfungsional,” seru Eggi Sudjana.

Baca Juga :  Tony Rosyid: Lindungi Rakyat Kecil, Anies Siap Hadapi Mafia

Pimpinan DPR RI Digugat Rakyat Tak Datang Memunculkan Pengadilan Rakyat

Lanjutnya, berdasrkan prosedural hukum, sudah jelas seharusnya para tergugat masing-masing harus memberikan surat kuasa kepada yang mewakili. Surat kuasa yang diberikan, harus ditandatangani langsung (tandatangan basah) oleh pemberi kuasa.

“Tadi sudah jelas prosedur hukumnya. Kalau ini tidak diindahkan juga atau dianggap diabaikan, akan muncul logika rakyat dengan pengadilan rakyat. Kalau sudah pengadilan rakyat yang sudah jalan gak ada lagi tata kramanya. Namanya pengadilan rakyat,” kata Eggi Sudjana.

Ketua TPUA ini menambahkan, seharusnya para pimpinan DPR RI berterimakasih atas upaya hukum yang dilakukan oleh pihaknya. Apa yang dilakukan rakyat melalui kuasanya adalah sebuah permintaan pertanggungjawaban dari rakyat melalui jalur konstitusional.

Ia mengingatkan, jalur yang ditempuh ini menandakan bahwa rakyat masih punya kecerdasan dan kesadaran. Karenanya, Ketua TPUA ini pun meminta agar pimpinan DPR RI yang digugat oleh rakyat segera datang ke pengadilan yang telah ditentukan.

“Ini artinya, rakyat yang punya kecerdasan dan kesadaran bernegara ini yang benar. Maka kita mewakili ke sini. Lembaganya namanya pengadilan. Kalau kita sudah diabaikan, tidak diindahkan, ya sudah. Pengadilan rakyat insyaAllah terjadi. Maka oleh karena itu, datanglah. Kalau kalian tidak datang pengecut. Pengecut kalian kalau tidak datang,” tutup Eggi Sudjana. (OSY)

Loading...