Mulyanto: Ahli Vaksin Indonesia Ke Luar Negeri Karena Pemerintah Kurang Dukung Ristek

Mulyanto: Ahli Vaksin Indonesia Ke Luar Negeri Karena Pemerintah Kurang Dukung Ristek
Ilustrasi Mulyanto: Ahli Vaksin Indonesia Ke Luar Negeri Karena Pemerintah Kurang Dukung Ristek

HARIANNKRI.ID – Mantan peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Mulyanto menyebut banyak orang pintar termasuk ahli vaksin Indonesia yang memilih berkarir di luar negeri karena pemerintah dianggap kurang menghargai kemampuan mereka. Saat ini, di Indonesia, ristek masih dianggap anak tiri, baik dari aspek anggaran, kelembagaan maupun dukungan ekosistem lainnya.

“Indonesia punya banyak tenaga ahli di berbagai bidang, termasuk di bidang vaksin. Namun sayangnya keberadaan para ahli ini tidak dihargai. Sehingga wajar kalau beberapa di antaranya memilih berkarir di luar negeri,” kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (3/8/2021).

Ia menegaskan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak orang cerdas yang karyanya mendunia. Karenanya, tidak benar jika dikatakan bangsa Indonesia tidak atau kurang memiliki kapasitas dalam riset dan teknologi.

“Orang Indonesia itu pinter-pinter. Jadi tidak benar stigma yang mengatakan kita ini bangsa kuli, bangsa tempe. Nyatanya kita punya Begawan Teknologi Prof. Dr. BJ. Habibie. Bahkan kita mampu menerbangkan pesawat N-250 si Gatot Kaca yang berteknologi canggih,” tegasnya.

Ahli Vaksin Indonesia Yang Mendunia

Terkait dengan vaksin Covid-19, lanjutnya, sebenarnya ahli vaksin Indonesia pun tak kalah hebat dengan ahli dari negara lain. Belum lama ini heboh diberitakan soal Indra Rudiansyah, peneliti Indonesia yang terlibat dalam penelitian vaksin AstraZeneca. Selain Indra Rudiansyah, ada peneliti perempuan Indonesia yang turut tergabung dalam tim Jenner Institute yang mengembangkan vaksin AstraZeneca, yakni Carina Citra Dewi Joe. Berbeda dengan Rudiansyah, yang masih merampungkan Ph.D-nya, Carina mendapat beasiswa di Oxford University hingga selesai mendapat gelar Ph.D.

Baca Juga :  Gerakan Nasional 1 Juta Boneka Untuk Senyum Anak Indonesia

Mulyanto menerangkan, Carina bekerja 7 hari seminggu dan 12 jam per hari. Tanpa tanpa libur selama 1,5 tahun. Buahnya, vaksin Oxford-AstraZeneca ini sudah disetujui di 178 negara dan diproduksi sebanyak 700 juta dosis. Ada puluhan ribu nyawa diselamatkan. Dan Carina turut andil di dalamnya.

“Vaksin seperti Astra Zeneca, tentu bisa kita buat kalau kita mau. Cuma ketimbang memproduksi, bangsa kita lebih senang mengimpor, dengan berbagai alasannya,” imbuhnya.

Berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi peneliti, pemerintah disebutnya kurang menghargai produk buatan anak bangsa. Mulyanto menegaskan, ahli vaksin Indonesia maupun meneliti lainnya, jjika dilihat secara individual, kemampuan mereka sangat bagus.

“Namun secara kelembagaan, kita masih lemah. Karena kita kurang menghargai riset, teknologi dan inovasi,” tegas Sekretaris Kemenristek era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Mulyanto: Aroma Politik Selimuti Dunia Ristek Indonesia 

Mulyanto meyakini, kalau Pemerintah berkomitmen kuat untuk mengembangkan Ristek sebagaimana mestinya, banyak hal yang dapat dihasilkan. Termasuk pengadaan vaksin untuk penanggulangan Covid-19.

Baca Juga :  Mulyanto Sebut Dampak Peleburan Kemenristek, Riset Indonesia Kian Suram

“Kalau kita sungguh-sungguh mengembangkan vaksin Merah Putih, tidak usah dipanggil pun Rudiansyah akan pulang, begitu juga Carina dan banyak ahli diaspora kita di I4 (Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional) yang bersedia pulang,” jelas politisi senior PKS ini.

Menurut Mulyanto, ristek masih dianggap anak tiri, baik dari aspek anggaran, kelembagaan maupun dukungan ekosistem lainnya. Bahkan secara politik, Pemerintah seperti tidak punya kehendak bagi pengembangan Iptek.

Jadi, kata Mulyanto, jangan heran kalau Kementerian Riset dan Teknologi dibubarkan. Lalu lembaga riset prestisius seperti BATAN, LAPAN, BPPT dan LIPI dibubarkan dan unsur-unsurnya dilebur kedalam BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

“Politisasi Ristek terlalu kental. Rencananya BRIN akan memiliki Ketua Dewan Pengarah secara ex-officio dari dewan pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila).

Belum lagi dari aspek kebijakan. Tidak jelas mana lembaga perumus dan penetap kebijakan Ristek di Indonesia. Terjadi dualisme matahari kembar antara BRIN dan Kemendikbud-Ristek,” imbuh doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology ini. (OSY)

Loading...