HARIANNKRI.ID – Mantan peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Mulyanto mengingatkan pemerintah untuk tidak berspekulasi terkait data kematian Covid-19 yang dirilis ke publik. Data tersebut tidak hanya dibaca oleh rakyat Indonesia saja, namun juga dipantau negara dan institusi internasional.
Mulyanto menjelaskan, sebelumnya, Pemerintah ingin mengeluarkan indikator kematian dari parameter penilai Covid-19. Selama ini, data yang ada dianggap bercampur dengan data kematian lain atau inakurasi.
“Di lapangan, tetutama di perdesaan, ada kecenderungan kematian covid-19 ditutupi sebagai kematian biasa. Karena masyarakat tidak ingin penanganan jenazah korban termasuk penguburannya menjadi berbelit-belit,” kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (7/9/2021).
Belum lagi, lanjutnya, ketidakakuratan data yang ada ditambah dengan munculnya kasus kebocoran data vaksin. Bahkan, di dalam data yang bocor tersebut juga termuat data vaksin Presiden Jokowi.
“Jadi memang cukup masuk akal kalau data kematian covid-19 yang disajikan Pemerintah lebih kecil dari angka yang sesungguhnya,” imbuh Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto menjelaskan, persoalan akurasi data ini adalah masalah yang klasik, hampir di berbagai sektor terjadi. Namun demikian, terkait perbaikan data kematian Covid-19 ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Karena di dalamnya sangat terkait dengan pengambilan kebijakan dan strategi penanggulangan pandemi yang tepat dan akurat.
“Salah data bisa salah kebijakan dan strategi,” tandas politisi yang akrab disapa Pak Mul ini.
Karenanya, menurut Anggota Komisi VII DPR RI ini, Pemerintah harus jujur dan transparan. Sehingga proses penanggulangan Covid-19 di Indonesia dapat dilaksanakan secara tepat.
“Pemerintah jangan main-main soal data ini. Covid-19 ini merupakan pandemi global, dimana setiap data yang dipublikasikan di suatu negara disorot dan dijadikan acuan oleh negara lain,” tegas Mulyanto.
Validitas Data Kematian Covid-19 Indonesia Diragukan Sejumlah Pihak
Mulyanto mengingatkan, data yang dirilis oleh Pemerintah tidak hanya dibaca oleh masyarakat Indonesia saja. Negara lain dan institusi internasional juga memantau data resmi dari Pemerintah Indonesia.
“Ini bukan semata-mata soal transparansi jumlah korban jiwa akibat Covid-19 tapi juga menyangkut nama baik bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Jangan sampai dunia menganggap Indonesia tidak jujur terkait data kematian Covid-19,” ujar Mulyanto.
Sebelumnya Pemerintah merilis data kematian akibat Covid-19 pertanggal 5 September 2021, sebanyak 135.861 jiwa. Namun The Economist memperkirakan data kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih besar lagi yaitu 280 ribu hingga 1,1 juta orang atau 500 persen dari angka resmi Pemerintah.
Beberapa hari sebelumnya Pemerintah Malaysia juga mempertanyakan penurunan jumlah penyebaran dan kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Malaysia heran data terkait Covid-19 yang disampaikan Pemerintah Indonesia lebih rendah dari Malaysia. Padahal sebelumnya jumlah kasus Covid-19 Indonesia lebih tinggi dari Malaysia.
“Seharusnya Pemerintah mengkonsolidasikan data kematian Covid-19 ini lebih teliti dengan mengggunakan metoda dan parameter yang standar,” tutur Mulyanto. (OSY)
