HARIANNKRI.ID – Percepatan program vaksinasi nasional dirasa lebih bermanfaat daripada meributkan mengurusi masalah yang cenderung kontroversi seperti PCR (polymerase chain reaction). Mobilisasi massif masyarakat untuk vaksinasi nasional dirasa lebih dimungkinkan ditengah kasus Covid-19 yang mulai melandai.
Demikian dikatakan anggota DPR RI Mulyanto di Jakarta, Senin (1/11/2021) siang. Menurutnya, sekarang saat yang tepat bagi Pemerintah menggenjot program vaksinasi nasional. Karena saat ini kasus Covid-19 tengah melandai, sehingga mobilisasi massif masyarakat untuk vaksinasi lebih dimungkinkan.
Ia pun meminta Pemerintah melakukan percepatan program vaksinasi dari pada sibuk mengurusi masalah kontroversial. Seperti mewajibkan PCR kepada seluruh penumpang angkutan umum. Diyakini, intensifikasi vaksinasi dapat mengurangi resiko gelombang ketiga Covid-19 di Indonesia.
“Pemerintah jangan buang-buang waktu mengurusi hal yang kontroversial. Lebih baik fokus meningkatkan rasio vaksinasi nasional,” kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengingatkan, sebaran vaksinasi Indonesia baru mencapai 42 persen populasi. Angka tersebut dinilai masih jauh dari jumlah minimal yang disyaratkan untuk mencapai kondisi kekebalan kolektif (herd immunity).
Berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah, seperti penerapan tes PCR untuk penumpang angkutan udara, laut dan darat, harusnya berbasis bukti ilmiah (evidence based policy).
“Jangan coba-coba,” imbuh mantan peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ini.
Artinya, lanjut Mulyanto, berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah benar-benar berdasarkan bukti yang akurat, sehingga tidak terkesan didikte pengusaha. Sekarang ini, kesan Pemerintah didikte pengusaha sangat kentara. Sehingga wajar menimbulkan penolakan dari masyarakat.
Sikap PKS Terkait Ribut Masalah PCR
Dijelaskan, PCR adalah singkatan dari polymerase chain reaction. Uji klinis ini merupakan metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus. Uji ini akan didapatkan hasil apakah seseorang positif atau tidak SARS Co-2.
Mulyanto minta Pemerintah menyudahi polemik pemberlakuan tes PCR sebagai syarat menggunakan angkutan umum. Menurut doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology, Jepang tahun 1995 ini, tes PCR tidak dapat dijadikan syarat wajib bagi calon penumpang yang ingin menggunakan angkutan umum. Tes itu sebaiknya cukup untuk calon penumpang yang belum vaksin.
Dengan demikian setiap calon penumpang dapat menggunakan sertifikat vaksin lengkap atau hasil tes PCR sebagai surat keterangan bebas Covid-19.
“Kalau diwajibkan seperti sekarang maka akan memberatkan masyarakat. Apalagi sekarang kebijakannya diperluas untuk semua calon penumpang angkutan, baik darat, laut maupun udara,” kata Mulyanto.
Meskipun Presiden sudah memberikan batas atas harga tes jenis ini. Tapi menurut Mulyanto, harganya masih terlalu tinggi. Sebab harga yang ditentukan bisa jadi lebih mahal tiket angkutan umum.
“Kalau tes PCR ini dianggap penting dan perlu diberlakukan, harusnya Pemerintah membuka semua informasi terkait harga keenomiannya.
Pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19. Bukan mengikuti maunya pengusaha importir alat tes PCR,” ujar Mulyanto.
Mulyanto berharap Pemerintah tetap fokus pada upaya penanggulangan Covid-19 dan objektif dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Bukan atas dasar kepentingan pengusaha.
“Pemerintah jangan mau didikte pengusaha alat tes PCR yang coba mencari untung sebesar-besarnya dari pandemi ini. Pandemi adalah masalah kemanusiaan, jangan dijadikan lahan bisnis,” tegas Mulyanto. (OSY)