Menteri Ikut Bisnis Alat Tes PCR, PKS: Negara Bisa Bangkrut

Menteri Ikut bisnis Alat Tes PCR, PKS: Negara Bisa Bangkrut
Ilustrasi artikel Menteri Ikut bisnis Alat Tes PCR, PKS: Negara Bisa Bangkrut

HARIANNKRI.ID – Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto menilai adanya menteri yang disinyalir ikut berbisnis alat tes PCR adalah perbuatan yang tidak etis. Apalagi menteri yang terlibat dalam bisnis ini punya kewenangan mengatur kebijakan penanggulangan Covid-19.

Menurut Mulyanto, setiap pejabat bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jika tidak, maka besar kemungkinan kebijakan yang dibuat diatur sedemikian rupa agar menguntungkan bisnisnya.

“Negara bisa bangkrut kalau mental menterinya seperti ini. Menteri itu jabatan publik. Jadi siapapun yang menjabat harus bekerja sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kelompok bisnisnya,” kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Aroma Konflik Kepentingan Pada Riset Kaksin Merah Putih

Sebelumnya, sebut Mulyanto, dalam kasus riset dan produksi vaksin Merah Putih, adanya konflik kepentingan juga sudah terasa. Riset vaksin Merah Putih yang dilakukan Universitas Airlangga, di bawah kordinasi BRIN dalam konsorsium riset Covid-19 terkesan lambat.

Baca Juga :  Cetak Mujahid Mujahidah Militan, GPI Kota Ambon Gelar Kaderisasi

Padahal WHO sudah memberi lampu hijau akan ikut terlibat dalam pemantauan uji klinisnya. BPOM juga menyambut baik persiapannya. Namun karena ditengarai ada kepentingan pihak tertentu maka proses riset dan produksi vaksin inovasi anak bangsa ini menjadi lama. Diperkirakan vaksin Merah Putih ini baru bisa diproduksi pada Juli 2022.

“Keterlambatan itu ditengarai karena Menteri Luhut menggadang-gadang masuknya produsen vaksin China untuk diproduksi massal di Indonesia, yang juga direncanakan pada waktu yang bersamaan dengan produksi Vaksin Merah Putih. Ini kan terkesan ada bias kebijakan. Publik menduga ada udang di balik batu. Karena di saat fase krusial kita mengembangkan vaksin anak bangsa, justru yang dipromosikan adalah vaksin asing yang akan dibangun di dalam negeri.  Ini kan kontradiktif,” tegas mantan peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ini.

Seharusnya, lanjut Mulyanto, Pemerintah mendahulukan produk inovasi anak bangsa, agar menjadi tuan di negeri sendiri. Bukan melulu terlena pada produk impor.

Baca Juga :  Petani Jagung di Muna Terancam Sejahtera

“Jadi kalau para pejabat punya versted interest dan ikut bisnis Covid-19, mana mungkin penanggulangan Covid-19 di Indonesia bisa cepat selesai. Karenanya Presiden jangan Omdo, harus mengambil tindakan tegas soal ini,” tandas Mulyanto.

PKS Minta Presiden Tindak Menteri Yang Diduga Terlibat Dalam Bisnis Alat Tes PCR

Politisi senior PKS ini pun meminta Presiden Joko Widodo menindak menteri yang diduga terlibat dalam bisnis alat tes PCR. Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak boleh membiarkan menteri yang dipimpinnya ikut terlibat dalam bisnis ini karena dapat mengganggu upaya Pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19.

“Presiden jangan membiarkan isu ini berkembang berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19. Membangun kepercayaan publik itu kan tidak mudah,” tutup Mulyanto. (OSY)

Loading...