Jokowi Ngotot UU Cipta Kerja Tetap Berlaku Meski Diyatakan MK Inskonstitusional Bersyarat

Jokowi Ngotot UU Cipta Kerja Tetap Berlaku Meski Diyatakan MK Inskonstitusional Bersyarat
Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan terkait putusan MK atas UU Cipta Kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021)

HARIANNKRI.ID – Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan inskonstitusional beryarat, Presiden Jokowi menegaskan bahwa UU tersebut masih berlaku. Ia menyebut, UU tersebut masih berlaku dan menjamin kepastian hukum dan keamanan bagi para investor dalam dan luar negeri.

Dikatakan Jokowi, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun ia menekankan, MK tidak menyatakan membatalkan keseluruhan UU tersebut, bahkan satu pasal pun.

“Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Baca Juga :  Herlin Koisasi: Ada Pelanggaran Pemilu, Laporan Ke MAPPILU PWI Muba

Saat memberikan keterangannya, Presiden Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Turut mendampingi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Ia pun menyebutkan, dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut. Presiden menambahkan, seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku.

“Saya telah memerintahkan kepada Menko dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya dan MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan,” tuturnya.

Baca Juga :  Abdullah Hehamahua: MK Adalah Harapan Terakhir Rakyat

Jokowi menegaskan, komitmen pemerintah terhadap agenda reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi akan terus dijalankan. Presiden juga memastikan bahwa pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia.

“Saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri. Bahwa investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang dan akan berproses, tetap aman dan terjamin,” tegas Jokowi. (OSY)

Loading...