Alasan Pemerintah Hapus BBM Premium Dapat Dikategorikan Kebohongan Publik

Alasan Pemerintah Hapus BBM Premium Dapat Dikategorikan Kebohongan Publik
Ilustrasi artikel berjudul Alasan Pemerintah Hapus BBM Premium Dapat Dikategorikan Kebohongan Publik

HARIANNKRI.ID – Alasan pemerintah dan Pertamina menghapus BBM Premium disebut anggota DPR RI Mulyanto dapat dikategorikan kebohongan publik. Pengguna BBM murah tersebut sebetulnya bukan menurun, namun memang stoknya tidak ada.

Menurut Mulyanto, fakta yang terjadi hingga kini, masih banyak masyarakat yang ingin menggunakan bensin premium. Kalaupun penggunaan premium berkurang, hal itu disebabkan karena pihak Pertamina yang mengurangi jumlah pasokan BBM premium di beberapa wilayah.

“Bukan karena peminatnya yang berkurang. Kalau mau jujur silakan buka data jumlah distribusi BBM Premium ke berbagai wilayah. Kita lihat sama-sama apakah benar penurunan konsumsi BBM premium itu karena turunnya minat masyarakat,” kata Mulyanto di Gedung Senayan Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Baca Juga :  5 Tewas dan 50 Dirawat, PKS Desak Investigasi Kecelakaan PLTPPLTP Sorik Merapi

Wakil ketua Fraksi PKS ini pun menyayangkan Pemerintah dan Pertamina tidak jujur soal penghapusan BBM premium ini.

“Narasi itu menyesatkan dan berpotensi masuk kategori kebohongan publik. Karena faktanya hingga kini masih banyak masyarakat yang ingin menggunakan bensin premium,” tegasnya.

Mulyanto menegaskan, dirinya bukan anti pada BBM ramah lingkungan, namun tetap harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Ia minta Pemerintah memikirkan solusi alternatif BBM murah bagi masyarakat bila tetap ingin menghapus BBM Premium.

“Sehingga upaya menjaga lingkungan hidup tercapai namun beban hidup masyarakat tidak bertambah,” imbuhnya.

Anggota Komisi VII DPR RI itu mengingatkan, saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 belum tentu terjadi pemulihan daya beli masyarakat tersebut.

Baca Juga :  Luhut: Jumlah Penduduk 270 Juta, Meninggal Kena Corona Tidak Sampai 500

“Pemerintah harus memiliki rencana buffering dan mitigasinya. Kalau Premium dihapus, apa alternatif BBM murah untuk masyarakat?” kata Mulyanto.

Mulyanto pun mempertanyakan, apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk Premium ini dapat dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya menjadi sama dengan harga premium?

“Kalau itu yang dilakukan, saya yakin tidak ada penentangan dari masyarakat,” sambungnya.

Mulyanto mengingatkan, Pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan BBM premium tersebut.

“Jadi, betul-betul harus dikaji terkait kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi ini. Apakah, sudah tepat waktunya menghapus Premium tersebut ?” tutup Mulyanto. (OSY)

Loading...