Polri Siap Berlakukan Penegakan Hukum Berbasis Sistem ETLE Secara Nasional

Polri Siap Berlakukan Penegakan Hukum Berbasis Sistem ETLE Secara Nasional
Ilustrasi artikel berjudul Polri Siap Berlakukan Penegakan Hukum Berbasis Sistem ETLE Secara Nasional

HARIANNKRI.ID – Korlantas Polri siap melaksanakan penguatan penerapan Berbasis Sistem ETLE secara nasional. ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. Kebijakan ETLE dianggap membuat kinerja kepolisian lebih efektif.

Hal tersebut dijelaskan oleh Kasubdit Penindakan dan Pelanggaran (Dakgar) Ditgakkum Korlantas Polri, Kombes Pol. I Made Agus Prasatya, S.I.K. Dikatakan, penguatan tersebut berasal dari sisi regulasi, sehingga aturan penegakan hukum menjadi jelas dan kuat. Sedangkan penguatan sistem ETLE dari sisi aturan hukum juga diperlukan untuk menghindari rentan digugat oleh pengendara.

Menurutnya, penegakan hukum dengan sistem ETLE berbasis elektronik perlu didukung dengan basis data kendaraan bermotor yang valid dan akurat. Subjek hukum dari penegakan hukum adalah setiap orang, jadi yang akan dijadikan tersangka atau terdakwa adalah orang yang melakukan pelanggaran sehingga harus didukung data base kendaraan bermotor yang valid dan akurat.

Baca Juga :  Mahasiswa UMS Ikut Kompetisi Debat Tingkat Nasional di Surabaya

“Apalagi penegakan hukum dengan sistem elektronik ini merupakan salah satu visi dan misi Bapak Kapolri yang ke depan akan terus dikembangkan dalam rangka untuk menghindari penyimpangan,” Kasubdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri saat meninjau implementasi ETLE Nasional Presisi di Ditlantas Polda Jawa Tengah, Minggu (30/1/2022).

Ia menambahkan, agar program penegakan hukum tersebut berjalan dengan baik, perlu ada perbaikan-perbaikan terhadap beberapa komponen dan fasilitas yang mendukung. Misal, basis data kendaraan bermotor sesuai dengan pemiliknya.

Kemudian kesiapan sumber daya manusia baik petugas maupun masyarakat. Juga infrastruktur ETLE berupa CCTV dan fasilitas pendukungnya, manajemen operasionalnya karena melibatkan komponen criminal justice system, back office, dan control room. (ANW)

Baca Juga :  Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Diduga Salahgunakan Kewenangan
Loading...