HARIANNKRI.ID – Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto secara tegas menolak wacana kenaikan harga Pertalite dan gas LPG 3 kg. Kedua bahan bakar tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat, maka bila harganya naik akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.
“Karena itu kami minta pemerintah dalam hal ini Menko Marves dan Menko Perekonomian menghentikan wacana kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg ini. Kenaikan harga kedua komoditas energi ini akan membuat masyarakat kolaps,” kata Mulyanto di Jakarta (9/4/2022).
Ia mengingatkan, beban hidup masyarakat saat ini sudah sangat berat. Pandemi Covid-19 belum berakhir, ekonomi belum pulih dan daya beli masih lemah. Ditambah lagi harga-harga barang kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, gula, daging sapi, kedelai sudah merambat naik.
Sementara, penghasilan masyarakat tidak meningkat. Perusahaan juga tidak ada yang berani menaikan gaji dan tunjangan karyawan. Maka jarak antara penghasilan dan pengeluaran masyarakat sangat jauh. Karena itu, Mulyanto meminta pemerintah sebaiknya meninjau ulang rencana kenaikan Pertalite dan LPG 3 kg ini.
Dampak Jika Harga Pertalite dan LPG 3 kg Naik
Kedua iten tersebut adalah sumber energi yang digunakan secara luas oleh masyarakat kelas menengah dan bawah, lebih dari 80 persen pengguna. Mantan peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ini meyakini, kenaikan harga Pertalite dan LPG 3 kg akan diikuti dengan kenaikan harga transportasi dan barang-barang lainnya.
“Akan memicu inflasi yang semakin tinggi. Ini tentu akan semakin menggerus daya beli masyarakat,” ujar Mulyanto.
Anggota Komisi VII ini mengingatkan peran Pemerintah sebagai shock breaker (peredam) berbagai kejutan ekonomi-politik. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara musibah dan berkah dari kenaikan harga migas dunia. Karena selain menuai musibah, ternyata kenaikan harga migas dunia membawa berkah.
“Pertama ikut melejitnya harga CPO, batubara, tembaga, nikel dan lain-lain. Bahkan hitungan kasarnya, penerimaan negara dari ekspor komoditas ini jauh melebihi defisit transaksi berjalan dari sektor migas,” jelas politisi yang akrab disapa Pak Mul ini.
Mulyanto menambahkan. dari pembahasan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina beberapa hari lalu terlihat peningkatan rencana yang sangat signifikan dalam investasi, pengeboran, dan produksi Pertamina Hulu migas di tahun 2022. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan. Terlebih jika Pertamina sekarang menjadi operator hulu migas nasional yang dominan sejak Blok Rokan diakuisisi.
Artinya kemampuan bisnis di sisi hulu dalam menopang sisi hilir Pertamina akan semakin baik, apalagi kalau utang dana kompensasi dari Pemerintah kepada Pertamina yang mencapai lebih dari Rp.100 triliun dapat segera dilunasi.
“Jadi peran Pemerintah dan juga Pertamina dalam meredam kejutan harga migas dunia sangat dimungkinkan, sehingga tidak harus diambil kebijakan untuk menaikkan komoditas energi yang digunakan oleh masyarakat luas seperti Pertalite dan gas LPG 3 kg ini,” tutup Mulyanto. (OSY)
