Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terhambat Karena Salah Strategi Penanggulangan Covid-19?

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terhambat Karena Salah Strategi Penanggulangan Covid-19?
Ilustrasi artikel berjudul "Pertumbuhan Ekonomi Nasional Terhambat Karena Salah Strategi Penanggulangan Covid-19?"

HARIANNKRI.ID – Kesalahan dalam mengambil kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah harus menambah referensi studi akademis dan kebijakan yang dibuat negara lain yang terbukti efektif dalam menanggulangi virus tersebut.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni. Ia mencontohkan strategi penanggulangan Covid-19 yang dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Saya melihat penerapan kebijakan sertifikat vaksin dalam penanganan pandemik Covid-19 yang terlalu lama dan menghambat potensi ekonomi sebagian anggota masyarakat turut berkontribusi terhadap pertumbuhan yang cenderung stagnan,” kata mantan senior professional Islamic Development Bank Jeddah ini dalam pernyataannya, Jumat (3/6/2022).

Lanjutnya, berdasrkan data dari IMF World Economic Outlook 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,7% di tahun 2021. Jumlah ini relatif rendah dibanding banyak negara di dunia. Capaian tersebut bahkan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan advanced economies yang mencapai 5,2%.

“Teorinya kita sebagai negara berkembang harusnya bisa tumbuh lebih cepat,” imbuhnya.

Mantan Direktur Bank Muamalat ini menambahkan, pertumbuhan Indonesia lebih tertinggal lagi jika dibandingkan dengan rata-rata negara yang tergabung dalam Emerging and Developing Asia yang mencapai 7,3%.

Farouk menyarankan pemerintah lebih update dengan studi-studi internasional terkait daya lindung imunitas natural terhadap Covid-19. Menurutnya studi Center for Disease Control (CDC) Amerika Serikat yang menganalisa kasus-kasus Covid-19 di California dan New York antara 30 Mai dan 20 November 2021 juga mengkonfirmasi kehebatan daya lindung dari natural imunitas ini dibandingkan dua dosis vaksin, bahkan untuk varian delta yang jelas lebih lethal dari Omicron.

Baca Juga :  KMP Terubuk Dikabarkan Tabrak Karang di Kampung Atkari Raja Ampat

“Pemerintah harusnya bisa lebih menerapkan kebijakan berbasis studi terkait penanganan Covid-19 ini. Hasil penelitian terakhir yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Universitas Indonesia padahal telah menunjukkan bahwa lebih dari 99% penduduk Indonesia telah memiliki antibodi Covid-19. Yang didapatkan dari infeksi alamiah, vaksinasi, maupun keduanya,” papar alumnus MBA Universitas Birmingham ini.

“Hal ini menunjukkan bahwa proses imunitas natural sebenarnya sudah berjalan mengingat jumlah penduduk yang telah memiliki antibody Covid-19 cukup jauh melebihi tingkat vaksinasi, disisi lain kasus Covid-19 berat dewasa ini hampir bisa dibilang sudah sangat minim sekali,” tambah Farouk.

“Sejak munculnya varian delta, dan terlebih lagi omicron harusnya pemerintah memahami bahwa vaksin adalah lebih sekedar untuk perlindungan pribadi, dan tidak bisa mencegah transmisi virus Covid-19,” ujar mantan Caleg PKS Dapil DKI 2 ini. Sehubungan dengan ini Farouk melihat bahwa penggunaan kebijakan sertifikat vaksin melalui aplikasi pedulilindungi sudah tidak relevan lagi.

Farouk menjelaskan bahwa secara internasional banyak negara maju dewasa ini yang sudah mencabut berbagai aturan restriktif berbasiskan vaksinasi. Pencabutan ini termasuk juga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

“Bahkan banyak negara juga sudah mulai membuka diri kepada wisatawan asing tanpa persyaratan vaksin. Negara-negara ini diantaranya Belgia, Cyprus, Italia, Irlandia, Islandia, Israel, Kroasia, Luksemburg, Meksiko, Norwegia. Portugal, Swedia, Turki, Uni Emirat Arab, Yunani, dan masih banyak lagi,” jelas peraih gelar MA bidang Ekonomi dari New York University ini.

Baca Juga :  MK Netral? Sebuah Opini Tony Rosyid

Penyebaran virus omicron dengan berbagai variannya memang lebih cepat, tetapi dampaknya lebih ringan. Hasilnya, kasus hospitalisasi mulai menurun drastis di banyak negara. Tidak hanya itu, Varian omicron ini juga pada dasarnya bisa menjadi vaksin booster natural. Perdana Menteri Islandia bahkan menyatakan secara terbuka bahwa vaksin sudah tidak cukup lagi dalam menghadapi varian omicron, maka imunitas natural dibutuhkan.

Pemerintah perlu menerapkan strategi imunitas natural dan menjadikannya sebagai bagian strategi imunisasi berdampingan dengan vaksin dalam menangani pandemik Covid-19. Hal ini juga akan membuat pemerintah tidak tertekan untuk mengejar target persentasi vaksinasi tertentu. Terlebih lagi tingkat vaksinasi yang ada dewasa ini telah mencapai lebih dari 70%. Farouk memaparkan bahwa bagaimanapun otonomi kesehatan individu sebagaimana di jamin oleh UU No. 36/2009 perlu diperhatikan, juga ada konsep yang diakui dunia kedokteran internasional terkait ‘informed consent’ yang melindungi hak individu dalam menentukan tindak kesehatan bagi dirinya.

“Kita perlu segera mengakselerasi kembali pertumbuhan ekonomi kita, diantaranya dengan mencabut segala macam restriksi berbasiskan vaksin yang secara kesehatan tidak ada dampaknya dan secara sosial ekonomi counterproductive karena menghambat optimalisasi potensi ekonomi masyarakat,” tutup anggota Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia ini. (OSY)

Loading...