Nyatakan Tidak Ada Mafia Minyak Goreng, PKS Kecam Menteri Perdagangan

Nyatakan Tidak Ada Mafia Minyak Goreng, PKS Kecam Menteri Perdagangan
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendapat kecaman keras dari Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto usai nyatakan tidak ada mafia minyak goreng

HARIANNKRI.ID – Pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, yang menyebut tidak ada mafia di balik kemahalan dan kelangkaan minyak goreng (migor) mendapat kecaman keras dari Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto. Ia meminta agar Mendag harus lebih banyak mengamati lebih cermat tata kelola industri minyak goreng. Mendag juga harus lebih sering diskusi dengan pakar di bidang ini.

“Mendag harus bekerja dengan baik dan jangan membuat statemen yang menihilkan keberadaan mafia minyak goreng (migor-red). Publik jadi terkesan Mendag baru membela dan menutup-nutupi keberadaan mafia migor tersebut,” kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (20/6/2022).

Seharusnya, lanjut Mulyanto, secara normatif, bagi Menteri baru adalah apa yang baik dari Menteri sebelumnya untuk dapat diteruskan. Kebijakan yang kurang, agar dilengkapi dan disempurnakan. Sementara kebijakan yang jelek agar dihentikan.

Baca Juga :  Cara Menjaga Anak Agar Tidak Tertular Covid

Mulyanto Minta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Cermati Industri Minyak Goreng

Menurutnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) harus lebih banyak mengamati lebih cermat tata kelola industri minyak goreng. Jangan menganggap remeh sengkarut migor yang sudah berjalan hampir delapan bulan ini.

“Mendag juga jangan jumawa. Dengan menyatakan sudah mengetahui dengan pasti akar persoalan migor ini. Yakni, keterlambatan antispasi Pemerintah atas pasokan CPO untuk migor, serta menihilkan adanya mafia migor,” ujar Anggota Komisis VII ini.

Mulyanto menambahkan apa yang disampaikan Menteri Perdagangan baru ini terlau menyederhanakan masalah. Padahal, menurutnya, sejatinya tidak demikian. Kalau soal pasokan CPO.

“Faktanya, Indonesia tidak kurang. Termasuk untuk kebutuhan migor domestik,” imbuhnnya.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Sebut Perpres No 117 Tentang BBM Sekedar Basa Basi

Ia mengingatkan, pemerintah sudah beberapa kali buka-tutup kebijakan DMO (domestic market obligation) untuk memastikan kecukupan pasokan CPO untuk produksi minyak goreng nasional. Bahkan Presiden Jokowi sudah mengambil kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya. Kebijakan ini disebut Mulyanto menyebabkan tangki-tangki penyimpanan CPO luber.

Bahkan ketika Pemerintah menggulirkan kebijakan flush out (pengosonganh tangki simpan CPO untuk ekspor), pengusaha kelapa sawit justru teriak. Dikatakan bahwa tangki-tangki minyak sawit mentah (CPO) mereka masih belum terkuras sepenuhnya.

“Nahasnya, sampai kebijakan ekspor itu dibuka kembali, nyatanya tidak terjadi penurunan harga migor secara signifikan, sesuai HET baik untuk migor curah maupun migor kemasan,” tutup Mulyanto. (OSY)

Loading...