HARIANNKRI.ID – Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) menilai Dr Bahtiar adalah sosok paling cocok menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta. Selain sukses memimpin Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Polpum Kemendagri), ia disebut paling unggul dalam banyak aspek dibandingkan dengan calon.
Peneliti ISDS, Aminudin mengaku sepakat dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa Dr Bahtiar paling cocok menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Ia sukses meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh penghargaan yg diberikan pada Ditjen Polpum Kemendagri. Dipimpin Dr Bahtiar, Ditjen ini menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik di lingkungan pemerintah secara nasional Semester I Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan hasil penilaian, Ditjen Polpum memperoleh nilai 99,16.
“Itu adalah capaian luar biasa bagi kinerja birokrasi yang berhasil diperoleh suatu instansi pemerintah. Ditjen pemerintah dan PUM saat ini dipimpin oleh Dr Bahtiar. Jadi DKI Jakarta saat ini sangat cocok jika PJ Gubernurnya dipimpin Dr Bahtiar. Yang telah terbukti sukses dalam menerapkan akuntabilitas di birokrasi dan pelayanan publik,” kata Aminudin kepada hariannkri.id, Senin (19/9/2022).
Prestasi tersebut diyakini Aminudin berdampak pada iklim usaha yg lebih baik. Terutama dalam banyak aspek pengurusan administrasi kependudukan. Seperti; ijin usaha, berbagai surat keterangan lain yang dibutuhkan warga DKI. Termasuk juga transportasi, penataan kota, banjir, pemberdayaan masyarakat, dan lainnya.
ISDS Klaim Calon Pj Gubernur DKI Jakarta Lain Bermasalah
Beberapa nama yang berredar di berbagai media massa disebut Aminudin kurang layak untuk menggantikan tugas Anies Baswedan. Bahkan, ada beberapa nama disebutnya sedang bermasalah.
Heru Budi Hartono misalnya, Aminudin menyebut, ia terbukti sudah sering tersandung banyak kasus. Pada 19 Juli 2022, Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) melakukan unjuk rasa di depan Bareskrim Mabes Polri. Mereka mendesak Heru Budi Hartono diperiksa dan ditangkap atas dugaan keterlibatan tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah susun DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016.
Kemudian pada 7 April 2016. Dalam posisinya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD-red) Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono telah diperiksa berkali-kali oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-red) di Gedung KPK. Atas skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL-red) di pulau-pulau reklamasi yang berada di Pantai Utara Jakarta.
“Dan masih ada beberapa lagi kasus lain menyeret nama Heru Budi Hartono. Yang bisa saja jika terjepit, Heru Budi Hartono akan menyeret nama Jokowi. yang pernah menjadi pimpinannya di Pemprov DKI Jakarta sebagai Gubernur di rentang waktu kasus banyak diperiksa oleh KPK,” tegas Aminudin.
Harta kekayaan Heru Budi Hartono juga disebut peneliti ISDS sangat tidak nyambung jika dikaitkan dengan gajinya sebagai seorang ASN. Aminudin mengaku tidak heran jika harta kekayaan salah satu calon Pj Gubernur DKI Jakarta ini dikaitkan dengan beberapa kasus hukum.
“Berdasarkan data dari elhkpn.kpk.go.id, total kekayaan Heru Budi Hartono sejumlah Rp 31,9 miliar,” imbuhnya.
Terkait dengan nama Marullah Matali yang meramaikan bursa Pj Gubernur DKI Jakarta, Aminudin merasa, sebaiknya tetap menjadi Sekda Pemprov saja.
“Pak Marullah Matali sebaiknya tetap dalam posisinya sebagai Sekretaris Pemprov DKI Jakarta seperti sekarang. Karena memang keahliannya di administratif bukan leadership yang kompleks,” tutup Aminudin. (OSY)
