PT BPI Akhirnya Buka Suara Usai Rutin Didemo Warga Terdampak PLTU Batang

PT BPI Akhirnya Buka Suara Usai Rutin Didemo Warga Terdampak PLTU Batang
Pertemuan perwakilan PT BPI dengan perwakilan warga yang menggelar aksi di lokasi PLTU Batang, Kamis (22/9/2022)

HARIANNKRI.ID – PT BPI (Bhimasena Power Indonesia) selaku perusahaan pembangun dan pengelola PLTU Batang akhirnya bersedia memberikan penjelasan kepada masyarakat sekitar yang beberapa bulan terakhir kerap menggelar aksi damai. Beberapa tuntutan warga diakui diakomodir, ada pula yang dinyatakan sudah final sehingga tidak perlu untuk dibicarakan kembali.

Kesediaan PT BPI untuk menemui ratusan warga sekitar PLTU Batang selama beberapa bulan terakhir rutin minimal seminggu sekali menggelar aksi damai ini disampaikan oleh Marthen H Toelle. Ia adalah kuasa hukum ratusan warga terdampak PLTU Batang yang menuntut kesetaraan harga tanah lahan.

Dalam setiap aksinya, warga  selalu menyuarakan 4 tuntutan kepada PT BPI. Empat tuntutan tersebut adalah kesetaraan harga ganti rugi tanah, yakni sebesar 400 ribu rupiah. Kemudian lahan pengganti warga terdampak adalah lahan yang subur, CSR yang transparan dan akuntable. Serta mempekerjakan minimal 40 persen tenaga kerja lokal.

“Untuk demo beberapa minggu terakhir, mereka juga menyuarakan masalah 10 sekuriti PLTU Batang dari tenaga lokal yang dipecat,” kata Marthen, Selasa (27/9/2022).

Ia menuturkan, ratusan warga kembali menggelar aksi damai di maingate PLTU Batang pada hari Kamis tanggal 22 September 2022. Tidak seperti biasanya, pada aksi tersebut pihak BPI bersedia menemui perwakilan massa aksi untuk mediasi.

Baca Juga :  Gelombang Pasang, Polres Kebumen Himbau Warga Tak Dekati Pantai

Sikap PT BPI Terhadap Tuntutan Warga Terdampak PLTU Batang

Dari pihak PT BPI diwakili Andre Harahap, AR, Didik, dan Doni selaku atasan langsung AR. Sedangkan dari pihak warga, hadir semua koordinator lapangan aksi, Walyono, Sukadar, Moh Hambali Tubarkah, Darsani.

Marthen mengaku, korlap aksi mempertanyakan, mengapa AR yang diduga bertanggung jawab atas dipecatnya 10 sekuriti tenaga lokal beberapa kali diminta warga untuk menemui massa aksi tidak bisa hadir. Pada aksi keempat baru bisa menemui warga. AR menjawab, sebenarnya dirinya ingin bertemu dengan warga sekitar PLTU Batang yang menggelar aksi, namun dari manajemen PT BPI tidak mengijinkan.

“Dalam pertemuan tersebut AR mengakui bahwa selalu disebut dalam orasi, selama 4 kali diam bersama keluarga merasa hidup nggak tenang dan tertekan. Juga gelisah,” ujar Marthen.

Doktor lulusan Universitas Airlangga ini meneruskan, pihak PT BPI juga diminta warga untuk mengutamakan tenaga lokal. Tidak ada lagi istilah pekerja titipan.

Baca Juga :  10 Sekuriti Tenaga Lokal PLTU Batang Dipecat, PT BPI Mulai Intimidasi Warga?

“Baik Doni Kurniawan maupun AR berjanji akan mengutamakan masyarakat lokal. Sesuai dengan amanat amdal,” tukasnya.

Korlap juga menanyakan lahan pengganti PT BPI yang diklaim tidak sesuai dengan ketentuan SK Bupati Batang. Berdasarkan SK, lahan pengganti adalah lahan sawah yang subur. Yang saat ini disediakan oleh PT BPI, masih berupa lahan daratan non produktif.

Atas pertanyaan tersebut, Didik Mujiadi hanya menjawab, akan di cek ke lokasi,” sebutnya.

Adapun tuntutan kesetaraan harga yang diminta warga terdampak PLTU Batang, lanjut Marthen, Andre Harahap menjelaskan, PT BPI menganggap masalah jual beli tanah sudah selesai dan sesuai prosedur yang ada.

“Beliaunya menjawab, menurut manajemen PT BPI, jual beli lahan sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Tapi semua keterangan Andre dibantah oleh Darsani. Bahwa pada proses jual beli itu ada ketidakadilan bagi masyarakat. Soal Notaris Pongki yang akan dilaporkan ke Polres Batang, tidak dijawab,” tandas Marthen. (OSY)

Loading...