10 Sekuriti Tenaga Lokal PLTU Batang Dipecat, PT BPI Mulai Intimidasi Warga?

10 Sekuriti Tenaga Lokal PLTU Batang Dipecat, PT BPI Mulai Intimidasi Warga?
Perwakilan warga berdialog dengan perwakilan PT BPI saat aksi di maingate PLTU Batang, Rabu (7/9/2022)

HARIANNKRI.ID – Ratusan warga dari beberapa desa sekitar PLTU Batang kembali menggelar aksi damai ke perusahaan pelaksana, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI). Selain mengangkat 4 tuntutan seperti aksi-aksi terdahulu, mereka juga menduga, pemecatan 10 sekuriti tenaga lokal (masyarakat sekitar) adalah bentuk intimidasi terhadap warga desa yang tiap minggu rutin menggelar aksi.

Pada minggu ini, ratusan warga beberapa desa sekitar lokasi LTU Batang menggelar aksi damai selama dua hari (7-8 September 2022). Pada hari pertama, Darsani, perwakilan massa aksi, kembali meminta PT BPI memenuhi 4 tuntutan warga terdampak. Yakni; kesetaraan harga ganti rugi tanah, yakni sebesar 400 ribu rupiah. Lahan pengganti harus lahan yang subur, CSR yang transparan dan mempekerjakan tenaga kerja lokal.

Ada Oknum Karyawan PT BPI Intimidasi Warga Terdampak PLTU Batang

Pada aksi damai Rabu 7 September 2022 lalu, massa aksi sempat ditemui oleh beberapa perwakilan PT BPI. Darsani pun meminta kepada manajemen PT BPI untuk menghadirkan AR. Ia adalah karyawan PT BPI yang disebut-sebut menjadi berposisi sebagai salah satu manager di divisi tertentu. “Permintaan dari masyarakat, AR. Sebab dia kok merasa hebat sendiri di BPI ini. Bisa mengatur segala sesuatunya. Dan dia selalu mengatasnamakan orang Batang. Kalau orang Batang benar ada di BPI ini, dia pasti akan memperhatikan nasib orang Batang,” kata Darsani.

Orator ini menegaskan, massa aksi akan kembali lagi menggelar demo di depan maingate PLTU Batang esok hari. Darsani menyindir, massa aksi bisa memahami jika besok (Kamis) Andre tidak bisa mendatangkan AR.

Baca Juga :  Jokowi: Desa Budaya Gamcheon di Busan Bisa Jadi Inspirasi

“Jadi tidak ada alasan besok pak AR tidak bisa dihadirkan di hadapan kami. Kalau pak Andre tidak bisa menjawab, tidak apa-apa. Wong memang pada dasarnya BPI itu lembar batu sembunyi tangan. Itu dari dulu. Mengko itik-itik marani Pemkab njaluk perlindungan (nanti datang ke Pemkab minta perlindungan-red),” ungkapnya.

Kepada PT BPI, Darsani meminta agar tidak ada intimidasi dan atau intervensi dari pihak lain kepada para nadzir tanah wakaf Masjid Nurul Huda yang saat ini sedang berperkara dengan PT BPI. Bila tidak, lanjutnya, masyarakat sekitar akan melakukan tindakan balasan.

“Dan sekali lagi, jangan sekali-kali minta dari pihak manapun untuk mengintervensi atau mengintimidasi para nadzir. Sebab kalau itu dilakukan, masyarakat akan bergerak. Cukup sekali saja itu. Keterlibatan Badan Wakaf Indonesia yang saya omelin di Teras Bali dan Pemkab, katanya yang ada permintaan dari Bapak. Proses sudah ada di pengadilan, kita harus hormati proses hukum. Jangan ada intervensi lagi,” seru Darsani.

Aksi Damai Warga Sekitar PLTU Batang, Kamis 8 September 2022

Pada aksi damai hari Kamis, didampingi ratusan warga, Darsani meminta agar manajemen PT BPI menghadirkan AR. Andre menjelaskan, pihaknya tidak bisa memenuhi permintaan tersebut karena AR sedang ada di luar kota.

“Informasi hari ini  Agus Ramanta ada di dalam. Kalau Bapak tidak bisa menghadirkan pak AR, tidak apa-apa. Informasi dari dalam, pak AR ada di dalam. Tapi kalau dikatakan pak AR di luar kota, saya mengikuti pak Andre,” tegas Darsani.

Baca Juga :  Polda Jateng Raih 4 Penghargaan Bidang Pelaksanaan Anggaran

Darsani pun menanyakan kapan bisa menghadirkan AR. Ia juga mengatakan akan datang kembali meminta PT BPI untuk menghadirkan yang jabatannya di atas AR dan Andre. Darsani kemudian menanyakan bagaimana proses rekrutmen PT BPI. Mengapa sampai terjadi 10 sekuriti dari masyarakat lokal diberhentikan dan semuanya diganti oleh orang luar.

“Makanya kami minta AR untuk dihadirkan. Kami pingin sharing-sharing. Ini adalah imbas dari pemecatan A5,” tanya Darsani.

Andre pun menjelaskan mekanisme rekrutmen yang dijalankan hingga saat ini. Apabila melalui outsourching, tentunya itu adalah tanggungjawab dari perusahaan outsourching untuk menyeimbangkan jumlah tenaga kerja yang akan diserap. Ditegaskan, PT BPI tetap mengikuti aturan yang berlaku, yakni tenaga kerja lokal adalah menjadi hal yang utama.

“Sehingga bisa saya sampaikan hingga saat ini proses rekrutmen akan tetap berjalan. Ke depannya tidak ada yang berubah,” jawab Andre.

Selain mempertanyakan terkait pemecatan 10 sekuriti lokal, Darsani juga menyinggung adanya kabar perbedaan gaji yang mencolok antara karyawan (yang direkrut melalui outsbouching) lokal dengan luar. Ia meminta hal ini tidak terjadi karena baik karyawan dari masyarakat sekitar maupun luar, keduanya memiliki tanggungjawab yang sama dan tanggungan hidup yang sama.

“Sesama satpam, itu penghasilannya jangan begitu jauh dong. Kasihan,” tuturnya

Humas PT BPI coba dikonfirmasi hariannkri.id terkait adanya dugaan intimidasi dengan memberhentikan 10 sekuriti tenaga lokal. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada yang memberikan konfirmasi. (OSY)

Loading...