Program MBG, Ekses Dan Implikasi Hukumnya. Ditulis oleh: Dr. H. Teguh Purnomo, SH, MH, MKn, Pimpinan Gedung Putih Tower Kebumen, Ketua DPC Peradi Kebumen, Dosen Hukum Beberapa Perguruan Tinggi.
Ratusan pelajar di Kabupaten Kebumen dan Banyumas, Jawa Tengah beberapa pekan lalu mengeluhkan gejala keracunan makanan usai menyantap makanan bergizi gratis atau MBG. Di Kebumen, puluhan siswa masih dirawat inap hingga Jumat (26/9/2025). Sementara itu di Banyumas, dua sekolah menolak penyaluran MBG sampai ada evaluasi terkait program ini. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai intervensi kebijakan publik besar-besaran untuk mengatasi masalah gizi, menurunkan angka stunting, dan meningkatkan capaian pendidikan melalui penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah serta kelompok rentan lain. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar dan merancang MBG sebagai program nasional yang menjangkau jutaan penerima, serta menempatkan program ini sebagai prioritas kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan. Namun, skala dan kompleksitas pengadaan serta distribusi makanan membuat MBG rentan terhadap masalah tata-kelola, mutu pangan, dan pengawasan operasional(Saptati, 2025).
Sejak pelaksanaan awal ada laporan insiden keracunan makanan yang menimpa peserta MBG di beberapa daerah — dari kasus puluhan anak yang mengalami mual dan muntah hingga laporan ribuan kasus yang kemudian terakumulasi di tingkat nasional. Insiden-insiden ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap standar keamanan pangan di dapur-dapur penyedia, praktik penyimpanan dan distribusi, serta kapasitas pengawasan lembaga terkait. Badan-badan kesehatan masyarakat dan LSM kemudian mendorong evaluasi dan bahkan permintaan penghentian sementara program sampai ada perbaikan signifikan. Berita-berita investigatif internasional dan nasional juga menyorot keterkaitan antara cepatnya skala program dengan lemahnya sertifikasi higienis dan pengalaman penyedia makanan (Kate Lamb, 2025).
Secara regulasi, pelaksanaan MBG berinteraksi dengan sejumlah ketentuan hukum tentang pangan dan kesehatan — antara lain Undang-Undang Pangan, peraturan BPOM tentang pengawasan pangan olahan, serta pedoman teknis yang diterbitkan kementerian kesehatan dan lembaga terkait untuk standar gizi dan keamanan menu. Meskipun kerangka hukum ini tersedia, tantangan muncul pada implementasi di tingkat lapangan: sertifikasi dan audit hygiene penyedia yang belum merata, kapasitas pengawasan daerah yang terbatas, hingga potensi penyimpangan pengadaan. Oleh karena itu, insiden keracunan menimbulkan pertanyaan tentang bentuk pertanggungjawaban hukum (administratif, perdata, dan pidana) yang dapat dituntut terhadap penyedia, pejabat pelaksana, atau pihak ketiga dalam rantai pasok (BPOM, 2024).
Tanggung jawab hukum (legal accountability) dalam ranah kebijakan publik berarti bahwa tindakan pemerintah dan penyelenggara publik harus dapat dipertanggungjawabkan menurut kerangka hukum ketika kebijakan tersebut menimbulkan kerugian atau risiko terhadap warga negara. Prinsip ini berakar pada konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara untuk melindungi hak dasar warga—termasuk hak atas kesehatan dan keselamatan pangan—sehingga kegagalan pelaksanaan kebijakan yang menimbulkan bahaya publik berpotensi menempatkan pejabat atau penyelenggara pada kewajiban hukum. Dokumen-dokumen akademik dan analisis governance menekankan bahwa akuntabilitas publik mensyaratkan transparansi, pengawasan (audit), serta mekanisme sanksi administratif dan remedial hukum untuk korban (Setyagama, 2022).
Aspek administratif mencakup kewajiban birokrasi (pusat maupun daerah) untuk memastikan proses perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan dalam program publik memenuhi standar hukum dan teknis. Akuntabilitas administratif diwujudkan melalui regulasi operasional, pemeriksaan internal/eksternal (mis. inspektorat, audit BPK), pemberian sanksi disipliner terhadap pejabat yang lalai, dan perbaikan prosedur pelaksanaan. Kajian tentang penegakan administratif di bidang keamanan pangan menemukan adanya celah pengawasan dan koordinasi antar-instansi yang seringkali menyebabkan lemahnya penanganan kasus keamanan pangan pada tingkat lokal — hal penting ketika menilai kegagalan program MBG (Putri, 2022).
Dalam ranah perdata, korban keracunan atau pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau dasar perlindungan konsumen. Regulasi perlindungan konsumen serta ketentuan undang-undang pangan memberi dasar tuntutan ganti rugi terhadap pelaku usaha/pemasok yang menyediakan makanan tidak aman; keadaan ini juga membuka peluang tindakan perdata terhadap pihak penyelenggara program apabila terbukti kelalaian pengelolaan pengadaan atau distribusi makanan. UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) dan UU Pangan (UU No. 18/2012) merupakan rujukan utama untuk hak-hak kompensasi serta kewajiban pelaku usaha/penyelenggara (Presiden Republik Indonesia, 1999).
Di sisi pidana, pihak-pihak yang memenuhi unsur tindak pidana (mis. memasarkan/menyajikan pangan yang berbahaya, melakukan pemalsuan, atau kelalaian yang menyebabkan cidera/kematian) dapat dikenai tuntutan pidana berdasarkan ketentuan UU Pangan dan peraturan terkait. Penegakan pidana berfungsi sebagai deterrent (pencegah) tetapi efektifitasnya bergantung pada kapasitas investigasi, bukti kelalaian, dan koordinasi antar-penegak hukum. Studi dan kajian implementasi menunjukkan adanya tantangan dalam menegakkan sanksi pidana secara konsisten pada kasus keamanan pangan skala lokal (Presiden Republik Indonesia, 2012).
Kasus keracunan terkait MBG, pendekatan hukum yang komprehensif harus mempertimbangkan kombinasi mekanisme: (1) sanksi administratif terhadap pejabat/pengelola yang lalai, (2) gugatan perdata/kompensasi bagi korban, dan bila memenuhi unsur, (3) tanggung jawab pidana terhadap penyedia/pihak yang menyebabkan bahaya. Selain penuntutan, kajian praktis merekomendasikan penguatan pengawasan rantai pasok, prosedur pengadaan yang transparan, standard operating procedure berbasis risiko pangan, pelatihan higienitas kepada penyedia, dan mekanisme pengaduan cepat untuk mengurangi dampak kesehatan dan mempermudah pembuktian hukum. Temuan-temuan terkait enforcement gap dan rekomendasi penataan aparat pengawas relevan untuk rencana perbaikan MBG (Putri, 2022).
Lemahnya Pengawasan Rantai Pasok Sebagai Penyebab Utama Insiden
Analisis kasus-kasus keracunan yang terjadi pada pelaksanaan MBG menunjukkan pola umum: banyak dapur penyedia (kitchen hubs / Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang baru beroperasi, tidak tersertifikasi hygiene/halal/sehat, dan pengawasan terpusat belum mampu melakukan inspeksi rutin ke seluruh lokasi limpahan distribusi. Investigasi media dan pernyataan pejabat pengawas menyebutkan bahwa kelemahan pengawasan (monitoring & auditing) menyebabkan penggunaan bahan yang sudah dekat/melewati masa layak pakai, ketidaksesuaian waktu memasak, serta keterlambatan distribusi makanan — semua faktor yang meningkatkan risiko kontaminasi mikrobiologis. Pernyataan publik dan laporan awal investigasi pemerintah juga menegaskan korelasi langsung antara kurangnya supervisory control dan lonjakan kasus keracunan (Ananda Teresia, 2025).
Ketidaksesuaian standar penyimpanan dan praktik distribusi
Temuan lapangan dan laporan BPOM / badan gizi menyatakan beberapa kasus berakar dari praktik penyimpanan yang tidak memenuhi standar (mis. makanan disimpan pada suhu ruangan terlalu lama setelah dimasak, distribusi yang terlambat sehingga makanan tidak dikonsumsi saat masih aman). Praktik “memasak jauh-jauh hari — lalu disimpan dan dikirim kembali” tanpa pengendalian suhu yang tepat meningkatkan proliferasi bakteri patogen (Salmonella, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus), sehingga gejala massal muncul pada penerima. Untuk program berskala besar seperti MBG, standar cold-chain sederhana dan SOP penanganan pasca-masak wajib diterapkan dan dipantau. Dokumen pedoman PJAS dan standar BPOM merekomendasikan SOP penyimpanan, sertifikasi dapur, dan pelatihan penanganan pangan di sekolah untuk mencegah kondisi seperti ini (Collins et al., 2021).
Kurangnya Uji Kelayakan Bahan Pangan dan Kontrol Mutu Pra-pengolahan
Selain pengawasan proses, ditemukan pula praktik pengadaan bahan yang kurang ketat: pemasok lokal yang belum melalui uji kualitas atau pemasok mengirim bahan dalam kondisi suboptimal. Kasus-kasus yang dilaporkan menyebut penggunaan bahan yang diduga rusak/terkontaminasi atau penggunaan bahan olahan yang seharusnya dilarang oleh pedoman sementara. Peraturan BPOM terbaru dan pedoman operasional nasional menekankan pentingnya uji mutu dan rantai penyediaan yang transparan — termasuk sertifikat mutu, pengecekan tanggal kedaluwarsa, dan sampling mikrobiologi bila ada indikasi. Upaya mitigasi yang direkomendasikan meliputi: (a) audit pemasok, (b) sertifikasi dapur, (c) sampling laboratorium acak sebelum distribusi massal(Reuters, 2025).
Pertanggungjawaban Hukum: Sanksi Administratif, Gugatan Perdata, dan Pidana Bagi Pihak Lalai
Dari perspektif hukum, kasus keracunan makanan akibat program publik seperti MBG membuka beberapa saluran akuntabilitas: (a) sanksi administratif terhadap pejabat/instansi pelaksana (mis. mutasi, pemberhentian sementara, sanksi disiplin PNS sesuai PP terkait), (b) gugatan perdata oleh korban/ortu atas dasar kerugian (tuntutan ganti rugi berdasarkan KUHPer dan UU Perlindungan Konsumen — strict liability atau wanprestasi/pelanggaran kewajiban), dan (c) pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia (produsen/penyedia layanan katering/dapur) bila terbukti kelalaian yang mengakibatkan cidera atau kematian (mis. pasal-pasal terkait keamanan pangan, UU Pangan, atau KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan luka/kematian). Dokumen kajian hukum dan artikel yuridis lokal menegaskan bahwa mekanisme perdata (Pasal 1365 KUHPer / UU No.8/1999) dan regulasi BPOM memungkinkan tuntutan ganti rugi sekaligus membuka kemungkinan penindakan pidana bila ditemukan penggunaan bahan berbahaya atau kelalaian yang memenuhi unsur pidana. Selain itu, regulator (BPOM) berwenang menutup atau menonaktifkan dapur/pemasok yang melanggar standar keamanan pangan (Andryawan et al., 2025).
Kesimpulan
Kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan masih lemahnya tata kelola kebijakan sosial di Indonesia, terutama dalam aspek pengawasan mutu dan keamanan pangan. Peristiwa tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan program sosial tidak hanya memerlukan komitmen politik, tetapi juga sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan pangan pada setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga penyajian kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih ketat, peningkatan kapasitas pengawasan lintas lembaga seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan, serta optimalisasi mekanisme pengaduan publik agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemantauan program. Implementasi langkah-langkah tersebut akan memperkuat perlindungan hukum dan memastikan tujuan utama MBG tercapai, yaitu meningkatkan gizi dan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan keselamatan penerimanya (Kemenkes RI, 2024; BPOM, 2024; World Bank, 2023).
