HARIANNKRI.COM – Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Lahat (PWI Lahat), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengaku kesal dengan ulah oknum Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lahat.
Pasalnya diduga Kadis Kominfo, Drs. H. Agustiar Efendi. M.Si telah menghalangi pencairan dana kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lahat. Padahal dana ini telah disahkan oleh Pemerintah pada tahun 2019 ini.
Menurut Dafri, Sekretaris PWI Lahat, kejadian ini yang kedua kalinya terjadi. Sebelumnya pada tahun 2017 lalu, dana kegiatan PWI Kabupaten Lahat yang telah disahkan dan masuk dalam Anggaran APBD Lahat. Dana yang masuk dalam anggaran di Dinkominfo bernilai ratusan juta rupiah ini hangus.
Akibatnya tidak satupun kegiatan PWI bisa dilaksanakan pada tahun itu. Padahal beberapa kegiatan sudah diprogramkan oleh organisasi profesi wartawan ini. Penyebabnya tidak ada pemberitahuan tekhnis pelaksanaan anggaran secara resmi yang diterima oleh PWI Kabupaten Lahat.
“Padahal, kami pengurus inti PWI Kabupaten Lahat telah mengetahui dengan jelas. Dana bernilai ratusan juta rupiah itu telah disahkan Pemkab melalui APBD 2017. Untuk program kegiatan kami,” ungkap Dafri, selasa (5/2/2019).
Lanjut Dafri, tak satupun surat secara resmi masuk ke sekretariat PWI Lahat, tentang alasan yang jelas. Sehingga dana ratusan juta rupiah itu hangus dan mengakibatkan program kami tidak bisa jalan.
Dia juga mengungkapkan kekwatiranya bahwa dana hibah untuk PWI Lahat yang telah disahkan dalam APBD 2019 ini yang bernilai seratus juta rupiah juga berkemungkinan akan mengalami nasib serupa seperti tahun 2017 lalu.
Menurutnya kekwatiran itu muncul pada benaknya, sebab, proses pencairan yang hampir selesai. namum terhalang oleh tandatangan Kepala Dinas Kominfo Lahat. Dalam Surat Rekomendasi dinas terkait pada organisasi dana hibah.
“Kemarin saya mengajak Anggota PWI Lahat Prima Ramadhan dan Ganda C untuk menghadap Kepala Dinas Kominfo kabupaten Lahat. Dengan tujuan mengkonfirmasi proses Surat Rekomendasi,” lanjutnya.
Namun, mereka mendapat jawaban yang mengejutkan. Sampai dengan Senin (5/2/2019) Kadis Kominfo Lahat belum menerima Surat Rekomendasi yang akan ditandatangani.
Lebih jauh dijelaskan Dafri, sebelum konfirmasi ke Kepala Dinas Kominfo itu pengurus PWI Kabupaten Lahat telah mendapat informasi akurat dari staf Dinas Kominfo bahwa Surat Rekomendasi telah diserahkan ke Kepala Dinas Kominfo dari bulan Desember 2018 lalu.
Begitu juga dari informasi dari Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Lahat bahwa pencairan dana hibah hak PWI Kabupaten Lahat segera dilaksanakan setelah Surat Rekomendasi telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo Lahat.
“Atas kronologi diatas kami pengurus PWI Lahat sampai saat ini binggung atas ulah oknum Kepala Dinas Kominfo yang tak jelas kemauannya seperti apa, Kalau permasalahan ini tidak cepat diselesaikan oleh pihak terkait, maka kami Pengurus dan Anggota PWI Kabupaten Lahat, sepakat untuk melakukan aksi,” cetus Dafri lagi.
Dijelaskanya, aksi tersebut nantinya, menuntut ketransparansi pemerintah terhadap pengesahan dan pencairan APBD untuk kegiatan PWI Kabupaten Lahat,” pungkas Dafri dengan geram.
Di tempat terpisah kepala Biro dari media Nasional jaringanwartaonline.com juga mengaspresiasi atas reaksi rekan media lain, menginggat kegiatan program pemerintah yang sudah berjalan dan perlu diinformasikan ke publik.
“jika memang tidak membutuhkan peran media, Dinas Kominfo maunya seperti apa, sempat di pertanyakan bahwa anggaran untuk publikasi di batasi, untuk memastikan kebenaran tersebut kami akan memintah kejelasan tersebut, kepada kepala daerah supaya tidak menimbulkan perspektif negatif tidak bagus kalau tidak jelas” pungkas Darma Putra. (SHM)
