KTP NIK Ganda, Pilpres 2019 dan Ancaman Kedaulatan

Rezim Jokowi dan Taipan Kriminal Dikepung Dunia, Opini Yudi Syamhudi

KTP NIK Ganda, Pilpres 2019 dan Ancaman Kedaulatan. Oleh: Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional).

Beberapa kali saya jadi tim pemenangan pemilu di pilkada, selalu kekalahan calon hebat yang didukung massa pemilih kuat dan solid adalah kecurangan. Salah satu teknik curang ya adalah nama pemilih ganda. Teknik ini ternyata beragam modelnya tapi gaya dan modusnya baku. Sekarang di Pilpres, gunakan KTP NIK ganda tapi namanya beda. Modus begini, matematikanya sama. Tapi gayanya saja yang beda.

Dan selalu ketika kita lapor KPU atau KPUD mereka ngelesnya begini. “Oh tidak apa, karena meskipun nama pemilihnya ganda (sekarang NIK), tapi tetap dihitung satu”. Ternyata itu cuman bujuk rayunya saja. Tapi saat sekarang ini sepertinya ada skenario yang akan membalikkan fakta dengan penanaman cara pandang.

Ada upaya-upaya untuk melemahkan kredibilitas KPU dari pihak-pihak tertentu. Sepertinya ini sebuah skenario yang dipasang kubu rezim dan para spin doktornya untuk membuat apologetik (alasan pembenaran). Lihat saja banyak profesor bicara seperti it. Juga petinggi partai dan debat-debat di level warung kopi hingga ruang sosial media.

Ini indikasi sebuah kekuasaan di suatu negeri yang tidak mau turun atau tidak mau dibantah, meski kesalahannya sudah telanjang. Sebuah gerbong rezim seperti ini, di jaman Romawi disebut Tiran.

Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal seperti ini. Upaya apa yang harus dilakukan oleh koalisi parpol oposisi pengusung dan pendukung 02? Berembuglah supaya bisa diatasi dengan cara cerdas. Karena situasi ini berpotensi menyulut kerusuhan massal dan besar-besaran.

Untuk masalah KTP NIK ganda dan ada Warga Negara Asing (WNA) disitu, bukan sekedar masalah dukcapil atau KPU. Ini sudah dalam taraf kegentingan suatu negara. Dalam yurisdiksi Internasional, ini terindikasi kolonisasi dan kejahatan agresi. Dan menyangkut kedaulatan, militer Indonesia wajib melakukan tindakan, karena menyangkut pertahanan kedaulatan. Baik itu kedaulatan negara sekaligus kedaulatan rakyat.

Loading...