Judul Asli: Dana Skandal BLBI Adalah Penyangga (buffer) Bagi Bekerjanya Sistem Nekolim UUD Amandemen 2002. Oleh: Salamuddin Daeng, Aktivis/Peneliti AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia).
Tanpa dana BLBI tidak ada uang Rp. 11 ribu triliun yang disimpan Taipan dan Oligarki Indonesia di bank bank asing. Tanpa BLBI tidak ada peguasaan tanah, aset, kekayaan, dan uang dalam jumlah besar di tangan para taipan dan asing seperti sekarang ini. Tanpa uang BLBI tidak ada control para taipan dan asing terhadap elite pemerintahan, dan aparat hukum sekuat sekarang ini.
Bagaimana tidak? Uang yang mereka jarah dari BLBI sangatlah besar. Masih ingat kasus tiga staf sekretariat BPPN yaitu Gatot Arya Putra, Ira Setiati, dan Damayanti dipecat. Karena melakukan pengembangan analisa mereka termuat di majalah BPPN pada tahun 2002. Yaitu enam skenario obligasi yang harus dilunasi pemerintah, dari skenario tepat waktu sebesar Rp 1.030 triliun hingga skenario terlama pelunasan mencapai Rp 14.000 triliun. Ini adalah penjarahan yang besar.
Itulah mengapa para penjarah uang negara melalui BLBI telah berhasil membangun supremasi (kekuasaan penuh), atas negara dan pemerintahan Indonesia. Supremasi ini mereka peroleh dengan menancapkan sistem yang secara kuat mencengkram dan berkesinambungan melakukan dominasi dan ekploitasi terhadap bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Sistem tersebut adalah UUD amandemen 2002, yang dibuat di tengah kekacauan politik, dan hancurnya moral elite politik, dikarenakan ulah mereka sendiri.
UUD amandemen 2002 dibuat dan dibiayai dengan dana hasil menjarah uang rakyat Indonesia. Penjarahan uang negara dilakukan dengan rekayasa krisis dan menciptakan chaos. Dengan alasan krisis mereka memaksa negara mengeluarkan uang BLBI dalam ramgka recovery ekonomi. Padahal mereka para taipan telah terlebih dahulu melarikan uang uang mereka ke luar negeri dan ditempatkan dalam mata uang asing.
Uang negera untuk recovery ekonomi diperoleh dari dana utang. Lalu kemudian digunakan untuk menalangi kewajiban para taipan yang mengaku bangkrut. Dalam situasi krisis mereka mendapatkan uang besar dari hasil melarikan kelayaan mereka ke luar negeri. Dan dari uang negara yang menalangi utang utang mereka. Ini adalah strategi dasar dalam merampok uang negara.
Untuk memperoleh landasan legal dalam menjarah uang negara maka dilakukan amandemen UUD 1945. Secara khusus dengan memasukkan pasal tentang Independensi bank Indonesia (BI). Dan pada saat yang sama melahirkan UU Bank Indonesia dan UU lainnya dalam rangka melegitimasi BLBI dan sekaligus menjadikan pengambil keputusan tertinggi dalam bidang moneter adalah swasta yakni BI.
Selanjutnya bergerak bergerak lebih jauh mengubah tatanan politik, mengubah bentuk negara, mengubah struktur negara dan mengubah hak dan kewajiban warga negara. Seluruh perubahan tersebut adalah dalam rangka melestarikan sistem eksploitasi ekonomi terhadap rakyat Indonesia.
Hasilnya Oligarki Taipan sekarang menguasai tanah dalam jumlah sekitar setengah daratan Indonesia. Menguasai 2/3 keuangan Indonesia, menguasai sebagian besar kekayaan tambang mineral, batubara, sawit, minyak bumi. Dan mengontrol penuh impor pangan, impor beras, ternak, daging, dan lain sebagainya. Sistem UUD amandemen 2002 adalah sistem yang menjaga sepenuhnya supremasi para Taipan BLBI. Untuk mengontrol ekonomi dan politik Indonesia secara sempurna.
Dengan demikian maka dominasi dan eksplitasi mereka oligarki taipan atas segenap kekayaan Bangsa Indonesia tidak mungkin dapat diahiri. Kecuali dengan menyita kembali aset, kekayaan dan uang yang mereka peroleh dari hasil kejahatan keuangan. Dengan sumber daya tersebut maka negara dan bangsa Indonesia dapat melakukan pemulihan kembali Konstitusi Kemerdekaan yakni UUD 1945 asli. Dan melakukan pemulihan kembali sistem ekonomi bangsa dalam rangka kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Tarik penyangganya atau buffernya, maka mereka akan runtuh dengan sendirinya.
