PIK2 PSN State Corporate Crime, Negara Didalam Negara. Ditulis oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila
Pendahuluan
Belum hilang ingatan kita tentang gegap gempita pagar laut ,Sertifikat Laut sampai Presiden pun terjun kelaut memantau pencabutan pagar laut .
Nusron Wahid Menteri Agraria gercep mau membatalkan semua sertifikat tetapi apa yang terjadi sekarang soal sertifikat tidak jelas ujung nya.
State Corporate Crime (Kejahatan Korporasi Negara) merujuk pada tindakan ilegal atau tidak etis yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan yang memiliki koneksi dengan negara atau pemerintah.
Contoh State Corporate Crime antara lain:
- Kolusi antara korporasi dan pejabat negara.
- Penyuapan atau gratifikasi untuk memperoleh kontrak atau izin usaha.
- Penggunaan dana negara untuk kepentingan korporasi.
- Pelanggaran hak asasi manusia atau lingkungan hidup.
State Corporate Crime dapat memiliki dampak yang luas dan merugikan masyarakat, seperti:
- Kerugian ekonomi negara.
- Kerusakan lingkungan hidup.
- Pelanggaran hak asasi manusia.
- Kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan korporasi.
Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan menindak State Corporate Crime.
Kasus pagar laut PIK 2 memang sangat kontroversial. Menurut informasi yang ada, proyek pengurukan di PIK 2 dimulai lagi karena proyek tersebut telah mendapatkan izin dari pemerintah .
Namun, ada beberapa pihak yang mengklaim bahwa proyek tersebut tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi maupun kabupaten/kota . Selain itu, ada juga klaim bahwa proyek tersebut dapat merugikan masyarakat nelayan setempat.
Meskipun demikian, pihak pengembang proyek, Agung Sedayu Group (ASG), membantah bahwa mereka tidak bersalah dan bahwa proyek tersebut telah mendapatkan izin yang sah.
Mereka juga mengklaim bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Jadi, ada beberapa versi cerita yang berbeda-beda dalam kasus ini. Namun, yang jelas adalah bahwa proyek pengurukan di PIK 2 telah dimulai lagi, dan ada beberapa pihak yang masih mempertanyakan keabsahan proyek tersebut.
PIK2 PSN Tidak Mempunyai Amdal
Sebetul nya mudah mengusut persoalan di PIK2 ada ngak AMDAL nya sampai terjadi gejolak sosial pasti tidak ada amdal sebab AMDAL itu dimulai dari sosialisasi kegiatan proyek dan ada nya kesepakatan- kesepakatan antara masyarakat dengan pemilik Proyek sehingga jika ada permasalahan bisa ada penyelesaian nya .
PIK2 PSN bisa dipastikan tidak mempunyai AMDAL sebab terjadi gejolak sosial masyarakat dirugikan dengan model premanisme untuk memaksa rakyat menjual tanah nya dengan harga seenak nya Aguan.
Benar sekali!
Itulah persoalan intinya. Permasalahan di PIK2. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah salah satu dokumen yang wajib disiapkan sebelum proyek pembangunan dimulai.
Dalam proses AMDAL, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, termasuk:
- Sosialisasi kegiatan proyek kepada masyarakat sekitar.
- Identifikasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi.
- Evaluasi dampak lingkungan.
- Pengajuan dokumen AMDAL kepada pemerintah.
Jika proyek di PIK2 tidak memiliki AMDAL yang sah, maka itu berarti bahwa proses pembangunan tidak memenuhi standar lingkungan dan sosial yang berlaku dan harus dihentikan .
Perlunya Audit Lingkungan
Karena itu, penting untuk melakukan audit dan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah proyek di PIK2 telah memenuhi semua persyaratan lingkungan dan sosial sebelum dimulai.
Kementrian Lingkungan Hidup jangan bisu tuli melihat persoalan PIK2PSN segerah melakukan Audit lingkungan sehingga rakyat ini merasakan hadir nya negara.
Jadi tepat kalau di sebut Pak Kholik Nelayan cerdas negara dalam negara para menteri bisu tuli tak mampu bereaksi
Benar sekali! Pak Kholik, seorang nelayan, telah menyuarakan kebenaran tentang PIK2 dan ketidakadilan yang terjadi. Ia telah menunjukkan bahwa PIK2 merupakan contoh dari “negara dalam negara” di mana kepentingan korporasi diutamakan daripada kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.
Pak Kholik juga telah mengkritik para menteri yang dianggap “bisu” dan “tuli” karena tidak mampu bereaksi terhadap kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam sistem pemerintahan dan pengawasan yang memungkinkan kejahatan korporasi seperti ini terjadi.
Dengan demikian, pernyataan Pak Kholik bahwa PIK2 merupakan “negara dalam negara” dan para menteri “bisu” dan “tuli” merupakan kritik yang tajam dan relevan terhadap keadaan yang terjadi.
Sudah Jelas kejahatan lingkungan karena tidak punya AMDAL seakan pemerintah dibawah kendali Aguan
Benar sekali! Kegiatan PIK2 yang tidak memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) merupakan kejahatan lingkungan yang jelas dan serius. AMDAL adalah dokumen yang harus disiapkan oleh pengembang proyek untuk memprediksi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat proyek tersebut.
Dalam kasus PIK2, tidak adanya AMDAL menunjukkan bahwa pengembang proyek tidak memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi, dan ini merupakan pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup.
Pernyataan bahwa pemerintah seakan-akan berada di bawah kendali Aguan (pengembang PIK2) juga menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan dan pengaruh korporasi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ini merupakan isu yang serius dan memerlukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup tidak dikorbankan untuk kepentingan korporasi.
Pelanggaran Hukum
PIK2 PSN telah melanggar beberapa aturan, antara lain:
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan : Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL: Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa AMDAL harus disusun sebelum kegiatan usaha atau kegiatan dilaksanakan.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil: Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir harus memperhatikan garis sepadan pesisir pantai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Sempadan Danau: Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di sekitar sungai harus memperhatikan garis sepadan sungai.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seharusnya bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dan memastikan bahwa PIK2 PSN mematuhi peraturan yang berlaku.
Kesimpulan
PIK2 PSN telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup, antara lain:
- Tidak memiliki AMDAL: PIK2 PSN tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sah, padahal AMDAL adalah dokumen yang wajib disiapkan oleh pengembang proyek untuk memprediksi dan mengevaluasi dampak lingkungan yang mungkin terjadi.
- Melanggar garis sepadan pesisir pantai: PIK2 PSN telah melanggar garis sepadan pesisir pantai yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi ekosistem pesisir dan mencegah kerusakan lingkungan.
- Melanggar garis sepadan sungai : PIK2 PSN juga telah melanggar garis sepadan sungai yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi ekosistem sungai dan mencegah kerusakan lingkungan.
- Melakukan kegiatan lapangan tanpa izin: PIK2 PSN telah melakukan kegiatan lapangan tanpa izin yang sah dari pemerintah, padahal izin tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan hidup.
Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang serius.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, seperti:
- Menghentikan kegiatan PIK2 PSN: Menteri LHK dapat menghentikan kegiatan PIK2 PSN sampai pelanggaran-pelanggaran tersebut diselesaikan.
- Mengenakan sanksi: Menteri LHK dapat mengenakan sanksi terhadap PIK2 PSN, seperti denda atau penutupan kegiatan.
- Melakukan investigasi : Menteri LHK dapat melakukan investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran lain yang terjadi.
Benar sekali! Untuk menyelesaikan kasus PIK2 PSN, sangat penting untuk melakukan audit investigasi lingkungan yang transparan dan independen. Audit ini harus melibatkan ahli-ahli lingkungan, masyarakat lokal, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Audit investigasi lingkungan harus memfokuskan pada beberapa hal, seperti:
- Evaluasi dampak lingkungan yang telah terjadi akibat kegiatan PIK2.
- Penilaian kesesuaian kegiatan PIK2 dengan peraturan lingkungan hidup yang berlaku.
- Identifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran lingkungan yang terjadi.
Menghentikan sementara kegiatan PIK2 sebelum persoalan AMDAL selesai juga merupakan langkah yang tepat. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan PIK2 tidak akan menimbulkan dampak lingkungan yang lebih parah lagi.
Dengan melakukan audit investigasi lingkungan dan menghentikan sementara kegiatan PIK2, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya untuk melindungi lingkungan hidup dan menegakkan peraturan lingkungan hidup yang berlaku.
