Birokrasi yang Tuli dan Lamban. Ditulis oleh: Dirgo Yuswo, Pengamat Kebijakan Publik.
Di Kebumen, masyarakat sudah terlalu lama bersabar menghadapi birokrasi yang lamban, kaku, dan kehilangan arah moral. Urusan kecil pun sering tersendat di meja-meja pegawai yang tak tahu kapan harus bertindak. Padahal, fungsi birokrasi adalah melayani rakyat, bukan mempermainkan waktu mereka
Birokrasi kita semakin hari semakin tuli. Tidak mendengar keluhan rakyat, tidak menangkap denyut lapangan, dan tak lagi punya rasa malu saat pelayanan mandek. Warga datang dengan harapan, tapi pulang dengan keluh kesah. Dan yang lebih menyakitkan: seolah tak ada yang merasa bersalah
Feodalisme dalam Seragam ASN
Masalahnya bukan semata kurang SDM atau anggaran. Akar sesungguhnya adalah budaya feodal yang tak pernah punah. ASN lebih takut pada atasan daripada pada kekecewaan publik. Yang dicari bukan solusi, tapi aman. Jabatan publik pun sering dibagikan sebagai hadiah politik, bukan hasil kerja dan kompetensi. Maka jangan heran jika pelayanan publik dijalankan oleh orang yang tak paham apa itu pelayanan.
Di banyak kantor pemerintahan, semangat kerja mati pelan-pelan. Yang tumbuh hanya ritual administratif: tanda tangan, absen, laporan, rapat — semua berjalan tanpa makna. Pelayanan publik berubah jadi pementasan rutin yang tak punya jiwa.
Struktur Gemuk, Aksi Tumpul
Birokrasi kita gemuk tapi lamban berpikir. Rantai komando terlalu panjang, tapi tak ada keberanian mengambil keputusan. Setiap urusan dilempar ke meja lain, seolah tanggung jawab bisa diwariskan. Kalimat “kami tunggu petunjuk” menjadi mantra paling ampuh untuk menutupi ketidakmampuan.
Lebih parah lagi, regulasi dan SOP sering dipakai sebagai tameng untuk tidak bertindak. Seakan aturan diciptakan bukan untuk mempercepat, tapi untuk memperlambat. Di tangan birokrasi seperti ini, aturan berubah jadi alasan, bukan pedoman.
Pemimpin Harus Mengguncang
Situasi ini tak akan berubah jika pemimpinnya hanya pandai membuat slogan. Reformasi birokrasi bukan soal spanduk atau workshop — ia butuh guncangan. Bupati harus turun tangan, bukan sekadar tanda tangan. Kepala dinas harus diukur dari hasil konkret yang dirasakan publik, bukan dari indahnya laporan kegiatan.
Yang tidak bisa beradaptasi, harus diganti. Yang tidak punya empati, harus disingkirkan. Pemerintahan bukan tempat untuk orang nyaman, tapi untuk orang berguna.
Digitalisasi yang Membuka Tirai
Langkah revolusioner bisa dimulai dari transparansi digital. Publik harus bisa melacak proses pelayanan seperti melacak paket pengiriman. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang bersembunyi bagi pejabat malas. Transparansi bukan soal teknologi, tapi soal keberanian membuka tirai kebohongan birokrasi.
Menata Jiwa ASN
Tapi reformasi sejati bukan soal aplikasi atau sistem. Ia soal jiwa. ASN harus berhenti merasa sebagai “pegawai negara” yang harus dihormati. Mereka harus menjadi “pekerja publik” yang siap dikritik, siap dievaluasi, dan bangga ketika dipercaya.
Penutup
Birokrasi yang tuli dan lamban bukan sekadar buruk dalam pelayanan — ia adalah pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Setiap keterlambatan pelayanan adalah bentuk kecil dari ketidakadilan. Dan setiap ketidakadilan yang dibiarkan, akan merusak legitimasi pemerintahan dari dalam.
Sudah saatnya Kebumen mengguncang dirinya sendiri. Karena jika birokrasi terus tuli dan lamban, maka rakyat akan berhenti bicara — dan dari situ, pemerintah mulai kehilangan maknanya.
