Hostile Takeover Atau Destruktifikasi Partai Demokrat?

Hostile Takeover Atau Destruktifikasi Partai Demokrat?
Ilustrasi

Hostile Takeover Atau Destruktifikasi Partai Demokrat? Catatan Reportase Diskusi Pusat Kajian dan Analisis Data/PKAD.

Ditulis oleh: Ahmad Khozinudin SH, Advokat.

Fajar Kurniawan, Analis PKAD dalam opening speech diskusi menyebut Kudeta Partai Demokrat sebagai ‘Hostile Takeover’. Istilah ini sebenarnya mengacu pada tindakan bisnis pihak tertentu yang melakukan akuisisi bisnis pihak lainnya secara kasar, dengan cara-cara kotor, tanpa disetujui oleh Manajemen pemilik. Cara ini, biasanya dilakukan oleh kelompok bisnis yang ingin memonopoli pasar dengan mematikan pesaing dan kemudian mengambil alih melalui proses akuisisi dan menggabungkannya dengan unit bisnis yang dikelolanya.

Meskipun cara ini kasar, tapi dari sisi tujuan ekonomi aksi ini dengan dukungan kapital justru akan memperbesar unit bisnis yang diambil alih. Jadi, yang dirugikan hanyalah owner bisnis awal, sementara market dan customer tidak dirugikan. Unit bisnis yang diambil alih semakin membesar dan menggurita.

Meskipun istilah ‘Hostile Takeover’ pada kasus Partai Demokrat di amin-kan oleh Bang Andi Malarangeng dalam forum diskusi, menurut hemat penulis istilah ini kurang tepat. Penulis menyebut apa yang terjadi pada Partai Demokrat adalah ‘Destruktifikasi Partai Politik’ disebabkan:

Pertama, Kudeta yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang dilakukan dengan cara-cara destruktif (merusak) tidak sekedar bertujuan mengambil alih Partai Demokrat secara ilegal. Tetapi juga memiliki tujuan destruktif terhadap Partai Demokrat.

Siapapun akan memahami, pasca Partai Demokrat diambil alih paksa oleh KSP Moeldoko, Pasti Demokrat bukan akan membesar tapi malah jatuh dan jeblok suaranya. Siapapun paham, Partai Demokrat tak bisa dilepaskan dari Figur Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

KSP Moeldoko bisa saja mengambil alih Partai Demokrat, tapi tak akan bisa mengambil alih elektabilitas Partai Demokrat. Para Pemilih Partai Demokrat, sudah pasti tidak akan memilih Partai Demokrat jika posisinya berada dibawah kendali KSP Moeldoko.

Kedua, proses destruktifikasi (perusakan) Partai Demokrat ini tentu akan menguntungkan Partai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem dan PDIP. Sebab, basis pemilih Partai Demokrat yang meninggalkan Partai Demokrat dibawah kendali KSP Moeldoko akan beralih ke Parpol lain yang berhaluan sejenis, yakni kelompok Partai Nasionalis (Non Islam).

Baca Juga :  Dua Kubu Capres Akan Hadiri Deklarasi Nasional 2019 Pilpres Damai

Karenanya, wajar jika Partai Politik mengambil sikap bungkam pada peristiwa kudeta partai yang menjijikkan ini. Karena kehancuran Partai Demokrat, bisa berimbas pada kenaikan elektabilitas partai lainnya. Mereka hanya akan menyimak dan sesekali saja berkomentar.

Ketiga, Meskipun apa yang dialami Partai Demokrat dapat menimpa partai lainnya, namun saat ini Partai Politik lebih memilih mengambil sikap diam sambil menunggu limpahan suara pemilih Partai Demokrat. Karena partai lainnya juga paham karakteristik kekuasaan rezim yang ‘buas’ yang bisa memangsa partai lainnya, jika ikut membela Partai Demokrat.

Karena alasan itulah, partai Demokrat tidak memiliki pilihan lain selain berkoalisi dengan rakyat untuk melawan rezim. Opsi berkoalisi dengan partai untuk menentang rezim, rasanya sudah tak lagi menjadi pilihan yang realistis.

Kalau Bang Yani dan Andi Mallarangeng tak terbuka menyebut ada istana dibalik kudeta Partai Demokrat, sebaliknya penulis berulangkali tegas menyatakan ada istana dibalik kudeta Partai Demokrat. Mengenai argumentasi, rasanya sudah terlalu banyak tulisan penulis yang menguraikan hal ini.

Dalam konteks berkoalisi dengan rakyat itulah, penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rizal Fadillah. Partai Demokrat harus menceburkan diri, membaur bersama rakyat, untuk terlibat aktif membela seluruh kepentingan rakyat, bukan hanya sekedar berteriak lantang terkait Kudeta Partai. Langkah Partai Demokrat yang aktif membersamai rakyat, patut dijadikan alasan bagi rakyat untuk berdiri bersama Partai Demokrat pada isu Kudeta Partai Politik ini.

Bang Andi Mallarangeng sendiri, menceritakan bahwa kegiatan partai saat ini banyak terjun memikirkan rakyat, setidaknya setahun pada era kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini. Partai yang dimotori oleh kaum muda, menurutnya banyak memberikan dinamika yang menggembirakan.

Namun penulis dalam forum sempat mengingatkan Bang Andi Mallarangeng dan Partai Demokrat agar tidak terlalu PD dengan posisi hukumnya. Memang benar, siapapun paham apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko and the Gank adalah tindakan yang tidak sah, ilegal dan inkonstitusional.

Baca Juga :  Menulis Untuk Membela, Kenapa Tidak?

Terlalu berlebihan, jika Partai Demokrat meyakini memiliki peluang 50:50, atau Bang Yani sebut dengan perbandingan 10:90 (10 Peluang Partai Demokrat, 90 peluang KSP Moeldoko). Penulis berani tegaskan, bahwa peluang kubu KSP Moeldoko untuk menang adalah 100 %.

Sengketa Partai Demokrat adalah sengketa Politik bukan sengketa hukum. Bobot yang musti diperhitungkan adalah bobot politik, bukan soal hukum. Hukum itu sendiri produk politik, bagi penguasa mudah saja mengeluarkan produk hukum untuk melegalisasi Partai Demokrat kubu KSP Moeldoko.

Sebagaimana ditegaskan oleh Bang Tony Rosyid, mustahil KSP Moeldoko bekerja untuk dirinya sendiri. Ada desain kekuatan lain dibalik KSP Moeldoko, yang dalam hal ini penulis tegaskan ada istana dan kekuatan oligarki politik dibalik aksi Kudeta yang dilakukan oleh KSP Moeldoko.

Jangan sampai, Partai Demokrat terlambat membuat kerja politik yang menggambarkan berkoalisi dengan rakyat. Jangan sampai, Partai Demokrat baru sibuk ‘membersamai rakyat’ saat SK Pengesahan Kemenkum HAM telah diterbitkan untuk kubu KSP Moeldoko.

Memang benar ada kekhawatiran publik, jika tekanan politik yang digaungkan rakyat yang tak terima pada kezaliman ini, membuat istana menggunakan pendekatan ‘merangkul’ bukan lagi ‘memukul’ Partai Demokrat. Karena itu, Partai Demokrat dalam diskusi Penulis ingatkan agar tak merapat ke kubu istana entah dengan tawaran AHY menjadi menteri atau yang lainnya. Sebab, sanksi politik dari rakyat terhadap Prabowo dan Gerindra juga akan diterima Partai Demokrat jika sampai merapat ke istana, setelah sebelumnya dipukul habis-habisan melalui kudeta yang dijalankan oleh KSP Moeldoko.

Rakyat saat ini, menunggu peran Partai Demokrat untuk benar-benar berkoalisi dengan rakyat. Rakyat, menunggu Partai Demokrat untuk memimpin rakyat melawan tirani dan kezaliman rezim.

Demikianlah, sekelumit pandangan penulis yang disampaikan pada forum diskusi PKAD bertema ‘Prahara Partai Demokrat, Kekuasaan atau Kemuliaan?’ yang diselenggarakan secara daring pada ahad, 14/3/2021.

Loading...