HARIANNKRI.ID – Wakil Bupati Ketapang H Farhan SE MSi membuka langsung Rapat Koordinasi Ketersediaan dan Pendistribusian LPG 3 Kg. Rakor ini diselenggarakan oleh Bagian Ekbangsos Setda Kabupaten Ketapang.
Rakor tersebut berlangsung di Lantai 2 Ruang Rapat Bupati Kabupaten Ketapang, Senin (13/4/2021). Wakil Bupati Ketapang dalam sambutannya mengingatkan kepada pihak SPBE dan Agen selaku penyalur LPG 3 Kg agar selalu memantau penyalurannya agar tepat sasaran. Karena sampai saat ini masyarakat masih mengeluhkan ketersediaan dan harga LPG 3 Kg yang beredar di pangkalan serta di tingkat pengecer yang cukup tinggi.
“Oleh karena itu saya meminta kepada SPBE agar bisa menambah kuota LPG 3 Kg. Namun di sisi lain saya juga mendapatkan informasi bahwa masih banyak masyarakat kelas menengah atas dan tempat usaha yang masih menggunakan LPG 3 Kg. Terlebih lagi adanya oknum yang menjual LPG 3 Kg ke daerah perdalaman dengan harga yang cukup tinggi. Serta ada juga yang menjualnya ke perusahaan-perusahan. Yang mana ini sangat tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata H Farhan.
Ia berharap, melalui rapat koordinasi ini, semua yang hadir bisa membuat komitmen. Pemerintah Daerah melalui Bagian Ekbang dan Dinas terkait untuk melakukan pemetaan masyarakat miskin dalam penyaluran LPG 3 Kg.
“Pemetaan tersebut bisa kita mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Desa, dan seterusnya. Dengan meminta data dari 5 Agen penyalur yang sudah beroperasi,” tegas Wakil Bupati Ketapang.
Kelima agen penyalur yang dimaksud adalah:
1. PT. HLP (Harapan Lestari Pawan) dengan 65 Pangkalan;
2. PT. CTL (Cahaya Trideri Lestari) dengan 67 Pangkalan;
3. PT. KPK (Karya Putra Kayong) dengan 54 Pangkalan;
4. PT. SBAS (Sinar Biru Andalan Semesta) dengan 62 Pangkalan;
5. PT. DPE (Delta Pesona Elpiji) dengan 69 Pangkalan.
H Farhan melanjutkan, ia melihat, selama ini sebaran Pangkalan yang berada di setiap kecamatan tidak merata. Ia menyebut, terdapat penumpukan Pangkalan yang berada di salah satu kecamatan.
“Kemudian saya juga meminta kepada bagian Ekbangsos untuk memverifikasi data serta melakukan survey untuk mengecek langsung ke Pangkalan dengan dilengkapi surat tugas. Agar kita bisa mendapatkan data terkait pangkalan yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif atau fiktif,” seru Wakil Bupati Ketapang.
Laporan Monitoring Tim Gabungan Kepada Wakil Bupati Ketapang
Asisten II Sekda Bidang Ekbangkesra Drs Marwan Nor MM menyampaikan, hasil monitoring Tim Gabungan menjelang Ramadhan pada beberapa Pangkalan. Disampaikan, tertanggal 7 April 2021, menurut pemilik Pangkalan, adanya pengurangan penyaluran LPG sejak awal Tahun 2021. Penyaluran yang seharusnya 4 kali dalam satu bulan menjadi 3 kali salam satu bulan.
“Namun dalam hal ini kita melihat bahwa jumlah yang ada masih dalam batas kewajaran. Kemudian ada juga Pangkalan yang menggunakan kartu sebagai bukti dalam pengambilan tabung LPG oleh masyarakat. Serta kami juga mendapatkan data laporan dari SPBE bahwa stok pada saat ini mencukupi,” kata Marwan Nor.
Terkait penumpukan Pangkalan yang ada saat ini, salah satu Agen penyalur menuturkan, Pangkalan LPG adalah Pangkalan minyak tanah. Yang mana pada masa awal koversi dari minyak tanah ke LPG. Dimana para pemilik pangkalan terkendala dalam pemasaran LPG.
“Sehingga banyak pemilik pangkalan yang berada di daerah perhuluan menutup pangkalannya dan kemudian diganti dengan pangkalan baru di lokasi yang baru juga. Kemudian setelah Pemerintah Pusat benar – benar mencabut subsidi minyak tanah, LPG menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga terjadilah permasalahan baru yaitu kurangnya pasokan LPG di wilayah pedalaman. Dikarenakan jumlah pangkalannya sudah berkurang,” sebutnya.
Kemudian Sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi ini Wakil Bupati Ketapang meminta kepada bagian Ekbangsos untuk mengirimkan surat kepada pihak Pertamina. H Farhan juga meminta segera menjadwalkan kembali Rapat Teknis terkait pemetaan dan penyaluran LPG. Sehingga ada penambahan Agen dan Pangkalan serta Kuota dari pihak Pertamina.
“Kemudian untuk Rapat selanjutnya kami meminta kepada para agen agar membawa data yang lengkap dan sebenarnya. Agar kami bisa mengakomodir dan permasalahan ini bisa segera terselesaikan,” tutupnya. (ARH)
