Fraksi Demokrat DPRD Raja Ampat Apresiasi LKPJ Bupati

Fraksi Demokrat DPRD Raja Ampat Apresiasi LKPJ Bupati
Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Raja Ampat Yardin saat membacakan pandangan fraksi atas LKPJ Bupati TA 2020, Selasa (29/6/2020)

HARIANNKRI.ID – Fraksi Demokrat DPRD Raja Ampat mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dalam mengelola keuangan daerah yang tertuang dalam Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020. Pemda diapresiasi karena mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK Provinsi Papua Barat.

Hal ini dikatakan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Raja Ampat, Yardin pada saat membacakan tanggapan dari fraksinya pada Penutupan Rapat Paripurna pertama masa sidang kedua. Paripurna tersebut dalam rangka penetapan dan pengesahan Dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat tahun anggran 2020. Rapat peripurna tersebut digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Raja Ampat, Selasa (29/6/2020).

“Fraksi Demokrat menyampaikan penghargaan kepada saudara bupati dan jajaran eksekutif. Atas prestasi luar biasa sehingga mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara baik. Sehingga bisa mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ke 7 kali secara berturut-turut. Oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Yardin saat membacakan tanggapan fraksi.

Baca Juga :  Ketua Panjawi Hadiri Tasyakuran 7 Tahun Kepemimpinan Tonny Tesar

Menurut Fraksi Demokrat, prestasi yang diterima Pemda Raja Ampat membuktikan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undamgan yang berlaku. Yakni peraturan pemerintah nomor 12 Tahun 2019 mengenai perencanaan dan pelaksaan penganggaran dan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.

Rekomendasi Fraksi Demokrat DPRD Raja Ampat 

Lebih lanjut dijelaskan juru bicara fraksi Demokrat, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai pelaksana teknis dibidang kesehatan harus lebih serius dalam penanganan dibidang kesehatan terkait penggunaan dana agar sesuai sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh undang-undang.

“Dinas Kesehatan dalam hal ini lebih serius bekerja dalam pengelolaan dana dan sesuai petunjuk teknisnya. Diharapkan terealisasi tepat waktu, segera melakukan pembayaran honor dukun bersalin dan kader posyandu. Serta operasional puskesmas yang baru terealisasi 50 persen. Penyaluran obat yang tepat waktu dengan tetap memperhatikan obat dan masa kadaluarsa,” ucap Yardin.

Baca Juga :  Dilema Prabowo dan Jokowi, Sebuah Opini Tony Rosyid

Selain itu, Fraksi Demokrat juga merekomendasikan agar tenaga guru dan tenaga kesehatan perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan kedua tenaga profesi tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Raja Ampat.

“Tenaga guru dan kesehatan yang honorer dipertimbangkan untuk diaktifkan bekerja kembali sebagai pegawai honorer daerah. Karena sangat dibutuhkan di puskesmas. Dan puskesmas pembantu di distrik dan kampung-kampung,” tutup Yardin.

Ia menambahkan, Fraksi Demokrat DPRD Raja Ampat menyatakan menerima dan mengesahkan Dokumen LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2020. (HSG)

Loading...