DPRD Raja Ampat Terima Pengesahan LKPJ Bupati TA 2020

DPRD Raja Ampat Terima Pengesahan LKPJ Bupati TA 2020
Penyerahan Pengesahan LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun Anggaaran 2020 Kepada Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat

HARIANNKRI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat (DPRD Raja Ampat) menerima dan mengesahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2020. Pengesahan LKPJ tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor : 168/4/SK-DPRD/VI/2021. SK tersebut tentang Persetujan Atas LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2020.

LKPJ tersebut diserahkan pada acara Penutupan Rapat paripurna pertama masa sidang kedua. Agenda sidang dalam rangka penetapan pengesahan dokumen LKPJ Bupati raja Ampat tahun 2020. Acara tersebut dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Raja Ampat, Selasa (29/6/2021)

Sambutan Bupati Raja Ampat yang dibacakan Wakil Bupati, Orideko Irioano Burdam. Ia mengapresiasi DPRD Raja Ampat sebagai mitra pemerintah daerah yang telah mengawal masa kepemimpinannya sebagai bupati dan wakil Bupati dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, atas peran dan kemitraan yang baik selama ini sehingga berbagai agenda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Sebagai wujud kalaborasi yang kuat dalam mengawal kepemimpinan pada perode ini,” Ucap Orideko.

Dijelaskan Oridek, LKPJ tahun anggaran 2020 merupakan perintah konstitusi yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Juga paraturan pemerintah sebagai implementasi dari undang undang pemerintah daerah.

“Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun anggaran 2020. Sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Disamping itu, Penyusunan LKPJ ini telah mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019. Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata Ori.

Baca Juga :  Presiden Reshuffle Kabinet, GPI Minta Meteri Agama Diganti

Pembahasan LKPJ Oleh DPRD Raja Ampat

Lanjutnya, LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang dibahas di DPRD sebagai lembaga representatif merupakan bagian control terhadap kinerja pemerintah. Pembahasan ini merupakan media dalam upaya menciptakan check and balance

“LKPJ akhir tahun anggaran 2020 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah selama 1 tahun anggaran untuk di sampaikan kepada DPRD. Dimaksudkan sebagai salah satu media dalam upaya memelihara dan menguatkan hubungan checks and balance. Antara Kepala Daerah dengan DPRD,” lanjut Ori.

Dalam menjalankan pemerintahan ia menyadari bahwa apa yang dikerjakan pada tahun 2020 tentunya sebuah kerja sama antara pemerintah dan Pemerintahan. Menurutnya, demi perbaikan kinerja yang lebih baik, dibutuhkan koreksi dan pendapat dari DPRD sebagai alat kelengkapan negara. Yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah demi terwujudnya Check And Balanace.

“Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa apapun hasil yang telah kita capai pada periode tahun 2020, tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, koreksi, saran, pendapat dan masukan serta rekomendasi bahkan kritik yang telah disampaikan dewan telah dijadikan bagian dari motivasi, check and balance. Dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” tutup Ori.

Baca Juga :  Cebong: We love you... Kampret: Astaqfirullah, Sebuah Opini Dimas Huda
DPRD Raja Ampat Terima Pengesahan LKPJ Bupati TA 2020
Sidang Pengesahan LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun Anggaran 2020

Sambutan Ketua DPRD Raja Ampat

Sementara itu, Ketua DPRD Raja Ampat, Abdul Wahab Warwey dalam sambutannya mengatakan, LKPJ Bupati Raja Ampat Tahun 2020 merupakan desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Raja Ampat tahun 2020 merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” kata Ketua DPRD Raja Ampat.

Dijelaskan Warwey, Pihaknya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hubungan kerja dengan pemerintah daerah. Dalam mewujudkan kehidupan demokrasi antar Legislatif dan eksekutif demi kesejahteraan rakyat Raja Ampat.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat memiliki tanggung jawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktifitas kerja serta mengembangkan hubungan dan mekanisme check and balance antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat,” beber Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Raja Ampat ini,

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat, Wakil Bupati Raja Ampat, Sekda Raja Ampat, perwakilan Polres Raja Ampat, Sejumalh OPD Di Lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dan tamu undangan. (HSG)

Loading...