Direktur PT WHW Berharap PK SBSI Dan FSBSPK Tak Gelar Mogok Kerja

Direktur PT WHW Berharap PK SBSI Dan FSBSPK Tak Gelar Mogok Kerja
PT WHW

HARIANNKRI.ID – Direktur PT WHW AR, Boni Subekti sangat mengharapkan rencana PK-SBSI dan FSBSPK untuk mogok kerja tidak terjadi. Perusahaan senantiasa membuka diri untuk berkomunikasi dalam diskusi yang bertujuan mencari solusi terbaik.

Ia meyakini, perusahaannya yang terletak di Kendawangan Kalimantan Barat ini telah melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran hak-hak karyawan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Berdasarkan catatan PT WHW, menurutnya, tidak ada kesepakatan dalam PKB yang tidak dijalankan oleh Perusahaan.

“Kalaupun ada, maka hal tersebut berkaitan dengan teknis administrasi yang prosesnya membutuhkan waktu. Oleh karenanya, Perusahaan telah menjalankan amanah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan di Negara Republik Indonesia. Khususnya di bidang Ketenagakerjaan,” kata Boni Subekti dalam pernyataannya, Jumat (2/7/2021).

Lanjut Boni Subekti, salah satu tuntutan PK-SBSI dan FSBSPK adalah meminta kepada Perusahaan untuk menyusun struktur dan skala upah. Sementara pada kenyataannya, Direktur PT WHW ini mengaku, perusahaan telah memiliki struktur dan skala upah yang ditetapkan melalui SK Direksi pada bulan Desember 2020.

Baca Juga :  Ketua TP PKK Kapuas Kembangkan Batik Benang Bintik

“Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan peraturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Yang menyatakan bahwa struktur dan skala upah merupakan kewajiban dan kewenangan perusahaan,” ujarnya.

PT WHW Akan tinjau Ulang Struktur dan Skala Upah

Namun demikian, tuturnya, perusahaan berkomitmen untuk meninjau kembali struktur dan skala upah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen perusahaan telah disampaikan sebelumnya kepada PK SBSI melalui surat resmi dan pertemuan-pertemuan yang diadakan dengan PK SBSI.

“Dengan demikian anggapan bahwa perusahaan tidak bersedia menyusun struktur dan skala upah adalah hal yang tidak benar dan tidak mendasar. Karena perusahaan telah memberitahukan secara resmi kepada PK SBSI. Bahwa perusahaan akan menggunakan pihak konsultan agar proses struktur dan skala upah yang dilakukan benar-benar didasarkan atas kondisi keuangan dan produktivitas perusahaan,” kata Boni Subekti.

Baca Juga :  Kabupaten Kapuas Galakkan Program Tuntas Baca Tulis Al Quran

Meski demikian, lanjutnya, perusahaan senantiasa membuka diri untuk berkomunikasi dengan PK SBSI dan FSBSPK agar tercipta solusi terbaik.

“Sehubungan dengan adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing, perusahaan sangat menyesalkan kejadian tersebut bila benar adanya dan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Perusahaan akan memberi sanksi tegas kepada yang bersangkutan apabila terbukti melakukan hal –hal yang tidak mencerminkan nilai-nilai perusahaan,” tutup Boni Subekti. (Abd. Rahman)

Loading...