Ahmad Khozinudin Sebut Pimpinan DPR RI Terkesan Saling Lempar Saat Digugat Rakyat

Ahmad Khozinudin Sebut Pimpinan DPR RI Terkesan Saling Lempar Saat Digugat Rakyat
Koordinator Advokat Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Ahmad Khozinudin di PN Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2021)

HARIANNKRI.ID – Koordinator Advokat Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Ahmad Khozinudin menyebut ada upaya fetakompli (saling lempar tanggung jawab) dari para Pimpinan DPR RI dalam menanggapi gugatan rakyat saat dipertanyakan kinerjanya dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Pasalnya, dari lima nama yang digugat, hanya Ketua DPR RI Puan Maharani yang memberikan tandatangan basah kepada kuasa hukumnya.

Dugaan tersbut dikatakan Ahmad Khozinudin usai menghadiri sidang lanjutan perkara gugatan rakyat kepada 5 pimpinan DPR RI yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/7/2021). Sidang tersebut ditunda Selasa depan (3?8/2021), karena hanya satu tergugat yang hadir melalui kuasa hukumnya dengan menyertakan surat kuasa dengan tandatangan basah.

Ia menekankan, pihaknya menolak sidang dilanjutkan jika surat kuasa yang ada hanya dari Puan maharani selaku Ketua DPR RI. Padahal, menurutnya, seharusnya, jika diwakilkan, masing-masing tergugat membuat surat kuasa yang ditandatangani langsung (tandatangan basah) kepada masing-masing kuasa hukum.

“Kami ingin konfirmasi kepada segenap rakyat Indonesia. Gugatan kami jelas ditujukan secara kelembagaan kepada DPR RI,” kata Koordinator Advokat TPUA.

Ia menjelaskan, pada setiap keputusan yang diambil secara kelembagaan oleh DPR RI, dilakukan secara kolektif kolegial. Artinya, setiap keputusan dinyatakan sah secara kelembagaan jika disetujui oleh kelima pimpinan yang ada di lembaga tersebut.

Baca Juga :  Pimpinan DPR RI Digugat Rakyat Tapi Tak Datang, Humas TPUA: Kalian Harus Tahu Diri

“Maka kami limitatif menyebutkan nama-nama yang digugat. Bukan hanya Puan Maharani, tapi juga ada Dasco (Sufmi Dasco-red), Muhaimin Iskandar, Rahmat Gobel, Azis Syamsudin. Yang kesemuanya dalam kapasitas secara kolektif kolegial sebagai pimpinan DPR RI,” tegas Ahmad Khozinudin.

Ia menduga ada beberapa penyebab kenapa pada sidang tersebut hanya Puan Maharani yang membubuhkan tandatangan basah.

“Saya khawatir, jangan-jangan lagi terima gugatan kami, lagi ngantuk, lagi tidur. Jadi nggak terbaca itu gugatannya. Sehingga yang tandatangan hanya Puan. Itu yang pertama,” imbuhnya.

Ia menekankan, pada sidang tersebut TPUA menyampaikan protes kepada Majelis Hakim karena dianggapnya memaksakan proses mediasi tetap berjalan. Ia mengingatkan, jika terjadi proses mediasi, maka yang dibahas adalah meminta kepada DPR untuk menjalankan fungsinya untuk mengontrol eksekutif. Diantarannya adalah agar DPR menggunakan haknya untuk mengontrol, hak angket, hak interpelasi hingga hak menyatakan pendapat.

“Kami khawatir nanti ada kesimpulan, kebulatan itu dilakukan, ternyata pimpinan yang lain ingkar janji, mengelak. Karena kami tidak ikut tandatangan. Dan mentah lagi proses mediasi,” cetusnya.

Baca Juga :  MPR Akan Layani Syahwat Politik Jokowi?

Ahmad Khozinudin Menduga Pimpinan DPR RI Fetakompli Saat Digugat Rakyat

Yang paling penting, ujar Akhmad Khozinudin, jika terjadi mediasi, pihaknya tidak ingin di kemudian hari ada saling lempar tanggung jawab (fetakompli) pasca-mediasi. Ia mengingatkan, secara kepartaian, Puan Maharani dan Presiden Jokowi selaku berada di partai yang sama.

“Kami tidak ingin di-fetakompli melalui Puan Maharani yang memang kami ketahui dia dari PDIP yang Jokowi juga dari PDIP. Kemudian menolak mediasi dengan dalih memang itu bagian dari petugas partai. Padahal belum tentu yang lainnya menolak. Bisa jadi Cak Imin pingin diproses, dari Golkar juga begitu dan sebagainya,” ujar Koordinator Advokat TPUA.

Karenanya, Ahmad Khozinudin menyebut, agar tidak ada dusta diantara rakyat dengan wakilnya, maka seyogyanya wakil rakyat hadir langsung pada persidangan selanjutnya. Kalaupun tidak, lanjutnya, boleh menunjuk kuasa, tapi masing-masing melengkapi dengan surat kuasa yang bertandatangan basah.

“Ada tekennya (tandatangannya-red). Bukan hanya Puan, Cak Imim juga teken, kemudian Azis juga teken, Rahmat Gobel juga teken, Dasco juga teken. Itu kemudian menghindarkan praduga dari rakyat,” tutup Ahmad Khozinudin. (OSY)

Loading...