Catatan KPAI Terkait Akan Dimulainya Pembelajaran Tatap Muka

Catatan KPAI Terkait Akan Dimulainya Pembelajaran Tatap Muka
Ilustrasi catatan KPAI terkait akan dimulainya Pembelajaran Tatap Muka

HARIANNKRI.IDKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung rencana dimulainya pembelajaran tatap muka. Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan agar semangat mencerdaskan anak bangsa ini tidak membahayakan mereka.

Keputusan akan dimulainnya pembelajaran tatap muka ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Aktivitas pembelajaran tatap muka secara terbatas ini akan dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan vaksinasi terhadap pendidik dan tenaga pendidikan.

“Menghindari anak anak Indonesia mengalami loss learning, loss protection dan loss generation menjadi isu penting. Melihat dampak buruk yang menumpuk pada anak akibat pandemi. Mulai tidak idealnya belajar yang bisa menyebabkan loss learning. Kehilangan aktor pengasuhan utama yang menjadi loss protection. Dan tertinggalnya penanganan anak anak di masa pandemi yang menyebabkan bisa terjadi loss generation,” kata Kepala Divisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Jasra Putra dalam pernyataannya, Kamis (26/8/2021).

Menurutnya, mendorong pembelajaran tatap muka di daerah yang memiliki kebijakan PPKM level 3 menjadi penting. Namun ia mengingatkan, resiko kematian yang masih tinggi di Indonesia karena Covid, bahkan tertinggi di dunia. Padahal Jawa Bali sedang menikmati dampak dari vaksin, seperti di Jakarta vaksin menyebabkan turun drastis penularan. Karena tidak hanya orang tua yang divaksin tapi anak anak juga. Sehingga kluster penularan yang tinggi di keluarga bisa dihentikan.

Namun di sisi lain daerah luar Jawa Bali sedang menghadapi resiko penularan tinggi. Capaian vaksin untuk anak, dari target 26 juta lebih anak, baru mencapai,  untuk vaksin pertama 2,478,886 dan vaksin kedua 1,370,995.

“Artinya keinginan Presiden membolehkan sekolah bila anak sudah di vaksin semua, perlu di pertimbangkan dan dipetakan,” imbuhnya.

Catatan KPAI Menuju Pembelajaran Tatap Muka

Catatan pertama. Jasra menjelaskan, catatan pertama, sebenarnya Pemerintah responsif mendengar banyak masukan dengan target capaian vaksin. Namun capaian ini masih meninggalkan mereka yang tidak bisa vaksin karena beberapa sebab. Diantaranya persyaratan NIK, letak geografis menuju sentra vaksin, akses transportasi,  anak anak kehilangan orang tua yang butuh pendampingan vaksin. Demikian pula masalah kondisi anak yang tidak mudah mendeskripsikan riwayat kesehatan, fasilitas kebutuhan khusus anak masih jarang disediakan penyelenggara vaksin.

Baca Juga :  Piala Menpora Akan Digelar Dengan Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

“Dan masalah skrinning yang dianggap hanya permukaan saja,” ujar Jasra.

Catatan kedua, meski Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan kemudahan vaksin bagi anak anak tidak berangka, anak anak yang membutuhkan perlindungan khusus, masyarakat rentan dan masyarakat adat. Namun, menurutnya, penerapan pemahaman petugas pelaksana vaksin masih berbeda beda. Termasuk juga ketika anak ingin vaksin kedua di acara vaksin pertama, petugas tidak membolehkan, padahal dosisnya sama dan jenis vaksinnya sama.

“Jadi di pelaksanaan antara kebijakan dan aparatur masih menjadi sesuatu yang belum nyambung dengan kebijakan antara Kemenkes, Kemendagri dan Kemendikbud. Belum lagi persoalan kebijakan yang belum ditetapkan dalam aplikasi Pcare. Karena ada data 4 juta warga Indonesia yang belum tercatat. KPAI mendorong vaksin jadi momentum perbaikan pencatatan kewarganegaraan juga. Karena ini stetsel aktif negara,” tegas Jasra Putra.

Catatan ketiga, masyarakat ditekankan partisipatif dalam mengikuti program vaksin termasuk anak, Namun yang terjadi dengan penyelenggaraan vaksin, anak membutuhkan perlindungan khusus. Baik anak panti, anak marginal, anak minoritas, anak disabilitas.

“Penyelenggara vaksin baik Kemenkes dan pihak ketiga kurang perhatian tentang bagaimana anak anak menjalankan partisipatifnya. Sehingga tidak imbang dalam memaknai partisipatif. Seperti bagaimana mereka menjalankan hak partisipatif vaksin, mereka memikirkan transportasi bisa mengantarkan mereka ke sentra vaksin, bagaimana mereka mengatasi kekhawatiran ketika di vaksin, dan lain lain. Semuanya dijalankan masih dengan informasi yang minim dan masih membutuhkan informasi yang layak anak,” kata Jasra.

Catatan keempat, Jastra menyebut masih adanya orang tua yang memilih Belajar Di Rumah (BDR). Alasannya, selain keselamatan anak dan keluarga, juga pertimbangan daya tahan ekonomi yang harus dijaga. Sehingga BDR membuat pengurangan biaya transportasi dan akomodasi anak (bila sekolah). Meski pemerintah sudah membantu dengan konsep merdeka belajar dan bantuan pulsa untuk PJJ.

“Inilah persoalan terkait pencapaian vaksin, yang masih jadi perhatian kita semua dalam menjalankan amanat Presiden agar semua anak divaksin baru sekolah,” sebutnya.

Hasil Pantauan Langsung KPAI Ke Sekolah

Menurut Jasra, dalam pemantauan KPAI langsung ke sekolah, fasilitas perpindahan anak ke sekolah masih perlu perhatian. Terutama protokol kesehatan saat menunggu dan naik transportasi. Begitu juga dengan cek suhu sebelum masuk sekolah, ketika menunjukkan 37 derajat, belum ada tempat transit sementara anak, sebelum dijemput orang tua. Karena memang penting ada tempat isolasi sementara yang aman untuk anak.

Baca Juga :  Indonesia Negeri Diskon Hukuman Koruptor, Apa Kabarnya RUU Perampasan Aset?

“Kemudian kelengkapan infrastruktur sekolah mendukung 5 M 1V juga menjadi saran KPAI agar fasilitas sekolah melengkapi. Namun sekolah telah melakukan beberapa antisipasi seperti pengurangan jumlah siswa, kelengkapan tempat cuci tangan dengan sabun dan tempat isolasi,” ucap Kadivwasmonev KPAI.

Selain itu, lanjutnya, angka Partisipasi Sekolah anak dalam pembelajaran tatap muka juga harus difikirkan. Seperti bagaimana mengatasi hambatan mereka dalam partisipasi.

“Karena bicara anak PTM, bicara semua anak dan semua jenjang sekolah dengan penetapan konsep merdeka belajar yang menekankan blended learning (PTM dan BDR-red),” imbuhnya.

Ia menambahkan, seperti anak disabilitas, anak dan sekolah yang masih sulit akses internet, anak dalam perlindungan khusus, anak berada dalam masyarakat adat dan suku dalam, dengan pertimbangan letak geografis disekolah, akses menuju sekolah yang memang sejak sebelum pandemi sudah menjadi tantangan pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan mereka.

“Tentu kita yakin pemerintah sudah memikirkan semuanya. Dan pentingnya pengawasan situasi dinamis di tengah pandemi yang harus diawasi bersama. agar pembelajaran tatap muka yang diharapkan tidak semakin menambah anak anak kehilangan orang tua dalam waktu mendadak,” tutur Jasra.

Harapan KPAI Agar Pembelajaran Tatap Muka Terselenggara Dengan Aman

Jasra menyebut, dalam penjangkauan KPAI kepada anak anak yang terlepas atau ditinggal karena Covid 19. Terungkap suara anak yang khawatir biaya sekolahnya, setelah tulang punggung ekonomi mereka wafat, sehingga terancam putus sekolah. Begitu juga beban anak ‘merasa merepotkan di keluarga yang baru’ sehingga membutuhkan pendampingan relawan belajar di awal, untuk memperkuat keluarga barunya. Begitu juga suara anak anak di Hari Anak Nasional dan Hari Kemerdekaan yang senada ingin kembali ke sekolah.

“Tentu ini menjadi tugas kita semua dalam mengurangi ancaman di sekitar anak ditengah pandemi, sehingga kita ingin PTM segera terwujud. Namun kita harus tetap optimis di tengah tema Kemerdekaan bangsa ke 76 ini, dengan Indonesia Bangkit – Indonesia Tumbuh. Agar kerja kerja pelayanan terus ditingkatkan dan berinovasi,” tutup jasra Putra. (OSY)

Loading...