Kapolda Jateng: Tidak Ada Negosiasi Bagi Aksi Anarki, Termasuk Premanisme

Kapolda Jateng: Tidak Ada Negosiasi Bagi Aksi Anarki, Termasuk Premanisme
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi saat menyikapi aksi premanisme di Pusdik Binmas, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Senin (8/11/2021)

HARIANNKRI.ID – Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Luthfi menginstruksikan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas berbagai pihak yang melakukan pelanggaran pidana, anarki termasuk aksi premanisme. Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan hukum berlaku bagi setiap warga negara.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat membuka Program Pembinaan Dan Pemulihan Profesi Terhadap Anggota Polri Yang Sedang Menjalani Hukuman dan Masa Pengawasan  Tahun 2021, di Pusdik Binmas, Banyubiru, Kabupaten Semarang, Senin (8/11/2021). Dikatakan pula, ia akan menertibkan siapa saja yang mengganggu ketenteraman masyarakat Jateng dan tak ragu memproses pelaku anarki ke ranah hukum.

Kapolda menyoroti, di tengah pandemi covid yang sudah melandai, Jawa Tengah masih dilanda beberapa konflik antar masyarakat. Konflik tersebut tak jarang berujung pada pelanggaran hukum.

“Ada perkelahian ormas dengan ormas, ada aksi sweeping, pencegatan dan pengamanan. Padahal secara hukum dan undang-undang, itu adalah kewenangan Polri,” tegas Ahmad Luthfi.

Terhadap berbagai pihak yang melakukan pelanggaran pidana termasuk aksi premanisme. ia menginstruksikan jajarannya untuk mengambil tindakan tegas.

“Harus diproses secara hukum, tidak ada negosiasi. Perlu tindakan terukur sesuai undang-undang agar para pelaku jera. Kita wajib melindungi masyarakat agar Kamtibmas Jateng terjaga,” katanya.

Instruksi Kapolda Jateng Terhadap Aksi Premanisme

Terkait anggota Polri yang melakukan pelanggaran, Kapolda Jateng menegaskan akan memproses sesuai prosedur yang berlaku. Bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin tiga kali maka akan langsung disidang kode etik.

Menjadi anggota Polri, jelas Ahmad Luthfi, adalah amanat masyarakat yang harus diemban secara baik. Setiap atribut yang dipakai anggota Polri merupakan representasi hukum dan harus ditaati oleh setiap anggota.

Menurut Kapolda Jateng, anggota yang melanggar merupakan penyakit bagi organisasi. Diharapkan, anggota yang tengah dibina dan direhabilitasi saat ini untuk segera berubah.

Organisasi Polri, lanjutnya, perlu didukung oleh anggota berkarakter baik. Semakin bagus performa anggota, maka kemampuan organisasi dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat juga semakin bagus. Keteladanan anggota Polri dalam bertugas sangat penting agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri semakin tinggi.

“Bagi anda yang saat ini sedang dibina karena telah melakukan pelanggaran disiplin, jadikan ini pelajaran dan jangan diulangi,” tutup Kapolda Jateng. (OSY)

Loading...