Ketua DPD RI: Raja dan Sultan Nusantara Merupakan Salah Satu Pemegang Saham Negeri Ini

Ketua DPD RI: Raja dan Sultan Nusantara Merupakan Salah Satu Pemegang Saham Negeri Ini
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bertemu perwakilan Raja dan Sultan Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Rabu (15/12/2021) malam

HARIANNKRI.IDKetua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan, Raja dan Sultan Nusantara merupakan salah satu pemegang saham negeri ini. Indonesia tak akan lahir jika tidak ada kelegowoan melepaskan kekuasaan mereka demi persatuan dan kesatuan Indonesia.

LaNyalla menuturkan, saat ini ada ketidakjelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu berimbas pada respon yang tidak cepat dari pemerintah. Ia merasakan betul hal itu saat menyampaikan aspirasi dari sejumlah daerah yang dititipkan kepadanya. Senator asal Jawa Timur itu juga mengaku heran lantaran Revisi UU Pemilu tak diakomodasi dalam Prolegnas 2021 dengan alasan tak ada waktu untuk membahasnya.

Karenanya, is menyosialisasikan Presidential Threshold 0 persen kepada perwakilan Raja dan Sultan Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Rabu (15/12/2021) malam. LaNyalla menjelaskan alasannya bertemu dengan perwakilan para Raja dan Sultan. Ia pun mengingatkan, mereka inilah salah satu pemegang saham negeri ini.

Baca Juga :  Penasehat Hukum MKP: Vonis 8 Tahun, Hakim Tak Pertimbangkan Pledoi

“Raja dan Sultan Nusantara merupakan salah satu pemegang saham negeri ini. Kalau Raja dan Sultan suaranya sudah tidak didengar, mau jadi apa negeri ini,” kata LaNyalla.

Menurutnya, Raja dan Sultan memiliki peranan cukup penting atas lahirnya bangsa ini. Oleh karenanya, ia yakin, para Raja dan Sultan Nusantara akan satu suara dan satu perjuangan dengan DPD RI sebagai wakil daerah, mengenai Presidential Threshold 0 persen.

“Tidak mungkin ada Republik ini kalau Raja dan Sultan saat itu tidak legowo menyerahkan kekuasaan mereka untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Maka, suara para Raja dan Sultan Nusantara, termasuk menyangkut Presidential Threshold 0 persen ini harus diperhatikan dan didengarkan,” kata LaNyalla. (ANW)

Baca Juga :  LaNyalla: Perusahaan Bekali Pegawai Surat Tugas Selama PPKM Darurat
Loading...