Kabidhumas Polda Jateng: Personil Berprestasi Diapresiasi Melanggar Dapat Sanksi

Kabidhumas Polda Jateng: Personil Berprestasi Diapresiasi Melanggar Dapat Sanksi
Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy

HARIANNKRI.ID – Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menegaskan, Polri mempunyai mekanisme dan aturan jelas terkait kinerja anggota Polri. Setiap anggota terikat pada aturan kode etik yang berdampak pada karier personil bersangkutan.

Dijelaskan, Polda Jateng menyatakan komitmennya untuk menegakkan disiplin dan aturan bagi seluruh anggotanya tanpa terkecuali

“Jadi ada konsep reward and punishment yang jelas di Polri. Ada sejumlah aturan tentang hal itu. Siapa yang melanggar akan dihukum. Sebaliknya siapa yang memberikan kontribusi baik atau berprestasi, akan mendapatkan penghargaan,” kata Kombes Pol M Iqbal Alqudusy dalam pernyataannya, Selasa (21/12/2021).

Bidhumas Polda Jateng sendiri, lanjutnya, menerima sejumlah penghargaan atas kinerja yang sangat baik. Terakhir, Bidhumas menerima penghargaan sebagai Top 1 Engagement Media Sosial dari Kadivhumas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo pada acara Anev Konsolidasi Humas Polri yang digelar di Jakarta, Rabu (14/12/2021) lalu.

Kabidhumas Polda Jateng juga menuturkan peristiwa Bripka RY yang dilaporkan seorang pekerja migran bernama Sukalam karena berselingkuh dengan istrinya berinisial SA. Laporan itu ditindaklanjuti Polres Pati dengan mengadakan penyelidikan pemeriksaan hingga sidang kode etik terhadap Bripka RY.

Lanjut Kombes Pol M Iqbal Alqudusy, setelah melalui beberapa kali persidangan, terduga pelanggar Bripka RY akhirnya dianggap melanggar kode etik Polri. Bripka RY pun dijatuhi sejumlah sanksi disiplin serta direkomendasikan untuk diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH).

“Terduga pelanggar dipersangkakan melanggar Pasal 11 huruf c. Dan Pasal 11 huruf d Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Saat ini yang bersangkutan ditempatkan di ruang khusus untuk menjalani sanksi disiplinnya,” ungkap Kabidhumas.

Terkait rekomendasi PTDH, lanjutnya, Bripka RY diberi waktu 14 hari oleh komisi kode etik Polri di Polres Pati untuk mengajukan banding.

“Pengajuan banding ditujukan ke atasan Ankum yaitu Kapolda Jateng,” tutup Kabidhumas Polda Jateng. (EST)

Loading...