PSI Desak Menteri Perdagangan Sebut Nama Para Mafia Minyak Goreng

PSI Desak Menteri Perdagangan Sebut Nama Para Mafia Minyak Goreng
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut adanya dugaan mafia minyak goreng pada rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (17/3/2022)

HARIANNKRI.IDPartai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Menteri Perdagangan Mulhammad Lutfi segera menyebut nama para mafia minyak goreng di Indonesia. Selain itu, Lutfi juga didesak terbuka membeberkan kemana aliran dana subsidi minyak goreng.

Juru bicara DPP PSI bidang ekonomi Andre Vincent Wenas mengatakan, PSI mendukung kebijakan Permendag No.11 Tahun 2022 tentang pencabutan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Kebijakan ini dinilai efektif untuk menjamin pasokan minyak goreng kemasan di pasaran.

Ia menjelaskan, sejak kebijakan tersebut dilepas, pasokan minyak goreng kemasan terbukti berangsur lancar. Kondisi ini dirasa lebih baik daripada harga ada, namun barang tidak ada. Selain itu, pengguna minyak goreng kemasan rata-rata ekonomi mengehah ke atas. Adapun minyak goreng curah untuk menengah ke bawah.

“Pertama kita menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah. Kita segera melihat pasokan migor kemasan di outlet ritel mulai lancar, semoga availability ini bisa terus terjaga. Karena percuma harga murah (subsidi) tapi tak ada yang jual, rak toko tetap kosong. Kita jadi seperti kucing-kucingan dan main petak umpet terus,” kata Andre dalam pernyataan resmi, Jumat (19/3/2022).

Namun ia mengingatkan, untuk kebijakan minyak goreng bersubsidi (curah), PSI meminta pemerintah konsisten dengan kesediaan dan harga yang telah ditetapkan, yakni 14 ribu per liter. Pengawasan ketat juga harus diperhatikan dengan serius oleh seluruh aparat negara agar peredaran minyak goreng curah tetap taat aturan.

“Jangan sampai ada yang nakal mengoplos atau mengemas ulang dengan botol plastik. Lalu menjualnya dengan harga yang di atas HET. Padahal isinya itu migor curah bersubsidi,” ujar Andre.

PSI Desak Lutfi Tunjuk Hidung Siapa Para Mafia Minyak Goreng

PSI juga meminta pemerintah membangun komunikasi antar instansi di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian bersama Polri. Pemerintah harus bisa memitigasi risiko kebocoran minyak goreng curah bersubsidi itu merembes ke industri yang bukan UMKM.

“Jangan sampai bocor juga itu migor curah bersubsidi ke industri yang bukan UMKM. Selain itu pertanggung-jawaban soal dana subsidi yang kemarin sekitar Rp 6-7 triliun itu kemana saja mengalirnya. Mesti transparan dong,” seru Andre.

Andre juga juga menyikapi pernyataan Menteri Perdagangan yang mengakui adanya mafia minyak goreng di Indonesia. Ia menyampaikan, PSI tegas meminta Lutfi untuk sebut nama.

“Segera saja tunjuk hidungnya, siapa saja mereka itu?” tegas Andre.

Ia mengingatkan, menjelang bulan puasa, konsumsi minyak goreng bisa naik hingga 20 persen Bahkan, semasa libur lebaran bisa naik sampai sekitar 40 persen.

“Maka jangan sampai ada pihak tertentu yang mengkhianati niat baik pemerintah ini. Mari sama-sama kita jaga!” tutup Andre. (OSY)

Loading...