HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta agar Menteri ESDM Arifin Tasrif konsentrasi pada penambahan kuota BBM bersubsidi, Tidak usah berwacana terkait penyesuaian harga pertalite, solar dan LPG 3 kg
Mulyanto menjelaskan, pada Rabu (13/4/2022) Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM. Kesimpulan rapat kerja menyepakati untuk menambah kuota Pertalite sebesar 5.45 juta kiloliter, sehingga menjadi 28,50 juta kilo liter. Kuota solar ditambah sebanyak 2,29 juta kiloliter, sehingga menjadi 17,39 juta kiloliter. Kuota minyak tanah ditambah sebanyak 0,10 juta kilo liter, sehingga menjadi 0,58 juta kiloliter.
Mulyanto menjelaskan, hasil rapat kerja tersebut adalah Pemerintah sepakat akan menambah kuota BBM bersubsidi. Karenanya, Menteri ESDM sebaiknya fokus mewujudkan keputusan Raker tersebut daripada berwacana terkait kenaikan harga pertalite, solar dan LPG 3 kg.
“Komisi VII DPR RI menanggapi secara datar strategi jangka menengah dan jangka panjang Kementerian ESDM terkait dengan penyesuaian harga Pertalite, solar dan gas LPG 3 kg. Dan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak masuk dalam Kesimpulan Rapat,” kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Lanjutnya, yang penting diperjuangkan oleh Menteri ESDM adalah bagaimana membuat tenang masyarakat. Dengan menjalankan butir-butir Kesimpulan Rapat Kerja tersebut. Salah satunya yang utama adalah kesepakatan untuk menambah kuota Solar, Pertalite dan minyak tanah melalui revisi APBN 2022.
Ia juga mengingatkan Khusus untuk perubahan kuota solar dan minyak tanah yang merupakan bahan bakar yang disubsidi Pemerintah. Mulyanto merasa, perlu diadakan pembahasan lanjut antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI.
Amankan Penambaham Kuota BBM Bersubsidi
Ia menekankan, penambahan kuota BBM bersubsidi ini adalah langkah penting. Agar dapat mengantisipasi geliat pertumbuhan ekonomi di ujung pandemi Covid-19 dan gejolak harga migas pasca perang Rusia-Ukraina.
“Harapannya, perubahan-perubahan tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat. Karena ketersediaan BBM dalam keadaan cukup, aman dan terkendali,” jelas Mulyanto.
Untuk itu Mulyanto mendesak Menteri ESDM, BPH Migas dan Pertamina untuk meningkatan pengawasan dan pengendalian solar bersubsidi agar terdistribusi tepat sasaran. Berbagai langkah efektif harus betul-betul digencarkan.
“Agar BBM solar ini tidak menyimpang. Terutama kepada kendaraan pertambangan, perkebunan sawit. Termasuk juga untuk mobil mewah,” tegas Mulyanto.
Ia mengingatkan, uang negara yang terbatas, termasuk untuk penambahan kuota BBM di atas. Karenanya, tentunya harus diimbangi dengan pengawasan yang baik oleh pihak Pemerintah. Agar BBM bersubsidi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak.
“Tentunya kuota BBM bersubsidi ini tidak dapat ditambah-tambah lagi. Bisa jebol keuangan negara, kalau kuota BBM bersubsidi ini bertambah lagi. Karena pengendalian yang baik harus dilakukan,” tutupnya. (OSY)
