HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai tuntutan mahasiswa pada demo 11 April terkait harga BBM adalah hal yang wajar. Pasalnya, pemerintah terkesan tidak konsisten dalam melaksanakan kebijakan menyikapi mekanisme pasar dunia.
Mulyanto meminta pemerintah memperhatikan aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui aksi demo 11 April lalu. Ia menganggap tuntutan mahasiswa sangat logis dan mewakili perasaan masyarakat selama ini. Karena itu pemerintah harus menindaklanjuti tuntutan tersebut dan jangan mengalihkan perhatian pada persoalan lain yang remeh-temeh.
“Secara khusus terkait Pertamax. Kalau saja Pemerintah konsisten menjadikannya sebagai bahan bakar umum, yang harganya sesuai mekanisme pasar, tentu masyarakat mengerti. Masalahnya sudah melekat di atas benak mereka, bahwa Pemerintah tidak konsisten dengan harga Pertamax ini,” kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Ketidakkonsistenan Pemerintah Terkait Penetapan Harga BBM Pertamax
Ia menjelaskan, di awal pandemi Covid-19, saat harga migas dunia anjlok di titik terendah sampai di bawah USD 30 per liter, harga BBM Pertamax tidak turun. Mestinya, kalau mengikuti mekanisme pasar, harga Pertamax juga ikut turun menyesuaikan.
Mulyanto melanjutkan, saat itu pemerintah berargumen agar Pertamina tidak rugi semakin dalam. Karena bagian hulu migasnya tertekan habis, maka harga di bagian hilirnya dijaga stabil. Bagian hilir mensubsidi bagian hulu migas Pertamina.
“Ini alasan yang dikembangkan Pemerintah. Artinya masyarakat mensubsidi Pertamina,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Namun ia menekankan, ketika harga migas melonjak naik, maka Pertamina bagian hilir gantian yang terkena imbas. Sementara bagian hulunya mendapat angin segar untuk digenjot meningkatkan pengeboran untuk mendapatkan untung.
“Kalau Pemerintah konsisten, mestinya logika yang sama dapat diterapkan. Harga Pertamax dijaga tetap, sementara bagian hulu migas mensubsidi bagian hilir migas Pertamina. Tetapi nyatanya tidak. Ketiga harga migas dunia melonjak, langsung harga BBM dalam negeri disesuaikan,” lanjut Mulyanto.
Ia juga meminta pemerintah menghentikan pernyataan bakal ada kenaikan pertalite, LPG 3 kg, listrik PLN dan lain-lain. Sebab, menurut Mulyanto, hal itu dapat memperkeruh suasana dan membuat masyarakat semakin galau.
“Soal-soal ini yang saya rasa ditangkap dan menjadi keprihatinan mahasiswa. Melalui demo sepertinya mereka memberi sinyal kepada Pemerintah, agar konsisten dan hati-hati dalam mengelola kenaikan harga migas. Kasihan masyarakat, kondisinya masih terpuruk karena terpapar Covid-19,” tutup Mulyanto. (OSY)
