Larangan Ekspor CPO Justru Tikam Rakyat dan Negara, Mulyanto: Menperin Lemah

Larangan Ekspor CPO Justru Tikam Rakyat dan Negara, Mulyanto: Menperin Lemah
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto pertanyakan kinerja Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita paska kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya

HARIANNKRI.ID – Tidak implementatif dan efektifnya penerapan kebijakan larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil / minyak kelapa sawit mentah) dan turunannya disebut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menjadi bumerang bagi rakyat dan negara. Petani sawit rakyat mengeluhkan jatuhnya harga tandan buah segar (TBS), sementara negara kehilangan potensi devisa sekitar Rp. 1 triliun per hari.

Mulyanto menjelaskan, tujuan utama pemerintah membuat kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya adalah untuk membuat harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng (migor) curah stabil di angka 14 ribu per liter. Pemerintah bahkan menugaskan Bulog untuk turut andil pada sisi distribusi minyak goreng curah. Khususnya dari produsen eksporter minyak goreng (migor) yang tidak memiliki jaringan domestik. Namun hampir dua minggu sejak diumumkannya keterlibatan Bulog, harga migor curah masih jauh di atas HET. Info dari SP2KP Kemendag per 8 Mei, harga migor curah nasional masih bertengger di angka Rp. 17.260 per liter.

Mulyanto pun mempertanyakan kinerja Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mengendalikan harga migor curah. Ia mengaku heran, harga migor curah di pasaran masih tinggi. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya.

Menperin lemah dalam mengendalikan harga migor curah di bawah HET,” kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (9/5/2022).

Baca Juga :  Subsidi LPG 3 Kg Dicabut, PKS: Pemerintah Jangan Sembrono

Ia menegaskan, Fraksi PKS mendesak para Menteri dan jajaran birokrat terkait tata kelola migor curah. Desakan ini khususnya ditujukan ke Menperin yang menjadi ujung tombak kebijakan larangan ekspor CPO agar sigap dan gerak cepat dengan kebijakan teknis turunan.

“Agar kebijakan larangan elspor CPO yang telah diputuskan Pemerintah ini implementatif dan efektif. Jangan bekerja business as usual dan tidak memiliki sense of crisis. Kalau itu terjadi, maka beban yang ada akan semakin berat dan berlarut-larut. Masyarakat sudah tidak sabar menunggu. Sebab, harga yang harus dibayar dari kebijakan larangan ekspor CPO ini sangat mahal,” tegas Mulyanto.

Harga Kebijakan Larangan Ekspor CPO Jika Salah Implementasi

Mulyanto menyebutkan, jumlah petani sawit rakyat di Indonesia mencapai 2,6 juta KK. Akhir-akhir ini, mereka mulai mengeluh karena harga tandan buah segar (TBS) jatuh hingga Rp.1.550 per kg.

Sementara, devisa negara sebesar Rp. 27 triliun per bulan atau sekitar Rp. 1 triliun per hari dari ekspor sawit hilang dari genggaman. Resiko ini ditambah dengan 16 juta pekerja di bidang industri kelapa sawit nasional dipertaruhkan nasibnya.

“Belum lagi lunturnya kepercayaan mitra dagang luar negeri kita, karena kebijakan radikal yang diputuskan Presiden tersebut. Para Menteri mestinya melaporkan perkembangan kerjanya terkait penanggulangan krisis migor ini kepada publik day by day, agar publik memahami dan mengambil tindakan yang tepat. Jangan diam saja,” ujar Mulyanto.

Baca Juga :  LaNyalla: Presidential Threshold Membuat Mekanisme Check and Balances Jadi Lemah

Ia pun meminta menteri terkait agar berhenti membuat janji-janji palsu yang sekedar PHP bagi masyarakat. Masyarakat diklaimnya sudah bosan dengan berbagai janji yang dilontarkan, yang ujung-ujungnya nihil.

“Sekarang ini masyarakat tengah menunggu dengan harap-cemas, apakah dengan bahan baku migor yang berlimpah akan betul-betul membuat produksi cukup,” seru Mulyanto.

Wakil ketua Fraksi PKS Bidang Pembangunan dan Industri ini juga menyoroti masuknya Bulog di sisi distribusi minyak goreng. Akankah keberadaan Bulog segera membuat ketersediaan migor curah di pasar terpenuhi dan dengan harga yang sesuai HET? Sementara para petani sawit rakyat harus terlindungi dengan berbagai insentif akibat anjloknya harga TBS di pasar.

“Para Menteri terkait harus gerak cepat merespons soal-soal tersebut dengan berbagai kebijakan teknis yang konkret dan tidak membiarkannya berlarut-larut. Jangan sampai publik semakin kecewa dan marah dengan berbagai janji dan kegagalan Pemerintah terkait kebijakan migor selama ini,” tutupnya. (OSY)

Loading...