PKS Tantang Pemerintah: Hapus Minyak Goreng Curah Kalau Berani

PKS Tantang Pemerintah: Hapus Minyak Goreng Curah Kalau Berani
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto menantang pemerintah untuk tidak hanya berwacana menaikkan harga minyak goreng curah

HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menantang keberanian pemerintah untuk segera menghapus minyak goreng curah, jika memang sudah direncanakan. Mengangkat isu sensitif yang melibatkan masyarakat secara langsung dipastikan akan memicu penolakan massif dan berdampak luas.

Mulyanto menjelaskan, wacana tersebut disampaikan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menegaskan, PKS menolak wacana pemerintah menghapus minyak goreng curah. Ia bahkan memberi warning kepada Pemerintah agar tidak mengangkat isu yang kontroversial tersebut.

“Isu ini kan wacana yang sudah lama dan Pemerintah sendiri yang membatalkannya. Memang dibanding migor kemasan, migor curah kurang higienis. Lebih sulit handlingnya, serta terpengaruh langsung terhadap kenaikan harga CPO,” katanya di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga :  LaNyalla Mattalitti: DPD RI Adalah Wakil Daerah

Namun demikian, lanjutnya,  masyarakat kecil serta UMKM masih sangat membutuhkannya. Minyak goreng curah untuk konsumsi masyarakat dan industri saat ini menempati porsi dominan. Yakni sebesar 3,7 juta ton pada tahun 2021 atau sekitar 74% dari kebutuhan migor nasional.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini meminta Pemerintah tidk seperti pepatah “buruk rupa cermin dipecahkan”.  Karena tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga minyak goreng curah, maka dihapuskan.

“Ketimbang membuat bising, silahkan saja Pemerintah hapus migor curah tersebut kalau berani. Itu akan menuai penolakan yang luas dari masyarakat,” tantang Mulyanto.

Ditegaskannnya, masyarakat kecil masih membutuhkan minyak goreng yang terjangkau harganya. Karenanya ketimbang mengangkat wacana ini, maka sebaiknya pemerintah fokus mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng. Baik curah maupun kemasan.

Baca Juga :  Selama Physical Distancing PKS Minta PLN Jamin Pasokan Listrik dan Longgarkan Pembayaran Iuran

“Jangan melempar isu baru yang tidak penting dan mendesak. Yang bisa jadi malah akan menimbulkan masalah baru,” tegas Mulyanto. (OSY)

Loading...