PKS Tolak Rencana Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi Peduli Lidungi

PKS Tolak Rencana Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi Peduli Lidungi
Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto menolak penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk beli minyak goreng

HARIANNKRI.ID –  Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto secara tegas menolak penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk beli minyak goreng (migor). Pemerintah disebutnya kembali membuat kebijakan yang sama sekali tidak menyelesaikan akar permasalahan.

Menurut Mulyanto, akar masalah minyak goreng ada pada sisi produksi dan distribusi. Bukan karena adanya lonjakan konsumsi. Karenanya, rencana kebijakan terbaru yang diungkapkan oleh Menteri Moordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan diyakini hanya bersifat coba-coba.

“Pemerintah jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng (migor) curah secara trial by error alias coba-coba, namun tidak menyelesaikan masalah. Misalnya, kebijakan penggunakan aplikasi Peduli-Lindungi untuk pembeli migor-curah,” kata Mulyanto di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Seharusnya, lanjutnya, pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah. Bukan malah menimbulkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menilai ide penggunaan aplikasi Peduli Lindungi akan menyulitkan masyarakat kecil.

Mulyanto menambahkan, pengguna migor curah notabene adalah rakyat kecil dan UMK (usaha mikro dan kecil) yang tidak akrab dengan teknologi smart phone. Bila beli minyak goreng pakai aplikasi ini dipaksakan maka akan menyulitkan mereka.

Baca Juga :  Pria Ini Akui Lakukan Hubungan Asusila Suka Sama Suka Dengan Istri Bandar Judi

“Hari gini, Pemerintah harus benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat,” imbuhnya.

Beli Minyak Goreng Pakai Aplikasi Peduli Lidungi Bukan Solusi

Menurut Mulyanto kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan minyak goreng curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi). Soal ini yang terkesan lambat dilakukan Pemerintah.

Nyatanya, kondisi yang ada sekarang ini janggal dan paradoksal. Di satu sisi stok CPO dikatakan berlimpah di tangki penyimpanan, dan harga TBS sawit rakyat anjlok mendekati Rp. 500 per kilogram. Namun di sisi lain, masih terjadi kelangkaan minyak goreng curah dan dengan harga yang jauh di atas HET.

“Berarti ada yang salah di tingkat produsen dan distributor migor curah,” kata politisi yang kerap disapa Pak Mul ini.

“Logika sederhananya, CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi minyak goreng curah. Kemudian migor curah tersebut didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi Pemerintah, dengan harga sesuai HET. Sekarang ini CPO tersebut terkesan dianggurkan atau tidak dimaksimalkan untuk produksi migor curah. Jadi wajar kalau ketersediaan migor curah tetap langka dan harganya masih di atas HET. Pemerintah harus mengurai mengapa industri enggan memproduksi migor curah tersebut,” jelas Mulyanto.

Baca Juga :  Harga CPO dan TBS Melorot Tapi Minyak Goreng Tinggi, Mulyanto: Ada Yang Salah

Selain hal tersebut di atas, Mulyanto mendesak Pemerintah untuk segera menghapus dualisme pasar minyak goreng curah. Yakni adanya pasar migor berbasis distributor/agen resmi pemerintah dengan harga HET dan pasar migor berbasis distributor bebas dengan harga yang tidak terkontrol Pemerintah.

Adanya dualitas pasar dan disparitas harga minyak goreng curah seperti ini jelas tidak sehat. Hal ini akan menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar.

Karena itu pemerintah harus mempercepat pembentukan agen resmi migor plat merah secara massif dan menghentikan distribusi migor yang tidak resmi.

Untuk diketahui Pemerintah akan memulai transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian migor curah rakyat pada Senin (27/6/2022). Pembelian minyak goreng curah rakyat nantinya harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau NIK (Nomor Induk Kependudukan).  Masa sosialisasi kebijakan ini akan berlangsung selama dua minggu ke depan. (OSY)

Loading...