Skenario Terselubung Yang Mungkin Sedang Dirancang Oleh Sang Produser “Drama Politik” Pasca Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Tentang “Penundaan Pemilu”

Skenario Terselubung Yang Mungkin Sedang Dirancang Oleh Sang Produser "Drama Politik" Pasca Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Tentang "Penundaan Pemilu"
Skenario Terselubung Yang Mungkin Sedang Dirancang Oleh Sang Produser "Drama Politik" Pasca Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Tentang "Penundaan Pemilu"

Skenario Terselubung Yang Mungkin Sedang Dirancang Oleh Sang Produser “Drama Politik” Pasca Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Tentang “Penundaan Pemilu”. Ditulis oleh:¬†Dr. Nicholay Aprilindo B,¬†Akademisi, Praktisi Hukum dan Advokat

Bila kita melihat peta situasi politik yang saat ini sedang bergulir pasca putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang mengadili PMH Perdata antara Partai PRIMA melawan KPU RI, maka kita perlu melihat berdasarkan teori “Probabilitas”, “Causalitas” dan teori “Konspirasi” yang secara politik berkaitan satu dengan yang lain. Karena politik itu dinamis, dan dapat berubah setiap saat sesuai kepentingan, situasi dan kondisi.

Untuk itu beberapa skenario mungkin saja dapat terjadi. Yaitu penundaan Pemilu atau tetap pada agenda yang telah disepakati Pemilu 2024. Dengan beberapa prediksi skenario sebagai berikut :

Ada 3 Skenario kemungkinan yang akan terjadi :

1. Akan terjadi negosiasi antar Partai Koalisi didalam Pemerintahan saat ini dan yang berkuasa di Parlemen, terjadi perpanjangan masa jabatan RI-1 saat ini selama 2,5 tahun. Walaupun MKRI Sudah memutuskan tidak ada perpanjangan masa jabatan Presiden, namun bila ada kesepahaman dan kesepakatan antar partai koalisi di Pemerintahan maupun Senayan (DPR-MPR-DPD), maka untuk mengeluarkan PERPPU untuk kepentingan perpanjangan mada jabatan Presiden adalah bukan hal yang sulit. Karena Konstisusi RI UUD 1945 sebelum maupun pasca amandemen tidak mengatur “dibolehkan atau tidak dibolehkan” perpanjangan masa jabatan Presiden. Dan wacana untuk hal tersebut sudah bergulir sejak tahun 2022 pasca pandemi covid-19 dengan berbagai dalih dan argumentasi.

Untuk RI-1 akan tetap berada pada pemegang mandat kekuasaan saat ini Jokowi. Sedangkan untuk RI-2 akan diberikan posisi pada PS dan atau orang yang dianggap bisa bekerjasama dengan RI-1 selama ini dan dapat mengamankan serta melanjutkan segala kebijakan RI-1 selama periode 2019-2024.

Langkah-langkah kearah tersebut sudah samar-samar kelihatan dan sedang berlangsung. Peta mulai berubah, khususnya dengan manuver-manuver para politisi senior yang mulai mencari celah negosiasi dengan berdiplomasi. Mencari celah yang dimungkinkan, selama tidak melanggar konstitusi dan aturan hukum yang ada.

2. Dapat terjadi negosiasi antar Partai koalisi plus. Misalnya Gerindra – PKB + PDIP. Yaitu Ketum PDIP akan tetap mengunggulkan putri “Mahkotanya” PM atau kader militannya GP untuk menjadi RI-1 & PS Ketum GRD akan diminta untuk mengalah menjadi RI-2, bila tetap diadakan Pemilu 2024. “Demi keutuhan bangsa dan negara”.

3. Akan ada upaya untuk memasangkan PS dengan AB. Mengingat peta perpolitikan saat ini, dimana kekuatan Nasionalis tidak mampu membendung perubahan dan mau tidak mau demi keutuhan bangsa dan negara harus mengakomodir kepentingan kekuatan “Religius” yang memang sejak Revolusi kemerdekaan selalu bergandengan tangan hingga Indonesia merdeka.

Langkah-langkah manuver politik saat ini sedang dimainkan SP selaku Ketum Nasdem untuk berdiplomasi mencari celah memasangkan Ketum GRD. PS dengan AB pasca pencalonan AB sebagai Capres dari Partai Nasdem. Dan untuk RI-1 akan diberi kesempatan PS selama 5 tahun pertama, sedangkan 5 tahun selanjutnya RI-1 menjadi “jatah” AB.

Semua prakiraan dan perkiraan tersebut diatas hanya analisis subjektif secara pribadi saya selaku pengamat dan aktivis Polhukam, tanpa adanya tendensi apapun, dan hal tersebut masih perlu diperdebatkan dan atau didiskusikan lebih lanjut.

Loading...