HARIANNKRI.COM – Unjuk rasa warga Pesanggaran berjumlah puluhan orang mendatangi Kantor DPRD Banyuwangi, Senin (25/2/2019). Kehadiran mereka dalam orasi meminta DPRD segera membuat Panitia Khusus (Pansus) Tambang. Guna menghentikan kegiatan pertambangan emas di Gunung Tumpangpitu, yang dinilai mengancam nasib pemukiman warga di sekitar gunung nantinya.
Di halaman belakang kantor DPRD Banyuwangi, para pengunjuk rasa berorasi.
“Kami mewakilan warga seputar Gunung Tumpangpitu meminta DPRD jangan sembunyi-sembunyi, ketika akan membahas permasalahan tambang emas Tumpangpitu. Karena ini menyangkut nasib kami yang berada dikawasan Tumpang Pitu Kecamatan Pesanggaran,” ucap Ari, salah satu perwakilan warga.
Dalam orsi, Ari minta DPRD segera membuat Pansus yang diharapkan mampu menjembatani aspirasi warga Pesanggaran. Selama ini sudah banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan pengelolah tambang emas di Tumpangpitu.
Perwakilan warga lain, Nur Aini juga meminta kegiatan pertambangan emas yang ada di wilayahnya itu dihentikan. Pasalnya, selama ini keberadaan tambang tersebut hanya merusak lingkungan yang ada.
“Dan getaran pengeboman Gunung sangat mengganggu lingkungan, karena radius satu kilo meter terasa sekali. Gunung hanya dikeruk sehingga permukaan Tumpangpitu terus menurun. Hal ini bisa berbahaya karena bisa mengancam kelangsungan warga di sekitarnya,” pinta Nur Aini dalam orasinya.
Setelah berorasi sekitar satu jam, warga Pesanggaran akhirnya ditemui tiga anggota DPRD Banyuwangi. Mereka adalah Made Swastiko (Fraksi PDI Perjuangan), Andi (Fraksi Gerindra) dan M. Bazir (Fraksi PPP).
Ketiga wakil rakyat itu menerima di ruang khusus DPRD Banyuwangi. Satu per satu perwakilan warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya, di antaranya Ari, Nur Aini dan Joko.
Mendengar aspirasi warga yang menginginkan penutupan tambang emas Tumpangpitu. Made Swastika, hanya menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan aspirasi warga ke pimpinan DPRD.
Ketika ada salah satu perwakilan warga ingin berdialog, anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menolak. Karena sebagai anggota yang ditunjuk menemui warga hanya berwenang untuk mencatat dan menyampaikan aspirasinya.
Sementara Bazir, yang ikut menemui warga, kepada wartawan menegaskan bila Fraksi PPP sejak adanya tambang sudah menolak. Pasalnya, menurut Bazir, pihaknya sudah melihat adanya ketidakbenaran sejak berdirinya tambang emas tersebut.
“Selain proses perizinannya, juga masalah lahan pengganti yang tidak pernah ada. Seperti yang selama ini dikatakan ada di Bondowoso. Itu tidak pernah ada,” kata Bazir.
Dikonfirmsi batalnya hearing dengan PT. BSI hari ini, Bazir menjawab, sepenuhnya itu ia menyerahkan kepada pimpinan DPRD.
“Saya anggota hanya bisa menyampaikan kepada pimpinan. Karena itu kami akan sampaikan termasuk batalnya agenda hearing hari ini,” katanya. (BUT)
