HARIANNKRI.ID – Prediksi bakal masuk anginnya larangan ekspor CPO yang diumumkan Presiden Jokowi akhirnya terbukti. Larangan tersebut direvisi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers singkat di saluran YouTube pada Selasa 26 April 2022 lalu.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menjelaskan, Airlangga mengumumkan bahwa Pemerintah tetap akan mengizinkan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Sementara yang dilarang ekspor di tengah krisis minyak goreng (migor) di tanah air adalah bahan baku minyak goreng sawit, yakni refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein.
Mulyanto menyebut kebijakan Presiden Jokowi soal larangan ekspor CPO sudah masuk angin. Belum juga efektif dilaksanakan ternyata kebijakan larangan ekspor CPO yang disampaikan Presiden Jokowi pekan lalu, sudah direvisi Menko Perekonomian.
Ia menegaskan, revisi ini persis seperti yang diperkirakannya beberapa waktu lalu. Kebijakan ini tidak akan bertahan lama karena kuatnya tekanan yang dihadapi pemerintah. Tekanan yang dimaksud bukan hanya dari kalangan pengusaha tapi juga dari negara-negara tujuan ekspor.
“Memalukan. Belum juga dilaksanakan, kebijakan ini sudah ditafsirkan secara berbeda oleh anak buahnya. Dan ini bukan kejadian pertama. Sebelumnya, dalam kasus larangan ekspor batu bara, terjadi pula pembatalan kebijakan dalam waktu sepekan. Kalau dibiarkan seperti ini bisa kacau penyelenggaraan negara,” kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan bila sekarang tafsir obyeknya menyempit dari CPO menjadi RBD. Karena RBD adalah turunan dari CPO, besok berikutnya patut diduga, periode waktu kebijakannya yang akan menyempit menjadi hanya beberapa pekan atau hari saja. Penyempitan objek larangan ekspor dan masa berlaku kebijakan ini akan membuat tidak efektif.
Mulyanto: Larangan Ekspor CPO Hanya Gertak Sambal
Menurut Mulyanto, kebijakan Pemerintah terkait larangan ekspor migor yang terkesan bombastis ini hanyalah gertak sambal saja. Bukan kebijakan yang prudent berbasis riset. Sehingga tertangkap sebagai kebijakan yang sekedar “tebar pesona”, yang tidak sungguh-sungguh untuk membangun tata niaga migor yang berpihak kepada rakyat.
Mulyanto minta Pemerintahan Jokowi berhenti bermain-main dengan kebijakan seperti ini. Berdayakan para ahli dan lembaga riset yang ada untuk merumuskan kebijakan yang seksama berbasis riset yang handal (research based policy).
“Sudah selayaknya ke depan, tata niaga migor ini tidak dilepas pada mekanisme pasar murni. Tetapi dikembalikan pada semangat konstitusi, yang menghajatkan peran negara. Negara harus hadir untuk menata niaga migor, sehingga pengaturannya betul-betul memihak rakyat, bukan membela investor dan para konglomerat,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam semangat ini, maka migor harus dianggap sebagai barang kebutuhan pokok yang penting dan strategis bagi masyarakat. Artinya ada “penguasaan negara” di dalamnya.
“Dengan kata lain negara hadir dalam aspek kebijakan, pengaturan, pengawasan, pengurusan maupun pengelolaan migor,” tutup politisi PKS ini. (OSY)
