Azam Khan Sebut Penanganan Covid-19 Diserahkan Bukan Pada Ahlinya

Azam Khan Sebut Penanganan Covid-19 Diserahkan Bukan Pada Ahlinya
Praktisi hukum Azam Khan

HARIANNKRI.ID – Praktisi hukum Azam Khan mempertanyakan mengapa penanganan Covid-19 di Indonesia bukan diserahkan pada intitusi atau lembaga atau personal yang memang sesuai dengan bidang keahliannya. Kondisi ini akan memunculkan pertanyaan di benak rakyat, apakah ada sesuatu dibalik semua ini.

Azam Khan menuturkan, semua rakyat Indonesia berharap agar pandemi Covid-19 ini segera hilang atau paling tidak, mereda. Pandemi ini disebutnya telah meluluhlantakkan perekonomian rakyat terutama masyarakat ekonomi rendah.

“Indonesia berharap wabah Covid-19 ini cepat selesai. Dan rakyat percaya itu. Yang penting, serahkan pada ahlinya,” kata Azam Khan kepada hariannkri.id melalui pesan WA, Senin (12/8/2021).

Selaku praktisi hukum, Azam Khan mengingatkan, penanganan persoalan Covid-19 ini wajib memiliki landasan hukum yang jelas. Artinya, karena pandemi Covid-19 ini adalah persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, maka wajibnya yang menangani adalah mereka yang kompeten di bidang kesehatan. Adapun bidang ekonomi, ketahanan nasional dan bidang lainnya, perannya sebatas mendampingi.

Baca Juga :  Presiden Minta Kepala Daerah Bijak Dalam Penanganan Covid-19

“Kita sebagai rakyat tentu sedikit bingung. Banyak sekali para pakar dan rakyat bingung. Dalam penanganan Covid-19 ini (diserahkan-red) yang bukan pada ahlinya,” ucap Humas Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ini.

Ia pun mencontohkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM) level 4 dan 3.

“Hanya diatur olah Mendagri ( Menteri Dalam Negeri-red), Menteri BUMN dan Menko Maritim dan Investasi. Saya melihat, tidak pada tupoksinya atau setidak-tidaknya bukan pada ahlinya. Artinya, saya menduga, ini tidak sesuai dengan tugas keahliannya,” tegasnya.

Seharusnya, lanjut Azam Khan, pada kebijakan tersebut, sejumlah lembaga atau institusi yang berkaitan harus dilibatkan pada pelaksanaannya. Ia pun menyebut diantaranya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kementerian Kesehatan. Paling tidak, melibatkan para profesor kedokteran yang memang jelas-jelas ahli di bidangnya.

Baca Juga :  Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Diduga Salahgunakan Kewenangan

“Ini perlu bersatu dan dilibatkan dong,” imbuhnya.

Azam Khan: Boleh Dong Rakyat Menduga-duga

Azam Khan pun mengingatkan pemerintah, kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang terlihat tidak dilaklukan oleh ahlinya ini akan mempengaruhi persepsi rakyat terhadap pemerintah. Karenanya, pemerintah juga tidak boleh menyalahkan jika kemudian muncul persepsi negatif ada kwpwntingan lain dibalik penanganan Covid-19 yang hingga kini belum berakhir ini.

“Boleh dong rakyat bersakwasangka (mencurigai-red) bahwa ini ada hubungan dugaan bisnis obat dan alat-alat kesehatan. Boleh kan rakyat menduga-duga. Karena mereka para Menteri di atas, maaf, tidak memiliki kompetensi keilmuan tentang Covid-19. Bolehkan rakyat menduga-duga,” tutupnya. (OSY)

Loading...