Aksi Jilid II: Kami Tidak Menolak PLTU Batang, Tapi Menuntut Keadilan

Aksi Jilid II: Kami Tidak Menolak PLTU Batang, Tapi Menuntut Keadilan
Warga tiga desa menggelar aksi damai menuntut PT BPI berlaku adil, di kawasan pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah, Kamis (16/6/2022)

HARIANNKRI.ID – Warga tiga desa menggelar aksi jilid II ke PLTU Batang mendesak PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) segera memenuhi tuntutan mereka. Perwakilan warga menekankan, aksi yang digelar tersebut bukan untuk menolak pembangunan PLTU, namun meminta perusahaan konsorsium tersebut untuk berlaku adil dan menepati janji-janjinya.

Lebih dari 200 warga tiga desa menggelar aksi damai di depan pintu gerbang kawasan pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah. Ketiga desa tersebut adalah Ponowareng, Karanggeneng dan Ujungnegoro. Aksi tersebut adalah aksi lanjutan yang digelar di tempat yang sama Selasa 31 Mei 2022 lalu. Tuntutan mereka pun sama, diantaranya adalah meminta persamaan harga pelepasan lahan. Karena pada tahap pertama dihargai 100 ribu permeter dipotong PPh 5 persen, sedangkan tahap kedua dihargai 400 ribu permeter tanpa potongan PPh.

Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa aksi Darsani mengucapkan Ttrimakasih kepada TNI-Polri yang sudah mengamankan aksi jilid II sehingga berjalan dengan tertib. Ia mengingatkan kehadiran anggota TNI-Polri sebagai alat negara untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Baca Juga :  Warga Eks Pemilik Lahan Geruduk PLTU Batang, Tuntut PT BPI Berlaku Adil

“Kami selaku yang dituakan oleh ketiga desa, mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepolisian, Bapak TNI. Yang tidak ada jemu-jemunya. Yang tidak bosan-bosannya mengamankan, menggali informasi supaya perjalanan ini berjalan dengan tertib. Dan kita juga menunggu kedatangan wakil dari Pemkab, wakil dari Kecamatan dan dari ketiga desa,” kata Darsani saat orasi, Kamis (16/6/2022).

Aksi Jilid II: Kami Tidak Menolak PLTU Batang, Tapi Menuntut Keadilan
Personil TNI-Polri mengawal massa aksi menuju lokasi kawasan pembangunan PLTU Batang, Kamis (16/6/2022)

Ia mengingatkan, penyaluran aspirasi di ruang publik adalah hak setiap warganegara yang dijamin oleh konstitusi. Darsani mengingatkan, saat ini adalah era demokrasi yang seharusnya tidak dikangkangi karena adanya kepentingan sesaat.

“Kami tidak menolak PLTU Batang, tapi kami menuntut keadilan,” tegasnya.

Darsani menekankan, warga tiga desa selama ini bersabar menunggu niat baik PT BPI dalam mencari solusi damai. Namun hingga saat ini PT BPI dituding terkesan tidak melakukan apapun bahkan tidak menjalin komunikasi. Karenanya, mereka agar PT BPI segera memberikan penjelasan perkembangan jawaban atas tuntutan warga.

“Kita tunggu, kita tanyakan, progres konkritnya itu seperti apa. Tidak ada komunikasi sama sekali. Jangan beralasan sudah ada gugatan dan lain-lain, somasi dan lain-lain. Tapi kami yang disini juga memerlukan kejelasan yang pasti,” tegasnya.

Baca Juga :  891 Eks Pemilik Lahan PLTU Batang Layangkan Surat Somasi ke PT BPI

Adapun orator lain meminta agar pelaksana pembangunan PLTU Batang ini berkomunikasi dengan warga yang sedang menggelar aksi damai tersebut. Ia mengingatkan PT BPI agar menjaga adat ketimuran yang mempersilahkan tamu masuk, bukan justru menutup pintu rapat-rapat.

“Saya tidak akan berteriak-teriak, karena kedatangan kami adalah untuk mencari solusi yang terbaik. Seandainya hari ini tuntutan yang seperti ini tidak digubris, Insya Allah belakang-belakang ada lagi yang seperti ini,” tegasnya.

Aksi Jilid II: Kami Tidak Menolak PLTU Batang, Tapi Menuntut Keadilan
Perwakilan massa aksi menyerahkan dokumen ke perwakilan PT BPI, Kamis (16/6/2022)

Diakhir aksi damai, perwakilan PT BPI sempat menemui perwakilan massa aksi. Diwakili Darsini, massa aksi memberikan dokumen tuntutan aksi kepada perwakilan PT BPI.

Darsini mengaku merasa kecewa dengan perwakilan PT BPI. Pasalnya, perwakilan tersebut hanya menerima dokumen tuntutan massa aksi, namun tidak memberikan penjelasan tentang perkembangan konkret langkah yang diambil oleh PT BPI. Mereka hanya memberikan jawaban yang terkesan normatif.

“Hanya menjawab akan disampaikan ke atasan. Itu saja,” tutur Darsani menirukan perwakilan PT BPI. (OSY)

Loading...