HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyebut, bakal terjadi kelangkaan minyak goreng jika pemerintah kembali membuka kran ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dengan tidak hati-hati. Pemerintah disebut salah fokus dengan mengutamakan kepentingan pengusaha CPO dan minyak goreng dibanding memenuhi kebutuhan CPO dan minyak goreng domestik.
Mulyanto menjelaskan, rencana ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan (LBP), dalam rapat evaluasi kebijakan pengendalian minyak goreng, Jumat (1/7/2022) lalu. Luhut bahkan disebutnya sudah meminta Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, untuk mempercepat pelaksanaan rencana ekspor CPO tersebut ke beberapa negara.
Dalam rapat tersebut dijelaskan LBP, langkah percepatan realisasi ekspor dikarenakan kapasitas tangki-tangki yang dalam waktu dekat akan kembali penuh. Selain itu, hal ini juga dilakukan mengingat masih rendahnya harga tandan buah segar (TBS) di sisi petani.
“Pemerintah jangan salah fokus terkait dengan soal tersebut. Semestinya Pemerintah tidak fokus untuk menggesa ekspor CPO demi keuntungan pengusaha CPO dan minyak goreng. Yang lebih prioritas adalah fokus untuk memenuhi kebutuhan CPO dan minyak goreng (migor) domestik. Jangan sampai muncul kembali kasus kelangkaan bahan baku migor seperti sebelum-sebelumnya,” kata Mulyanto kepada wartawan di Gedung Nusantara III Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).
Minyak Goreng, CPO dan TBS
Terkait kapasitas tangki-tangki industri CPO dan migor yang penuh, Mulyanto menilai, justru ini adalah hal positif bagi Pemerintah untuk terus menggesa produsen CPO ini mengosongkan tangki-tangki tersebut melalui produksi migor, baik kemasan ataupun curah, bagi keperluan dalam negeri.
Ia menegaskan, produksi migor untuk pasar domestik harus diprioritaskan, sampai pasar banjir. Dan harga migor benar-benar sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) yang telah ditetapkan.
“Jangan belum apa-apa Pemerintah sudah menggesa untuk ekspor CPO tersebut. Nanti kita akan mengalami kelangkaan bahan baku minyak goreng lagi. Padahal harga migor hari ini masih jauh di atas HET,” kata Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.
Sementara untuk mengangkat harga TBS di tingkat petani, khususnya petani sawit rakyat, Pemerintah harus benar-benar memperhatikan mekanisme pembelian TBS. Agar petani sawit diuntungkan.
“Jangan sampai seperti sekarang, posisi tawar mereka sangat lemah. Model kemitraan petani-industri, nampak lebih baik dan menguntungkan petani sawit,” tegasnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak Pemerintah untuk segera menata industri atau pabrik kelapa sawit (PKS).
“Selama ini PKS tersebut yang membeli TBS dari petani sawit rakyat. Sekarang ini mereka sudah banyak yang menolak TBS dari petani, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tutup. Ini faktor utama yang menyebabkan harga TBS petani rakyat anjlok ke titik nadir,” tutupnya. (OSY)
