HARIANNKRI.COM – Ketua Ikatan Pengusaha Asli Raja Ampat (IPAR R4) Abraham Umpaim, mempertanyakan penyerapan anggaran tahun 2019 yang dikelola oleh pemerintah kabupaten Raja Ampat. Pengelolaan ini dilakukan melalui SKPD masing- masing.
Kepada media, Abraham mempertanyakan penyerapan anggaran tahun 2019 yang sudah terserap, dan siapa yang bertanggung jawab atas penyerapan anggaran tahun 2019. Karena menurutnya banyak pekerjaan yang tidak terbayarkan.
“Siapakah yang bertanggung jawab atas Penetepan Anggaran 2019? Karena banyak Pekerjaan tidak terbayarkan sampai dengan nilai kecilpun tidak ada anggarannya. Kami tetap mengontrol karena anggaran rakyat, ini bukan anggaran pribadi,” ucap Bram.
Bram meminta kepada DPRD Raja Ampat agar mengawali hari kerja di tahun 2020 untuk segera memanggil SKPD terkait. DPRDsetempat harus mempertanyakan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan namun belum terbayarkan
“DPRD R4 masuk kantor besok tolong di panggil semua SKPD terkait kegiatan-kegiatan yang tidak terbayarkan. Rakyat bertindak sekarang karena anggarannya tidak digunakan dengan baik dan penggunaanya tidak tepat sasaran. Masa anggaran 1 triliun lebih yang telah ditetapkan, kok kas daerah bisa kosong itu,” ujar Ketua Ipar R4.
Lebih lanjut Bram, menyampaikan kepada DPRD Raja Ampat untuk memperhatikan kegiatan tahun 2020 jangan sampai terjadi hutang pemerintah menumpuk. Dia ibaratkan yang dilakukan selama ini hanya gali lobang tutup lobang.
“Tolong DPRD R4 perhatikan kegiatan tahun 2020, jangan berjalan ya nanti hutang pemerintah menumpuk. Ibarat kerja gali lobang tutup lobang, Sebab kegiatan tahun 2020 ini akan hilang banyak,” lanjutnya.
Selaku ketua Ipar R4, ia mengingatkan kepada pemerintah dan juga kepada lembaga legislatif di kabupaten Raja Ampat untuk melakukan fungsi kontrol. Sesungguhnya mereka bertindak atas nama negara bukan kepentingan pribadinya atau kelompok
“Kalian yang kerja didalam itu ingat ini anggaran rakyat bukan kalian punya anggaran pribadi. Mengawali semua kinerja di tahun 2020 ini dengan topik Evaluasi dan Fungsi Kontrol dilakukan. Kalau tidak, Lembaga Legislatif bubar dari Raja Ampat. Atas nama negara kami bertindak bukan atas nama kepentingan kelompok dan partai politik. Atas Nama Negara mari kita selamatkan Anggaran Rakyat,” tutupnya. (HSG)
