HARIANNKRI.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto pesimistis Pemerintah dapat merealisasikan target 4 juta sambungan jaringan gas rumah tangga (SR) pada tahun 2024. Pasalnya, hingga Mei 2021 Pemerintah baru dapat membangun 537.963 SR sambungan atau baru 16 persen.
Mulyanto menilai, sejauh ini Pemerintah kurang serius mengembangkan jaringan gas (jargas) di wilayah-wilayah produktif. Ia mencontohkan, hingga kini di wilayah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan belum terjangkau jargas. Padahal pilot project jargas di rumah susun Tangerang sudah lama berjalan.
“Beberapa wilayah di Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi sudah masuk jargas. Tapi Tangerang sampai sekarang masih belum. Ini kan menunjukan Pemerintah tidak serius menjadikan jargas sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat,” kata Mulyanto di Jakarta, Selasa (8/6/2021).
Ia pun merasa pesimis melihat perkembangan pembangunan jaringan gas hingga saat ini, Padahal waktu yang tersisa tinggal 3 tahun lagi. Mulyanto melihat belakangan justru keseriusan Pemerintah terlihat kendor.
“Hal ini dapat dilihat dari besaran anggaran pembangunan jargas di tahun 2021-2022,” ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Sambungan Jaringan Gas Rumah Tangga, Antara Target dan Anggaran
Menurut Mulyanto. pada tahun 2021 Pemerintah menganggarkan Rp 1.2 triliun untuk pembangunan 120.776 SR sambungan jargas. Sedangkan untuk tahun anggaran 2022 nilainya anjlok menjadi hanya Rp 100 M dengan target 10.000 SR jargas. Tersisa kurang dari 8 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya.
“Ini kan aneh. Saat pemulihan ekonomi ingin kita dorong di tahun 2022, bersama pandemi yang perlahan mulai melandai, anggaran jaringan gas malah melorot. Apa ini kerjanya mafia migas yang lebih senang impor LPG?,” tandas Mulyanto.
Mulyanto mengungkapkan data tersebut berdadarkan hasil paparan Dirjen Migas saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Eselon I Kementerian ESDM yang membahas anggaran pemerintah tahun 2022, pada 3 Juni 2021 lalu.
“Dengan kinerja seperti itu maka mustahil target 4 juta SR jargas di tahun 2024 akan tercapai. Karena itu PKS mendesak Pemerintah serius atasi pembangunan jargas ini,” tegas Mulyanto.
Untuk diketahui program jargas ini dicanangkan secara nasional dalam rangka substitusi impor LPG dengan gas alam domestik. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka menekan defisit transaksi berjalan, khususnya sektor migas dan membangun ketahanan energi nasional secara lebih massif.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini memaparkan bahwa secara umum program substitusi LPG dengan gas alam ini dapat menghemat devisa. Hitungannya, harga gas alam lebih murah daripada LPG. Selain itu cadangan gas alam kita, sebagai sumber energi yang bersih ini, masih berlimpah, sekitar 1,53% cadangan gas bumi dunia.
“Dengan begitu secara nasional, masyarakat dapat berhemat sebesar Rp. 0,3 triliun per tahun. Sementara Pemerintah dapat menghemat subsidi LPG sebesar Rp 3,3 triliun per tahun. Jumlah yang lumayan besar,” tegas politisi senior PKS ini. (OSY)
