HARIANNKRI.ID – Kabar adanya penambahan armada kapal trayek Sorong Waisai untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) disangkal oleh PT BPM. Ia juga menolak pihaknya disebut melakukan praktek monopoli seperti yang ramai dibicarakan masyarakat Raja Ampat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Cabang PT BPM Waisai, Ahadi saat dihubungi hariannkri.id melalui sambungan selular, Kamis (22/12/2022). Ia menuturkan, saat ini ada beberapa kapal yang melayani trayek Sorong-Waisai. Diantaranya adalah KM Fajar Indah, KM Fajar Mulia, KM Getsamani. KM Sumlia, perintis, KM Lema dan kapal cepat.
“Jadi apa ini yang dikatakan monopoli? Sedangkan kapal yang melayahi rute Sorong Waisai pp ada 7 kapal,” kata Ahadi.
Terkait dengan kapal cepat, Ahadi menuturkan, saat ini ada 4 armada kapal cepat yang melayani trayek tersebut. Dua armada beroperasi pukul 09:00 WIT dari Sorong ke Waisai. Dua armada lagi dengan jadwal pelayaran pukul 14:00 WIT.
Saat ditanya apakah keempat armada tersebut keagenannya milik PT BPM, ia pun membenarkan.
“Iya,” jawab Ahadi.
Kepala Cabang PT BPM Waisai ini membenarkan bahwa pihaknya melakukan langkah antisipasi menghadapi perayaan Nataru. Namun Ahadi menegaskan, langkah yang ditempuh adalah menambah frekuensi pelayaran. Bukan menambah jumlah armada, seperti yang diberitakan di media massa.
“Kalo Penambahan armada, tidak ada. Dan bisa dikonfirmasi, hanya penambahan frekuensi jam. Bisa dikonfirmasi di Syahbandar sebagai mediator,” tegasnya.
Terkait dengan dimuatnya pernyataannya di media massa yang menyatakan adanya penambahan armada, Ahadi menyangkal hal tersebut. Ia mengklaim, pernyataan tersebut muncul karena media tersebut telah melakukan kesalahan dalam mengutip pernyataannya.
“Kalau itu, kesalahan medianya, sewaktu beritanya tayang. Itu bukan penambahan armada, melainkan penambahan frekuensi jam,” ujar Ahadi.
Alasan PT BPM Menaikkan Harga Tiket Trayek Sorong Waisai
Kepada hariannkri.id, Ahadi mengakui pihaknya menaikkan harga tiket untuk trayek tersebut. ia mengaku, pihaknya terpaksa harus menyesuaikan dengan kenaikan harga BBM hingga 32 persen. Namun ia menekankan, kenaikan harga tersebut tidak dilakukan secara sepihak. Ia mengklaim, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah terkait untuk memberlakukan harga tiket yang saat ini berlaku.
“Kemarin waktu harga BBM naik 32 persen, maka menyesuaikan. Tetapi setelah DPRD dan Pemda memanggil kami dan mereka minta harga 125 ribu, maka kami menyetujui. Harga itulah yang berjalan sekarang,” kata Kepala PT BPM cabang Waisai.
Ia menambahkan, penetapan harga tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani beberapa pihak. Diantaranya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Raja Ampat, Kadshub Kota Sorong dan Kadishub Provinsi Papua Barat. (OSY)
