HARIANNKRI.COM – Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018). Mereka menyoroti tata kelola pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang banyak mendapat kritikan dan sorotan. Mayoritas, sorotan tersebut mengarah kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekertaris Daerah Saefullah.
Aksi unjuk rasa KAPAK digelar di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018). Mereka mencermati beberapa pokok masalah yang patut dicermati oleh rakyat DKI Jakarta. Antara lain, perencanaan dan penganggaran daerah yang buruk. Hal ini disinyalir adanya ketidakkompakkan antara pemangku pemerintah. Dalam hal ini Gubernur, Sekertaris Daerah, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ketidakharmonisan antara pemangku eksekutif tersebut mengakibatkan persoalan-persoalan turunan. Misalnya rendahnya penyerapan anggaran SKPD Provinsi DKI Jakarta.
“Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sekertaris Daerah Saefullah, tidak becus dalam mengurus pemerintah,” kata Koordinator Aksi.
Hal ini dibuktikan dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA). Dimana tahun 2017 (audited) tercatat sebesar 13,165 triliun atau meningkat sebesar 41% dibandingkan SiLPA tahun 2016 sebesar 7,706 triliun.
“Meskipun Pemprov DKI Jakarta mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2017, namun persoalan tata kelola keuangan sangat buruk,”ujar Koordinator Aksi KAPAK.
Lanjutnya, hal itu disebabkan karena Sekertaris Daerah Saefullah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah tidak bekerja secara maksimal dan fungsinya sebagai sekertaris daerah. Temuan-temuan pemeriksaan yang signifikan sebagai contoh. Pengelolaan pendapatan dan piutang pajak kendaraan bermotor belum optimal. Pengelolaan pajak air tanah belum optimal, dan belanja Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul tidak optimal.
Atas permasalahan-permasalahan tersebut, KAPAK menuntut KPK agar segera memeriksa Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah atas dugaan praktik jual beli jabatan dalam lingkup kedinasan Provinsi DKI Jakarta. Mereka juga mendesak Kementerian PAN-RB c.q Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menyelidiki adanya dugaan jual beli jabatan dan kolusi dalam pengangkatan pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
KAPAK juga mengajak seluruh stakeholder untuk menyelidiki dan memutus mata rantai KKN di seluruh SKPD. Khususnya dugaan monopoli jabatan oleh Gubernur dan Sekda Provinsi DKI Jakarta. Karena jaringannya diduga sudah menyebar pada pejabat SKPD semua tingkatan.(NVD/DDR)
