HARIANNKRI.ID – Dalam laporan dan tanggung jawab internal kepolisian maka sudah kewajiban Polda Papua Barat memberikan pelayanan dan meningkatkan kinerja serta laporan bulanan kepada tingkat lebih tinggi, yakni Mabes Polri. Dalam laporan tersebut untuk 34 Polda di seluruh Indonesia.
Survei dilakukan oleh Lembaga Survei Akurasi Indonesia (SAI) sebagai lembaga yang ditugaskan oleh Polda Papua Barat dan jajarannya. Adapun survei dilakukan survei pada periode 28 April – 8 Mei 2021. Kepala Biro Rena Polda Papua Barat, Kombes Pol Switbertus Budi Prasetiyo menjelaskan, Polda Papua Barat masuk dalam laporan terbaik pertama di seluruh Polda di Indonesia.
“Maka posisi Polda Papua Barat masuk dalam kategori kinerja dan pelayanan serta laporan terbaik pertama dari seluruh Polda di Indonesia. Maka dari itu kualitas kinerja dan pelayanan Polda Papua Barat dan Polres jajaran melakukan survei internal dan eksternal. Yang ditugaskan kepada Lembaga Survei Akurat Indonesia (SAI) untuk menguji data dan faktual lapangan,” kata Kepala Biro Rena Polda Papua Barat.
Kepala Biro Rena Polda Papua Barat menyampaikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia membangun kepemimpinan 2021-2024. Adapun taglinenya transformasi Polri yang merupakan abreviasi dari Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI). Konsep ini merupakan lanjut dari Polri Promotor.
Hasil Survei Lembaga SAI Terkait Polri dan Polda Papua Barat
Direktur Lembaga SAI, Alfaris Yasir dalam paparannya di hadapan Pejabat Utama Polda Papua Barat, Pimpinan Ombudsman Papua Barat, Kepala Organisasi Tata Letak Papua Barat dan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama di Lantai dasar Markas Polda Papua Barat, Jumat (27/5/2021) dalam kegiatan Diseminasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, Program 100 Hari Kapolri di Polda Papua Barat.
Dalam paparanya, Alfaris mengurai tentang pendekatan survey yang dilakukan dengan metode by phone (menelpon responden) dan tatap muka dengan responden. Jumlah responden 517 Orang dengan Margin Of Eror 2,5 persen dan tingkat kepercyaan kurang lebih 95 persen.
Responden yang menjawab terhadap tingkat kepercayaan Institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Sangat Percaya 86.33 persen, Cukup Percaya 12.2 persen, Kurang Puas 0.93 persen. Tidak Puas 0.15 persen dan yang Tidak Tahu 1.32 persen serta yang Tidak Jawab 2.2 persen.
Kemudian Alfaris mengemukakan bahwa, secara umum tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan publik terhadap Institui Polri. Sangat Puas 83,55 persen merasa puas, kemudian yang mengaku Kurang Puas 11,85 persen, Kurang Puas sebanyak 0,93 persen. Selanjutnya Tidak Puas sebanyak 0,15 persen dan yang Tidak Tahu 1,32 persen serta yang Tidak Jawab 2,2 persen.
Pertanyaan apakah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo apakah yakin atau tidak yakin Institusi Polri kedepan akan lebih baik atau tidak.
Sebanyak 86,55 responden merasa yakin lebih baik, sedangkan yang tidak yakin 1,1 persen responden. Yang tidak tahu sebanyak 4,95 persen kemudian responden yang tidak menjawab sebanyak 7,95 persen.
Dikatakan bahwa pada tingkat pengetahuan responden Internal Polri di Papua Barat tentang program Presisi Kapolri. Yang menjawab Ya tahu sebanyak 85,55 persen responden, kemudian menjawab tidak tahu sebanyak 3,95 persen kemudian yang belum menjawab sebanyak 10,5 persen.
Lanjut Alfaris, dalam posisi penilaian polres-polres dalam jajaran Polda Papua Barat. Posisi Polres Kota Sorong 17.29 persen, Polres Bintuni 12.20 persen, Polres Kab. Sorong 11.15 persen, Polres Wondama 10.45 persen, Polres Raja Ampat 8.49 persen, Polres Fakfak 7 persen, Polres Kaimana 6 persen, Polres Sorlsel 5.80 persen, Polres Mansel 5.07 persen dan Polres Manokwari 4.80 persen, serta yang Tidak Tahu 8.07 persen dan yang Tidak Jawab 3.68 persen.
Lima Poin Saran Responden
Dalam laporan survei 100 hari program kerja kapolri dan kinerja polda papua barat mencakup 177 halaman dengan item pertanyaan mencakup, tentang pengetahuan, pelayanan dan kepuasan. Dia mengatakan, terdapat lima poin saran dari responden untuk perbaikan kedepan diantaranya:
Pertama, Kepolisian Republik Indonesia baik ditingkat pusat maupun khusus di lingkup Polda Papua Barat harus banyak melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik itu terkait program langsung terhadap pelayanan Publik maupun Program Internal Polri kepada Internal itu sendiri.
Kedua, Yakni persepsi masyarakat bahwa anggota Kepolisian adalah bagian dari masyarakat itu sendiri, maka itu harus selalu hadir setiap saat ditengah-tengah masyarakat.
Ketiga, Problem hukum yang terjadi pada masyarakat jika diselesaikan dengan persuasif dan emosional sebagai warga Negara maka dselesaikan secara damai.
Keempat, Polri harus mengedepankan prilaku pelayani sebagaimana persepsi masyarakat bahwa dipundak polisi ada harapan damai ditengah-tengah masyarakat.
Kelima, Kepolisian Republik Indonesia harus banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat artinya jika ada program yang bisa melibatkan masyarakat maka selalu libatkan masyarakat.
Pemaparan hasil survey kemudian diboboti oleh sejumlah elemen tokoh dan akademisi, baik dari Prof. Haris Turino dari Tim Independen Reformasi Birograsi Nasional dan Kepala Ombudsman Papua Barat. Serta dari Kepala Biro Ortala Papua Barat dan dari Internal Polda itu sendiri. (HSG)
